Pernyataan ini muncul setelah program Makanan Bergizi Gratis (MBG) telah tersebar di pelosok negri. Namun, pada kenyataannya program ini masih terus eksis dan diperkuat oleh Kemendukbangga melalui kolaborasi dengan Badan
Kepala BKKBN Papua Sarles Brabar, mengatakan penurunan tersebut menjadi perhatian pihaknya untuk memperkuat sosialisasi dan edukasi program KB kepada masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.
Karena selain mencukupi gizi anak sekolah, setiap SPPG harus mengalokasikan 10 persen untuk pencegahan stunting dengan sasaran para ibu hamil (bumil), ibu menyusui
(busui) dan juga balita non PAUD.
Selain itu, alasan lain Kemendukbangga Papua tidak mencapai target tersebut yakni adanya pergantian nomenklatur dari yang sebelumnya BKKBN hingga menjadi Kemendukbangga. Proses ini menurutnya cukup makan waktu, sehingg
Melalui kolaborasi ini, Bank Papua menyalurkan bantuan gizi berupa telur dan beras kepada 100 keluarga penerima manfaat selama lima bulan berturut-turut. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan asupan protein dan
Kegiatan tersebut mengusung tema “Akselerasi pelaksanaan Quick Win Kemendukbangga untuk mewujudkan generasi emas Papua 2045”. Bertujuan untuk menyelaraskan program pembangunan keluarga dan kependudukan dari tingkat pusat
Program Genre (Generasi Berencana) merupakan inisiatif BKKBN yang bertujuan membentuk agen perubahan dari kalangan remaja untuk menyuarakan isu-isu strategis, seperti pencegahan pernikahan dini, seks pranikah, dan penyal
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk dan KB, Kemendukbangga/BKKBN RI, Ukik Kusuma Kurniawan usai Rapat Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2
Hal itu dilakukan Kemendukbangga untuk memastikan ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui) dan bayi di bawah dua tahun (Baduta) menjadi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan tujuan untuk mencegah s
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Charles Brabar, mengatakan penyusunan peta jalan ini penting agar program pembangunan kependudukan terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan RKPD.
