Pj. Bupati Jayapura, Samuel Siriwa akui bahwa hal ini disebabkan oleh PAD kabupaten Jayapura belum bisa mencukupi kebutuhan dasar seperti gaji ASN dan juga kegiatan operasional lainnya.
Orang nomor satu di Kabupaten Keerom itu menuturkan bahwa Pemerintah Kabupaten Keerom sangat melarang keras peredaran miras di Negeri Tapal Batas, Keerom. Sehingga ASN diminta menjadi pelopor dalam memerangi miras dan ganja.
“Langkah ini dilakukan untuk menghindari pemborosan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pegawai yang aktif di Papua,” ucap Ramses kegiatan sinkronisasi data ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
“Terkait dugaan adanya keterlibatan ASN, kita tidak bisa berandai-andai karena semua harus berdasarkan bukti dan data. Jika ada yang melaporkan, pasti akan diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” bebernya.
“Bupati Biak Numfor telah menginstruksikan kepada kami Sekda dan BKPAD untuk segera proses gaji 14 kepada ASN. Untuk itu kami sudah cairkan separuh dari yang harus dicairkan. Teknis pemberian gaji ke-14 dan ke-13 bagi ASN itu juga telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Biak Numfor. Untuk itu, kita sebagai instansi teknis akan segera melaksanakan sesuai dengan ketentuan.” Ungkap Gunadi, Kepala BPKAD Biak Numfor, dikonfirmasi (21/3).
Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri sebesar Rp 34 miliar lebih. Dengan rincian jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 8.052 jiwa yang membutuhkan anggaran Rp 34 miliar lebih dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 128 jiwa yang anggarannya Rp 41 juta.
Bupati Markus menambahkan, Pemda Biak Numfor melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Zakarias Mailoa, telah melakukan koordinasi dan mempersiapkan segala prosedur terkait pembayaran THR. Berdasarkan laporan TAPD, Bupati memastikan bahwa pembayaran THR dan gaji ke-14 akan terealisasi paling lambat pada hari Jumat, 21 Maret 2025.
Menurutnya, disiplin pegawai di Pemkot Jayapura harus ditegakkan karena itu ada dalam aturan. Adapun pihaknya akan siap memberikan sanksi tegas kepada ASN apabila kedapatan nongkrong di Warkop saat jam kerja.
Dimana, OPD di lingkungan Pemkot Jayapura sendiri sudah memiliki taman binaan khususnya yang tersebar di sepanjang ruas jalan Wilayah Kota Jayapura. "Ke depan saya dan pak wakil harus buatkan taman khusus juga, supaya kita bisa lomba, siapa yang paling bersih, punya OPD atau walikota dan wakil," ungkapnya.
"Untuk menyukseskan visi dan misi kami dalam pemerintahan di daerah ini, kami menyadari bahwa tidaklah mudah. Walaupun kami sudah memiliki komitmen, namun komitmen itu tidak dapat kami wujudkan sendiri. Disini membutuhkan sinergitas dan komitmen yang kuat dari kita semua, terutama dari seluruh ASN dan Forkopimda di Kabupaten Tolikara," ujarnya.
