Bupati Markus menambahkan, Pemda Biak Numfor melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Zakarias Mailoa, telah melakukan koordinasi dan mempersiapkan segala prosedur terkait pembayaran THR. Berdasarkan laporan TAPD, Bupati memastikan bahwa pembayaran THR dan gaji ke-14 akan terealisasi paling lambat pada hari Jumat, 21 Maret 2025.
Menurutnya, disiplin pegawai di Pemkot Jayapura harus ditegakkan karena itu ada dalam aturan. Adapun pihaknya akan siap memberikan sanksi tegas kepada ASN apabila kedapatan nongkrong di Warkop saat jam kerja.
Dimana, OPD di lingkungan Pemkot Jayapura sendiri sudah memiliki taman binaan khususnya yang tersebar di sepanjang ruas jalan Wilayah Kota Jayapura. "Ke depan saya dan pak wakil harus buatkan taman khusus juga, supaya kita bisa lomba, siapa yang paling bersih, punya OPD atau walikota dan wakil," ungkapnya.
"Untuk menyukseskan visi dan misi kami dalam pemerintahan di daerah ini, kami menyadari bahwa tidaklah mudah. Walaupun kami sudah memiliki komitmen, namun komitmen itu tidak dapat kami wujudkan sendiri. Disini membutuhkan sinergitas dan komitmen yang kuat dari kita semua, terutama dari seluruh ASN dan Forkopimda di Kabupaten Tolikara," ujarnya.
Panitia penerimaan rekrutmen ASN BGN dari Kemhan juga agak kewalahan dengan banyaknya peserta yang ikut tes tersebut. Dan terdengar celetuk sedikit kecewa dengan beberapa pihak yang telah mempublikasikan pengumuman perekrutan tersebut.
Para ASN diminta untuk melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya di Kabupaten Yalimo. Begitu pula bagi para pegawai di pemeerintahan tingkat distrik dan para petugas Puskesmas yang ada di lima distrik, termasuk para guru-guru yang bertugas di lima distrik se-Kabupaten Yalimo untuk kembali melaksanakan tugasnya.
Menurutnya, pemberian TPP ini sesuai dengan regulasi yang ada disesuaikan dengan kemampuan daerah. ‘’Tidak semua daerah dalam pemberian TPP ini sama. Bisa saja, kita dengan provinsi berbeda jauh, jomplang. Kita memang sesuaikan dengan kemampuan daerah kita,’’ katanya di Kantor Bupati Merauke, Senin (16/3).
Ia menegaskan, program yang diusulkan oleh OPD terlibat nantinya, harus bisa menjawab apa yang dibutuhkan oleh masyarkaat OAP yang ada di Mimika. “Jangan kerja menurut yang kita mau, kita kerja sesuai apa yang Orang Asli Papu mau hari ini,” tegasnya.
“Kedepan pemerintah akan sejalan dengan gereja untuk ubah mindset orang luar tentang Intan Jaya lebih-lebih dari segi pendidikan,” tuturnya. Ia mohon dukungan doa kepada seluruh masyarakat Kabupaten Intan Jaya dalam masa kepemimpinannya selama lima tahun ke depan.
Walikota menegaskan bahwa bahwa gerakan ini tentunya bukan hanya seremonial belaka, namun harus bergerak nyata serta berkelanjutan. "Selain ASN, masyarakat dan karyawan swasta hingga toko-toko juga harus terlibat, membersihkan lingkungan kerja mereka masing-masing, seperti perhatikan tempat pembuangan sampah dan juga drainase," tuturnya.
