Menurut Ridwan, kontribusi pendapatan terbesar berasal dari pendapatan transfer sebesar Rp 2,44 triliun atau 65,48%, selanjutnya kontribusi PAD sebesar 20,65% atau Rp 770,91 miliar dan dan Lain-lain Pendapatan yang sah dengan kontribusi 13,87% atau Rp 517,86 miliar.
Adapun 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Kota Jayapura non APBD tahun 2024 yang dibahas dalam sidang dewan tersebut, terbagi menjadi dua bagian, yaitu: 6 (enam) buah Raperda merupakan hak inisyatif DPRD Kota Jayapura,
Hegemur mengatakan setelah mendengar dan memperhatikan secara cermat dan sungguh-sungguh Pendapat Dewan yang terhormat melalui Laporan Gabungan Komisi dan Laporan Pendapat Badan Anggaran terhadap Raperdasi tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2023, maka ada beberapa hal yang menurut dia penting dan prioritas untuk semuanya.
Rancangan Perdasi tentang Pertanggung jawaban APBD TA 2023 sendiri merupakan wujud kinerja Pemerintah Provinsi Papua sebagai tahun kelima atau tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2019-2023.
Sehingga berpengaruh pada penyediaan obat maupun sarana prasarana yang lain. Bahkan menurut dia jika dalam waktu beberapa bulan ke depan ini pemerintah tidak mensupport dana, maka rumah sakit Abepura akan kolaps.
“Kami harapkan untuk pembahasan APBD perubahan maupun APBD induk semua disahkan oleh pada masa anggota DPR yang ada saat ini sebab jika menunggu yang baru maka sudah pasti baru disahkan pada tahun 2025,” kata Yunus Wonda di kantor DPRP, pekan kemarin.
Dia mengatakan yang menjadi perhatian pemerintah kota Jayapura saat ini terkait dengan relokasi dana transfer yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) batas waktu penyampaian dokumen pada 21 Juli 2024 sehingga dana baru bisa dicairkan.
Dijelaskan Amos, dari anggaran induk Rp 600 miliar tersebut. Dimana Rp 200 miliar diperuntukkan sebagai operasional kantor sementara Rp 400 miliar dialokasikan untuk kegiatan pembangunan atau pengerjaan air bersih, drainase, pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan pengaspalan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberikan penghargaan bagi Provinsi Papua sebagai salah satu pemerintahan di daerah yang telah 100 persen memberikan dukungan dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pada penyelengaaran Pemilukada serentak 2024.
Dijelaskan, 20 paket pekerjaan itu tersebar di beberapa instansi mulai dari Dinas PUPR, ada 8 paket pekerjaan, Dinas Kesehatan ada 8 paket pembangunan Puskesmas, Dinas Lingkungan Hidup ada satu paket pekerjaan yaitu pekerjaan landfill, tipe dua di Koya Koso. Kemudian Dinas Pendidikan juga ada 7 paket pekerjaan, kemudian Dinas Perhubungan ada satu paket yaitu rehabilitasi Terminal Mesran.
