Sebanyak 8 dokter Orang Asli Papua di Kota Jayapura terpilih untuk mengikuti Program pendidikan dokter spesialis bagi ASN OAP di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura dengan menggandeng Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung.
Kepala BKD Papua, Marthen Kogoya menyatakan, untuk Tenaga Honorer Kategori Dua (THK2) yang usianya di atas 35 tahun dan sedang diusahakan untuk ditempatkan ke Daerah Otonomi Baru (DOB) sebanyak 998 atau 1000 orang.
Kepala Disnakerindag Kabupaten Jayawijaya, DR. Lukas Kosay, SE, MSi menyatakan, droping atau pengiriman beras ke Jayawijaya, baik beras komersial dan Beras Operasional Masyarakat (OPM) maupun jatah ASN, TNI/Polri, selalu terlambat
Badan Kepegawaian Daerah Papua menyebut, sekitar 300 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang telah mengajukan pindah tugas ke Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan.
Kepala BKD Provinsi Papua Marthen Kogoya menyebut, khusus guru guru SMA/SMK kebijakan pemerintah pusat tahun 2023 dan seterusnya sudah harus dialihkan ke kabupaten/kota masing masing.
Sekda Jayawijaya, Thony M Mayor, SPd, MM memastikan 300 lebih tenaga medis dari PTT– non ASN sampai saat ini masih dibutuhkan, mereka memiliki kemampuan teknis dalam bidang kesehatan, oleh sebab itu, tidak ada tenaga medis yang diputuskan kontraknya.
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN)  di salah stau OPD di Kabupaten Merauke berinisial CR terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian. Pasalnya, yang bersangkutan dilaporkan ke SPKT Polres Merauke oleh sesama rekannya yang ada di kantor tersebut, karena CR diduga melakukan penganiayaan terhadap pelapor OL yang masih berstatus honorer dan FC yang menjadi saksi, sekaligus juga korban penganiayaan dari terlapor.Â
Informasi hoax atau berita bohong belakangan santer berseliweran di berbagai media sosial, seiring terjadinya peristiwa atau kegiatan di Papua, khususnya di Kota Jayapura. Lantas bagaimana upaya meredam dampak buruk dari maraknya berita hoax di medsos ini?
Setelah dua pekan dipusingkan dengan aksi teror yang dilakukan TPN OPM Kodap XXXV Bintang Timur, Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang akhirnya pada Senin (16/1) kemarin menggelar apel perdananya.
Roda pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua tetap berjalan seperti biasa usai kasus yang menimpa Gubernur Papua Lukas Enembe. Pelayanan kepada publik pun masih berjalan normal.
