"Saya dapat banyak laporan dari berbagai elemen, bahwa kehadiran ASN dalam rangka melaksanakan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten puncak terkesan tidak pernah ada karena banyak pimpinan OPD dan staf-staf melakukan aktifitas di luar Ilaga," ujar Pj. Bupati Puncak, Nenu Tabuni
“Kami mendorong ekonomi dan pendapatan masyarakat melalu8 dana Otsus, dengan membeli hasil bumi dari mereka. Ini kami lakukan untuk mendorong masyarakat menanam dengan baik, selanjutnya dari dinas membeli hasil bumi mereka. Dengan demikian mereka bisa mendapatkan pendapatan dan dengan pendapatan yang baik, mereka bisa biayai sekolah anaknya,” tegas Karlos Murib .
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Merauke Salvianus Laiyan,SH, mengungkapkan, kedua ASN yang akan disidang kode etik tersehut berinisial SE dan JW.
Untuk proses ini, kata Marthen, harus melalui proses dan tahapan, sebagaimana sesuai mekanisme yang sudah diatur, perlu izin dulu ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Ketika KASN sudah keluarkan rekomendasi selanjutnya ke Mendagri.
Apel gabungan ini diikuti oleh para Asisten Setda, para Organisasi Perangkat Daerah, ASN di lingkungan Pemkab Yalimo, TNI-Polri, dan juga diikuti oleh peserta Paskibra/Pasukan Pengibar Bendera, yang akan bertugas pada pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus 2024 pada HUT RI tingkat Kabupaten Yalimo.
Karena itu, ia meminta Badan Kepegawaian Daerah Papua segera memproses pengisian jabatan yang kosong di lingkungan pemerintah setempat. Dimana pengisian pejabat definitif itu agar pelayanan kepada masyarakat lebih optimal.
“Memang kita harus terus berbenah dalam meningkatkan kemampuan para ASN, untuk menyaingi kemampuan birokrasi para ASN di kementerian atau lembaga di Indonesia. Sehingga kami melakukan terobosan, salah satunya magang para ASN khusus OAP menjadi sangat penting dilakukan,” jelasnya.
Menurutnya, masyarakat sehat apabila didukung fasilitas kesehatan yang memadai, sehingga itu program strategis nasional dapat berjalan optimal. "Dengan begitu, program strategis nasional seperti penanganan stunting, kemiskinan ekstrim dan inflasi dapat berjalan optimal," ucapnya.
“Kurang lebih 3.000 hingga 4.000 ASN masih tertahan di Provinsi Induk. Kalau bisa mereka ini harus didistribusikan sebab ini juga salah satu penyebab biaya belanja pegawai kita tinggi lantaran masih terjadi penumpukan disini,” kata Walilo kepada Cenderawasih Pos,
Sesuai ketentuan kata dia ASN ini memang mengajukan pengunduran diri apabila sudah mendapatkan rekomendasi partai atau sudah ada penetapan dari KPU terkait pencalonannya untuk maju sebagai calon kepala daerah. Karena itulah yang besar dua bakal calon ini belum mengajukan pengunduran diri.
