Kepala BPJS Kesehatan Cabang Biak Indra Bayu, melalui Kepala Bagian SDMUK, Josepri, mengatakan Universal Health Coverage (UHC) atau Perlindungan Kesehatan Universal dari 9 kabupaten dan 1 Provinsi itu diantaranya, Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Waropen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai, Kab. Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Nabire. Wilayah tersebut dinyatakan telah mencapai angka diatas 98% untuk cakupan perlindungan kesehatan bagi masyarakatnya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Merauke Hernawan Priyasto menjelaskan manfaat BPJSÂ terkait ada sharing manfaat. Bagi peserta yang belum pernah menggunakan BPJS Kesehatan tersebut untuk berobat dan melakukan pemeriksaan kesehatan, digunakan oleh peserta lainnya yang sedang sakit atau berobat.
Kebijakan itu mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022. Ia mengatakan, Inpres Nomor 1 Tahun 2022 mengamanatkan kepada 30 Kementerian atau Lembaga termasuk Gubernur, Bupati, Walikota untuk mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program JKN-KIS.
Meski jumlah tinggi, namun tantangan yang dihadapi adalah jangkuan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau. Hal itu disebabkan kerena penyebaran wilayahnya yang cukup luas.
David mengatakan, MPP yang berada di Kota Jayapura ini menjadi satu-satunya yang ada di Tanah Papua. Dengan adanya layanan satu atap ini, David berharap dapat mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan layanan administrasi lainnya.
Dalam Perpres 59 Tahun 2024 itu memang diatur untuk penyatuan kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Sedangkan untuk penerapan kelas tersebut disebut masih menunggu turunannya, dan penyesuaian terhadap aturan standar yang itetapkan dalam KRIS tersebut.Â
Keseruan masak bersama ini dihadiri oleh Plt Bupati Biak yang diwakili oleh Asisten I Setda Biak Numfor Simon Rumakeuw, Kepala RSAL Biak, Kajari Biak Numfor, GM Garuda Indonesia, dan pihak swasta lainnya dari CV Maju Makmur Grup, dan sejumlah undangan lainnya.Â
"Dari dinas sosial akan melaporkan ke BPJS Kesehatan untuk diterbitkan kartu BPJS yang terkoneksi langsung dengan rumah sakit sehingga pengobatan bisa segera dilakukan dan iurannya akan dibayar oleh pemerintah daerah" kata Felson Mambrasar, belum lama ini.
Elisa mengaku, di BPJS Kesehatan jaminan kesehatan diberikan bagi 6 aparat kampung yang dijamin kesehatannya, sedangkan untuk jaminan di BPJS Ketenagakerjaan dijamin semua, termasuk hingga Ketua RT/ RW jika terjadi musibah maka mereka dapat santunan.
  Pasalnya saat ini ia tak memiliki kartu BPJS dan pemikirannya jika dirawat pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selina sendiri mengeluhkan tubuh bagian pinggang ke bawah yang terkadang tidak kuat menopang tubuhnya. Karena itulah ia dibantu menggunakan tongkat.
