Menurut Dia, di tahun 2024 ini, Papua Pegunungan mengalami pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan, dari awalnya di tahun 2023 sekitar Rp 198 Milyar, namun menurun tajam hanya menerima sekitar Rp 18 Miliar dalam APBD 2024 ini. Situasi keuangan daerah yang tidak besar ini, dihadapkan pula dengan beberapa ketentuan baru dari Undang-Undang Perimbangan Keuangan,
Sidang dipimpin Ketua Sementara DPRK Piter Togodly dan Salomina Mabel dihadiri 20 anggota DPRD. Pembukaan sidang Ranperda tentang APBD Tahun 2025 ditandai penyerahan materi sidang dari Penjabat Bupati Manogar Sirait kepada Ketua DPRK sementara, Piter Togodly.
DPRD dan Pemkab Nduga sendiri akhirnya menuntaskan pembahasan dalam sidang paripurna yang dilakukan di Hotel Horex, Sentani pada 20 Desember kemarin. "Sudah dibahas dan ditetapkan oleh teman-teman DPR dengan harapan tahun 2025 pelaksanaan anggaran dimulai bulan Januari sehingga program yang ditetapkan bisa dijalankan dan tepat waktu dan mendapatkan output dari masyarakat," jelas Elai Giban usai sidang pekan kemarin.
Pada sidang penutupan pembahasan dan penetapan APND 2025, Ketua DPRK Merauke Samuel Markus Mugujai meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai pengguna anggaran agar bekerja secara maksimal dalam rangka merealisasikan program kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBD 2025 sehingga penyelesaian program kegiatan tepat waktu dan tidak menjadi luncuran di tahun berikutnya.
Sebagai daerah otonomi baru yang dimekarkan, Provinsi Papua Selatan masih sangat tergantung pada dana transfer daerah. Sementara penggalian potensi daerah belum dilakukan secara optimal karena DPRP Papua Selatan baru terbentu, sehingga berbagai peraturan daerah sebagai payung hukum untuk menarik berbagai potensi tersebut sesuai dengan perundang-undangan belum dapat dilakukan. Kecuali yang sudah berjalan selama ini sejak DOB Papua Selatan terbentuk adalah pajak kendaraan bermotor.
Rudy Sufahriadi menjelaskan, rancangan APBD Papua Selatan tahun 2025 disusun secara elektronik dan terintegrasi dengan tahapan perencanaan dengan menggunakan sistem aplikasi perencanaan dan keuangan nasional terbaru.
Heribertus menjelaskan, penandatanganan yang dilakukan sudah melalui proses pembahasan yang cukup panjang dalam satu pekan ini. "Penandatanganan hari ini sudah sudah melalui proses pembahasan yang cukup panjang yang kita lakukan dalam satu minggu belakangan ini secara maraton,"ujar Heribertus.
“Jangan nanti kita tutup kas baru dia menagihkan, wah itu nanti jadi utang. Ini juga kedisiplinan pihak ketiga terkadang dalam urusan pencarian ini, terkadang mereka semangat bekerja tidak melakukan pengadministrasian itu juga yang sudah ingatkan,” katanya.
Ketua DPRD Kabupaten Jayawijaya, Dorlince Medlama menyatakan menyatakan untuk materi APBD Perubahan Pemkab Jayawijaya memang untuk TA 2024 ini tidak dilakukan, namun DPRD Jayawijaya sydah meminta itu sebelumnya kepada pemkab Jayawijaya namun sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan materi tersebut tak diberikan.
Rapat paripurna ini dihadiri langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito beserta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika, unsur Pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan jajaran Anggota DPRD
