Lambert Patruan menjelaskan bahwa hanya kendaraan yang memiliki barcode yang dapat membeli BBM subsidi jenis Petralite tersebut dengan jumlah yang telah ditentukan. Pemasangan barcode untuk setiap kendaraan tersebut jelas dia untuk meminimalkan penyalagunaan pembelian BBM subsidi jenis Pertalilte tersebut.
Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Edi Mangun dengan tegas menyatakan, penggunaan QR Code dilakukan untuk meminimalisir penyalahgunaan BBM subsidi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Di gudang milik saudara Z, kami menemukan 1.000 liter BBM yang dikemas dalam enam jerigen dan empat drum. Di gudang milik Y, kami menyita 3.000 liter yang disimpan dalam 90 jerigen, dan di gudang milik N ditemukan 2.600 liter BBM yang disimpan dalam 78 jerigen," ungkap Kapolres.
Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Edi Mangun menyampaikan bahwa pelaksanaan Program Subsidi Tepat Pertalite akan memberikan kepastian mendapatkan BBM subsidi bagi konsumen yang memang berhak.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menjelaskan, penyesuaian harga pada BBM Non Subsidi terdiri dari BBM gasoline Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95, serta produk gasoil yaitu Pertamina Dex dan Dexlite. Sedangkan untuk BBM jenis Pertamax tidak mengalami perubahan harga.
Adapun kronologinya Letkol Dedy menjelaskan sekira Pukul 01.30 WIT, Tim XAR Satrol Lantamal X, bertolak dari Dermaga Satrol Lantamal X melaksanakan Patroli Sektor di Perairan Jayapura sampai di Perairan Perbatasan RI-PNG.
Menyambut bulan kemerdekaan, Central Elektronik Saga Mal Abepura menghadirkan promo BBM (Benar - Benar Merdeka) yang berlangsung pada 6 Agustus - 6 September. Hal tersebut diungkapkan Kepala Toko Central Elektronik Saga Mall Abepura Lantai 1, Yenni bahwa Promo BBM ini berlaku untuk TV LED Coocaa 100 inch diskon hingga Rp 4,5 juta.
Nickson menjelaskan, saat ini sedang dilakukan pendataan kendaraan-kendaraan mana saja yang berhak untuk menggunakan BBM Subsidi Pertalite tersebut. Sambil pendataan itu, pihaknya melakukan sosialisasi kepada anggota Hiswa- na Migas yang ada di Merauke. ‘’Sekarang ini sedang dilakukan pendataan dan sosialisasi dan tinggal menunggu Peraturan Presiden (Perpres). Kalau Perpres sudah ada akan langsung diekse- kusi,” kata Nickson.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Industri, Provinsi Papua, Herman Bleskadit mengaku masalah antrean BBM jenis solar bukan hanya terjadi di Papua, melainkan semua daerah mengalaminya.
“Kami dari Kepolisian Resor Kota Jayapura mendukung penuh program tersebut karena ini untuk masyarakat oleh karena itu pengawasan ketat akan terus dilakukan,” ujarnya.
