Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dirinya belum memutuskan atau menyetujui kenaikan gaji di tahun 2026.Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa pihaknya membutuhkan waktu untuk meninjau kondisi keua
Sekda Ferdinandus menyebut, sebagian barang-barang yang digunakan di Gedung Negara (kantor lama) sudah dipindahkan ke kantor baru, lainnya yang belum bakal segera diangkut ke kantor baru.
“ASN Kementerian Agama harus mampu mewarnai substansi AI dengan konten keagamaan yang otoritatif, moderat, sejuk, dan mencerahkan. AI harus menjadi alat pemersatu dan penguat kerukunan, bukan pemicu disinformasi dan perp
Upacara yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Waropen, Yulius Kodo, S.Th., jajaran pejabat Kemenag, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (
Kepala BPKAD Kota Jayapura Desi Wanggai mengatakan, salah satu penyebab menurunnya APBD Kota Jayapura adalah berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat termasuk dana otonomi khusus (Otsus).
Dalam dokumen RKP 2025 terbaru, disebutkan bahwa kenaikan gaji ASN, TNI/Polri, hingga pejabat negara bagian dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat. Kebijakan tersebut menjadi urutan keenam dari total delapan program.Di
Haris menjelaskan, khusus untuk persoalan TPP ASN, hal tersebut telah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah bersama Badan Keuangan Daerah guna dicarikan solusi. “Kami harapkan komunikasi ini dapat berjalan dengan baik,
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menjelaskan bahwa tidak adanya pembayaran TPP pada tahun 2025 disebabkan karena komponen tersebut tidak tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat dirinya mulai menja
Abisai Rollo secara langsung melakukan pengecekan kehadiran pegawai dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia juga menyoroti rendahnya tingkat kehadiran tenaga honorer yang telah dinyatakan lulus sebagai Calon P
Pembayaran TPP bagi setiap ASN/P3K dilakukan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dengan memperhatikan meskanisme yang berlaku, misalnya memperhatikan kehadiran atau absensi para pegawai bersakutan, namun hampir 100 % dibaya
