Berdasarkan catatan Bawaslu Papua, mulai dari tema yang digunakan saat debat publik, terkait panelis, tamu undangan yang berasal dari ASN, TNI-Polri, dan atau pejabat daerah dan lainnya.
Marman mengaku, personel pengawasan di Bawaslu Provinsi Papua Selatan sangat terbatas. Dengan wilayah yang cukup luas, Bawaslu Provinsi Papua Selatan hanya memiliki 1.633 pengawas mulia dari provinsi, kabupaten, distrik, kampung dan kelurahan dan TPS.
“Mari kita bersinergi, baik dari tingkat Forkopimda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama,KPU, Bawaslu, Peserta pemilu,para Kepala Suku dan masyarakat. Saat ini kita selalu solid dan kompak, sehingga saya mengajak untuk terus merawatnya. Jangan sampai karena kita berbeda pandangan dan pilihan, terjadi pertengkaran diantara kita,” tegasnya.
Melalui operasi ini juga pemerintah ingin memastikan masyarakat di kota Jayapura sudah memiliki dokumen kependudukan dan tercatat sebagai warga negara. Pihaknya juga ingin mewujudkan wilayah kota Jayapura harus aman menjelang pemilihan kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.
"Ini sesuai instruksi Pj Bupati dan Pj Sekda, agar Renja, yang sudah berakhir diharapkan kepada pimpinan OPD agar segera koordinasi ke inspektorat untuk mereview kembali. Bagi OPD yang belum supaya segera melaksanakan," kata Willem.
Dalam video berdurasi 3 menit 54 detik itu memperlihatkan, seorang oknum ASN mengenakan pakaian dinas hitam putih dengan logo Pemkab Mimika tengah melindungi seorang perempuan berbusana hitam bercorak putih yang diduga sebagai selingkuhannya dari kecaman seorang perempuan lainnya yang mengenakan setelan putih hitam.
“Bawaslu sudah melakukan klarifikasi, hasil dari kajian Bawaslu terbukti adanya pelanggaran netralitas ASN. Sehingga sudah diterbitkan rekomendasi ke BKN,” kata Komisioner Bawaslu Papua, Yofrey Piryamta, saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos.
Sekda Papua, Yohanes Walilo mengataan sosialisasi tersebut momentum penting khususnya dalam menjaga konsistensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ia pun mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh seluruh pihak dalam menyusun dan menjalankan rencana keuangan dengan sebaik-baiknya, hingga menjelang akhir tahun anggaran ini.
Tidak main-main, Nenu Tabuni bahkan siap mengambil langkah tegas dengan menggantikan pimpinan OPD dan kepala distrik yang tidak disiplin. Termasuk tidak memenuhi syarat dalam kepangkatan.
Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan Marman mengungkapkan bahwa pihaknya akan melkukan penelusuran terhadap 3 oknum ASN yang dilaporkan secara terang-terangan memberikan dukungan kepada pasangan calon kepala daerah tertentu pada Pilkada serentak yang sedang berlangsung.
