Kepala BPS Provinsi Papua Adriana Helena Carolina, mengatakan, terjadi inflasi tahun ke tahun/year on year (y-on-y) sebesar 1,43 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,88.
Komandan Kodim 1707/Merauke Letkol Inf Bayu Kriswandito, S.Hub. Int., M.H.I. melalui Danramil 1707-05/Merauke Mayor Inf La Haruni mengatakan, pendampingan yang dilakukan dalam penyaluran bantuan beras kepada para KPM tersebut bertujuan untuk mempercepat proses penyalurannya sekaligus meringankan beban kepala kampung setempat.,
Kepala Disnakerindag Jayawijaya Dr. Lukas Kosay SE, MSi menyatakan saat ini memang ada ketidak percayaan masyarakat dalam pendistribusian beras ini langsung, oleh karena itu perlu melakukan tingkat pengawasan mulai dari Provinsi dan kabupaten hingga sampai ke Distrik –distrik ini yang perlu dilakukan.
Sebab, Merauke tidak memiliki sumber air dari gunung karena tidak ada gunung. Air tanah di Merauke sebagian berasa asin. Itu karena Merauke berada di permukaan lain sehingga hanya beberapa tempat khususnya yang ada pasirnya air tanahnya tidak asin.
Penjabat Bupati Mamberamo Tengah, Manogar Sirait, SIP., mengatakan, pembagian beras kepada masyarakat yang dilakukan secara terbuka seperti ini merupakan suatu terebosan baru.
Menurut Esau, pada awal Oktober 2023. Melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pemda Yahukimo telah mengirimkan bantuan beras sebanyak 4 ton dan memfasilitasi pengangkutan bantuan dengan dua penerbangan ke Distrik Amuma.
Baru-baru ini Badan Karantina Papua Selatan menerbitkan Sertifikat Kesehatan (KT-12) terhadap media pembawa 25 ton beras yang akan dilalulintaskan ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Hal ini berdasarkan data stok beras bulog per 16 Oktober 2023. Dimana data Kanwil Bulog Papua dan Papua Barat yang diperkirakan mampu bertahan hingga 5,1 bulan ke depan.
Tentunya pemerintah tidak mau rugi, memiliki perusahaan yang setiap tahun hanya bisa “menyusu” dari APBD. Sebab target kemandirian menjadi wajib diwujudkan. Dari semua keraguan tersebut akhirnya terjawab oleh penjelaskan para direktur perusahaan.
Nantinya setelah pemerintahan Belanda meninggalkan Irian Barat (Papua) barulah pemerintah Indonesia masuk dan mengambil alih perusahaan tersebut yang kemudian menggantikan nama menjadi Perusahaan Negara Irian Bhakti.
