Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Yusuf Yambe Yabdi, mengatakan bahwa capaian tersebut menunjukkan kinerja yang cukup baik dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menjelaskan bahwa dalam nota kesepahaman tersebut, platform anggaran tahun 2026 direncanakan sebesar Rp 1,2 triliun lebih mengalami penurunan dibandingkan APBD tahun 2025 yang mencapai Rp 1,
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru menyampaikan bahwa kebijakan tersebut telah diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Jayapura Tahun 2025, dan akan segera direalisasikan dalam w
Ketua DPR Kabupaten Jayapura, Ruddy Bukanaung menjelaskan, sampai dengan Agustus 2025, penyerapan APBD telah mencapai 57 persen. "Diharapkan sampai dengan akhir Oktober ini penyerapannya sudah diangkat 80 persen," katany
Penyerapan anggaran yang berjalan lambat karena terjadi sejumlah kendala pada pekerjaan fisik mengakibatkan pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika seolah hanya berjalan di tempat.
Ia mengaku untuk jumlah pendapatan setelah perubahan Rp.1.551.825.564.281,24, sementara untuk belanja daerah setelah perubahan Rp1.620.917.767.164,24, dimana didalamnya ada pembiayaan Penerimaan pembiayaan semula Rp.65.6
Dalam Sidang Penetapan Raperda APBD Perubahan Tahun 2025, 4 Fraksi yang menlak ini antara lain Fransi Perindo, Fraksi PDIP, Fraksi Garuda dan Fraksi Gabungan Baliem, sementara 3 Fraksi yang menerima antara lain Fraksi De
Rapat dibuka langsung oleh Ketua DPRK Tolikara, Meinus Y. Wenda, S.IP, didampingi unsur pimpinan dewan. Kehadiran Bupati Willem Wandik bersama jajaran eksekutif memperlihatkan kuatnya komitmen sinergi antara legislatif d
Bupati Yoseph Bladib Gebze menyebut APBD merupakan instrument utama kebijakan fiscal daerah yang tidak hanya berfungsi sebagai dokumen anggaran, tetapi juga menjadi wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam melak
Sekretaris Daerah Sarmi selaku Ketua Tim Anggaran bersama Ketua DPRK dan Badan Anggaran hadir dalam evaluasi tersebut. Kehadiran kedua lembaga ini dinilai sebagai bukti soliditas eksekutif dan legislatif dalam menuntaska
