Penjabat Bupati Jayawijaya Dr.Sumule Tumbo,SE.,MM memintah seluru ASN Jayawijaya agar tidak boleh ego sectoral dalam menjalankan tugas pemerintahan, dan terus bekerjasama dalam secara tim sehingga apa yang ingin cdicapai pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bisa terwujud
Pelatihan tersebut, berlangsung mulai Senin 15-18 Januari 2024 mendatang di Jayapura. Dengan menghadirkan 2 orang narasumber yakni Ketua IDI Kota Jayapura dr. Hartono dan Ketua IBI Papua Dionesia Pri Utami.
Karena itu, pihaknya masih berupaya untuk membangun komunikasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan, agar guru-guru yang sudah dinyatakan lolos P3K atau CPNS ini supaya bisa ditempatkan kembali di sekolah sekolah YPPK yang ada di kota maupun di Kabupaten Jayapura.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan dalam pasal 110 peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah ditegaskan dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan kepala Daerah mengeluarkan pengeluaran tiap bulan paling tinggi 1/12 dari APBD tahun sebelumnya.
“Kita sudah masuk tahun politik, banyak tantangan yang akan dihadapi. Sehingga itu, sebagai ASN tetapi juga sebagai warga masyarakat wajib hukumnya untuk mendukung seluruh program yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” kata Jan Ormuserai pada acara ibadah lepas sambut atau ibadah syukur yang digelar di Kantor DKLH, Senin (8/1).
Dalam arahannya penjabat Wali Kota Jayapura, Dr. Frans Pekey, memberikan apresiasi tinggi atas kinerja dan capaian yang telah diraih selama 2023. Meskipun ada juga pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di 2024. Tentunya catatan perolehan prestasi yang diraih sebelumnya harus lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang.
Kata Sekda, pembayaran gaji ASN lebih awal ini merupakan kebijakan Bupati Keerom untuk melakukan pembayaran sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 dimana menuliskan jika sebelum penetapan APBD dan telah dievaluasi oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi diperbolehkan.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan pihaknya bersyukur ASN dan Non ASN sudah sebagian besar masuk kantor, sehingga pemerintah akan tetap mendorong terus semangat kerja komitmen dan disiplin kerja dalam membangun komunikasih dan kerja sama di dalam melayani masyarakat kedepan.
“Tingkat kehadiran ASN Pemprov 75 hingga 80 persen di hari pertama masuk kantor,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Jeri Agus Yudianto kepada Cenderawasih Pos, Rabu (3/1) kemarin.
‘’Begitu kita tidak masuk, atau masuk tapi terlambat melakukan absen, secara otomatis TPP terpotong oleh sistem. Karena absensi itu langsung link atau terhubung dengan Kepegawaian dan Keuangan secara otoimatis. Jangan sampai terlambat masuk atau tidak masuk dan mulai salahkam pimpinan OPD,’’ tandas bupati Romanus Mbaraka, kepada wartawan seusai memimpin apel Korpri awal tahun dan untuk bulan Januari di lapangan apel Kantor Bupati Merauke, Rabu (03/01/2024).
