Dalam MoU tersebut, Pemkab Keerom memberikan dukungan dana hibah sebesar Rp 20 miliar. Dana tersebut diberikan dalam dua tahap, dimana untuk tahun 2023, Bawaslu akan menerima sebesar Rp 8 miliar dan di tahun 2024 diberikan senilai Rp 12 miliar.
Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam, Irjen. Pol. Rudolf Alberth Rodja, menjelaskan Kemenkopolhukam mempunyai tugas mengkoordinasikan mensinkronisasikan dan pengendalian.
Selain itu dia juga mengimbau kepada bakal calon legislatif (Bacaleg) tidak melakukan kampanye, atau menawarkan jati diri kepada masyarakat. “Boleh melakukan sosialisasi, tapi tidak boleh ada unsur kampanye didalamnya," kata Frans Rumsarwir di Jayapura, Jumat (22/9).
" Tidak benar soal isu-isu yang beredar diluar kalau Bawaslu Provinsi Papua Tengah mengintervensi penentuan Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai," Kata Markus Madai, Ketua Bawaslu Papua Tengah saat beraudiensi dengan Tim Peduli Demokrasi Paniai di Kantor Bawaslu Papua Tengah, Senin (11/9).
‘’Tapi ada penyampaian dari Bawaslu Republik Indonesia bahwa untuk kebutuhan Pilkada dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tapi, sampai sekarang kita belum tahun jumlahnya,’’ kata Marman.
Tahapan Pemilu kali ini menurutnya paling berat sehingga sudah menjadi komitmen pihaknya untuk memaksimalkan sumber daya yang ada pada masing-masing pribadi komisioner, tetapi juga bagaimana mendorong dukungan staf di internal untuk memberikan dukungan yang maksimal dalam pengawasan tahapan Pemilu ini.
“Untuk setiap tahapan Pemilu perlu ada keterlibatan aparat, khususnya kepolisian, sehingga setiap tahapan bisa berjlan dengan baik,”ungkapnya, Senin (28/8) kemarin.
Hanya 2 Parpol yang mengajukan permohonan ke Bawaslu. Sedangkan 75 bacaleg yang dinyatakan TMS, tergabung dalam 7 Parpol,” kata Hardin saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (24/8).
Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan, Marman saat ditemui media ini mengungkapkan, sampai pada penutupan pengajuan sengketa terhadap penetapan DCS tersebut, pihaknya hanya menerima 1 Parpol yang mengajukan sengketa. Partai Politik yang mengajukan sengketa adalah Demokrat.
