Wakil bupati Merauke, H. Riduwan, S.Sos, M.Pd, memberi apresiasi kepada jajaran Baznas yang menginisasi sosialisasi ini dan berharap para pejabat di masing-masing OPD bisa mendapat gambaran dan penjelasan terkait Intruksi Presiden Nomor 3 tahun 2014.
Kamis kemarin, calon peserta mendatangi kantor BPSDM yang berlokasi di Kotaraja Dalam untuk melakukan persiapan registrasi dan pemberkasan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Dengan adanya perekrutan ASN di lingkungan Pemkab Merauke, baik melalui formasi umum maupun melalui pengangkatan honorer, maka jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Merauke mencapai 6.334 orang. Saat ini, jumlah ASN sudah mencapai 4.933 orang.
“Tetap bekerja seperti biasa, untuk jam berapa dan jam berapa kami belum lihat, tetapi tidak ada perubahan,” kata Jerry kepada wartawan yang ditemui saat menghadiri peringatan Hari Penyiaran Nasional di Jayapura, Jumat (1/4) kemarin.
Namun pendaftaran penerimaan clon ASN ini akan dilakukan setelah proses Nomor Induk Pegawai (NIP) dari formasi umum 2018, dan honorer sudah selesai. ‘’Kita masih selesaikan proses NIP untuk formasi 2018 dan untuk honorer K2 sebanyak 20.000 di Papua, di mana untuk kita di Merauke diberikan kuota 800 orang,’’ kata Urbanus Kaize kepada media ini, Senin (21/2).
Anggota DPRD Merauke, Moses Kaibu meminta ASN yang ada di lingkungan Pemkab Merauke yang saat ini menduduki jabatan agar tidak perlu risau dengan belum adanya pelantikan pejabat, apakah nantinya masih akan mendapatkan jabatan atau tidak.
Kepala BKD Provinsi Papua, Marthen Kogoya menjelaskan, setelah penyelesaian permasalahan honorer di Provinsi Papua, maka Pemerintah Provinsi Papua akan membuka Farmasi Umum.
"Dengan dikeluarkannya PP 94 Tahun 2021 meningkatkan disiplin ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan benar-benar diperketat apa lagi, saat ini ASN dilingkungan Pemprov Papua sudah menerima TPP," katanya kepada Cenderawasih Pos, Rabu (9/2) kemarin.
Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua, Doren Wakerkwa menjelaskan, mobil yang disiapkan BPBD Provinsi Papua ini pastinya akan sangat membantu mereka dalam.hal penanganan bencana alam.
Kepala BKD Provinsi Papua, Marthen Kogoya menjelaskan sejak tanggal 20 Desember tahun 2021 lalu, tim dari BKD Provinsi Papua, Kanreg Regional IX, BPKP sebagai instansi yang ditunjuk oleh Kemenpan untuk memverifikasi dan validasi data honorer Provinsi Papua sudah bekerja pada tahap finalisasi.
