Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, L Alexander Sinuraya, mengatakan ART ditahan berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura Nomor Print-01/R.1.10/Fd.1/07/2024 pada 17 Juli 2024.
Adapun 330 pegawai yang menerima SK CPNS ini adalah formasi 600 di tahun 2022. 50 orang diantaranya merupakan Golongan III, sementara 280 orang diantaranya merupakan Golongan II.
 Pentingnya pengajuan surat pengunduran diri bagi bakal calon yang bersatus ASN ini, untuk mengantisipasi adanya sengketa proses dalam Pemilukada. "Prinsipnya jangan sampai gara-gara itu menghambat pengajuan pendaftaran," kata Frans.
Menurut Ridwan, hingga kini pihaknya belum mendapatkan laporan ada ASN yang ingin maju pada pilkada, namun biasanya mendekati hari H baru ada yang melapor dan pasti akan ada. "Kami juga meminta ASN di wilayah Papua harus netral sesuai dengan aturan pemerintah dan ketentuan peraturan yang berlaku," ujarnya.
Maria Regina Kamisopa menjelaskan bahwa adanya data peningkatan jumlah warga luar yang masuk Merauke tersebut dari perpindahan penduduk yang dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke. ‘’Setiap bulannya kita laporkan baik ke provinsi maupun ke pusat,’’ katanya.
Walilo mengaku telah meminta perangkat daerah terkait untuk segera menginput data yang dibutuhkan. Dengan begitu, TPP Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat bisa segera dibayarkan.
  Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional Papua Sabar P. Sorimin, mengatakan, secara teknis urusan mengenai perpindahan 300-an ASN ini sebenarnya bukan lagi menjadi bagian dari urusan BKN. Karena tugas BKN itu hanya ada tiga hal, yaitu pertama melakukan verifikasi dan validasi, itu sudah selesai 100%. Kedua melaksanakan seleksi, juga sudah selesai. Ketiga menetapkan nomor pertimbangan teknik penetapan nomor induk pegawai.
 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Drs. Albert Rapami, M.Si, mengungkapkan, dari 256 orang tersebut, tercatat 248 orang sudah melaporkan diri ke Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
  Dikatakan Korwa, dengan gencar melakukan sosialisasi dan edukasi, diharapkan tidak ada kepala daerah, pimpinan OPD hingga ASN yang terlibat judi online. Sebab dikhawatirkan, hal itu akan mengarah pada tindakan korupsi yang kemudian berdampak ke kerugian negara.
Untuk memastikan dan mencari tahu siapa saja yang berani bermain api terkait dengan nama-nama honorer yang diusulkan menjadi calon aparatur sipil negara (CASN) formasi khusus Papua itu, pemerintah kota Jayapura kemudian mengambil langkah hukum.
