Menurutnya, alokasi belanja daerah dalam APBD Perubahan tahun ini mencapai Rp1,024 triliun, sementara pendapatan hanya sebesar Rp970 miliar. Kondisi ini menimbulkan defisit sekitar Rp54 miliar. Namun, defisit tersebut da
Ketua DPR Kota Jayapura, Theos Revelino B Ajomi mengatakan pentingnya penyusunan Perubahan APBD yang adaptif terhadap kondisi dan kebutuhan riil masyarakat. “Perubahan anggaran bukan semata penyesuaian administratif, mel
‘’Sebenarnya sudah ada pertemuan-pertemuan terjadwal sudah dilakukan dan sebentar lagi sudah ada penandatangan KUA PPAS dan tidak terlalu lama lagi kita akan bisa bersidang untuk perubahan APBD 2025,’’ kata Bupati Yoseph
Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Suzana D Wanggai menyampaikan, Pj Gubernur Papua akan mengunjungi RSUD Jayapura sepulang dari bertugas di luar daerah. “Pj Gubernur Papua akan berkunjung melihat situasi pelayanan di rum
Penyusunan SSH merupakan langkah penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Dengan adanya standar harga yang jelas, pemerintah daerah dapat mencegah terjadinya pem
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menyampaikan bahwa seluruh perangkat daerah sudah diarahkan untuk menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, mulai dari materi APBD-P hingga dokumen pendukung perencanaan pembangunan daerah.
“Ini dampak dari kebijakan Bupati dan Wakil Bupati yang terlalu berani menjalankan janji-janji politiknya setelah dilantik. Seperti menaikkan ULP ASN 100 persen dan memberikan gaji kepada kepala suku. Akibatnya, tidak ad
“Pembahasan APBD Perubahan 2025 akan dilakukan setelah pembahasan materi terakhir sidang paripurna RPJMD selesai. Jadi saat ini fokus kami masih ke RPJMD dulu,” jelas Ferianto, yang juga Ketua Partai Perindo Kabupaten Ja
Pendapatan daerah tercatat sebesar Rp 1,44 triliun atau 96,13% dari target yang ditetapkan. Sementara itu, belanja daerah terealisasi sebesar Rp 1,42 triliun atau 91,60% dari total anggaran.
Ia menilai, PSU bukan hanya merugikan pasangan calon, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat. Apalagi, pelaksanaan PSU menggunakan dana APBD yang saat ini mengalami penyusutan akibat pemekaran daerah otonomi baru
