Bawaslu

Dari hasil pemantuan, menemukan kendala dalam hal pemuktahuran data, dimana ditemukan adanya data warga yang meninggal dunia, namun masih terdata dalam DPT. Selain itu didalam  adanya pendobelan data pemilih disetiap kelurahan. Penyesuasian data yang tidak sesuai dengan tempat tinggal. Tapi juga mencocokan data pemilih pemula.

  Pentingnya pengajuan surat pengunduran diri bagi bakal calon yang bersatus ASN ini, untuk mengantisipasi adanya sengketa  proses dalam Pemilukada. "Prinsipnya jangan sampai gara-gara itu menghambat pengajuan pendaftaran," kata Frans.

Bawaslu sendiri total anggaran dana hibah yang diberikan kepada bagian pengawasan ini sebanyak 6 miliar, sedangkan dana hibah untuk KPU Supiori diberikan total senilai Rp 19 miliar. 

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jayawijaya, Charles Walilo mengatakan pengawas kampung atau pengawas desa itu sebelumnya telah melalui proses seleksi yang panjang sehingga hari ini dapat di kukuhkan atau dilantik menjadi panwas di tingkat kampung.

Sejak satu pasangan calon non-parpol dari Kabupaten Supiori ditetapkan lolos tahapan administrasi, Bawaslu melakukan pengawasan tahapan verifikasi faktual pertama, yang mana telah selesai prosesnya di tangal 4 Juli 2024 lalu. Diawasi langsung oleh tim adhoc Bawaslu dari Panwas Distrik. 

Pemutahiran data pemilih sementara, ini kata dia menjadi penting, karena penetapan TPS, akan mengacu pada jumlah pemilih.  "Semua akan kami awasi sehingga proses Pilkada di Kota Jayapura berjalan lancar," tegasnya.

  Mantan wartawan ini menjelaskan bahwa,  pendidikan pengawasan partisipatif yang dilakukan ini dengan melibatkan pemuda yang memiliki komunitas dari 4 kabupaten cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan dengan jumlah 100 orang. Mengapa Pemuda? Karena menurut Ahmad Muhadir   basis terbesar pemilih  adalah pemuda.  Selain itu, pemuda juga memiliki  mobilitas tinggi, energik dan lebih progresif. 

Ketua Bawaslu Jayawijaya Kilion Wenda menyatakan lantaran pihaknya sudah melakukan sidang tertutup terkait dengan mediasi atau sengketa hasil verivikasi administasi 3 Calon Bupati Jayawijaya dari jalur perseorangan atau independent.

Ketua Bawaslu Supiori Desi Rumaseuw mengatakan penguatan kapasitas menitikberatkan kepada pemahaman tugas dan tanggung jawab dari para panitia distrik ini.  Terhadap hal-hal yang mereka terapkan dalam pemahaman pengawasan di lapangan. 

Ketua Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Kilion Wenda menyatakan dalam hasil sidang sengketa di mahkamah konstitusi ada 3 perkara yang diputuskan yakni perkara  nomor 177, 158 dan 185  semua dari partai Perindo Provinsi dan Kabupaten/Kota terutama di dapil IV yang meliputi 3 Distrik.