Ia menekankan bahwa rekomendasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi telah diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal tersebut mengatur ten
Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Yermias Paulus Ruben Ndiken seusai membuka kegiatan itu mengatakan bahwa pelatihan ini sangat penting dalam rangka menertibkan asset-aset daerah yang ada di sekolah.
Kata Paskalis, pertama terkait dengan mekanisme implementasi, bagimana dengan daerah otonom baru. Provinsi baru ini baru lahir dan semangat tiba-tiba dicabut, ibarat masih membutuhkan inkubator. Perlu ada kejelasan detai
Sebagai lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk keuangan daerah, ia berharap BPK harus menjunjung tinggi prinsip independensi, integritas, dan profesionalisme dal
Pemerintah berharap DPRK Sarmi dapat mencermati seluruh informasi yang disampaikan dan memberikan rekomendasi yang bersifat konstruktif. Menurutnya, rekomendasi DPRK merupakan bagian penting dalam memperbaiki kinerja pem
"Kita tetap akan memakai APBD Papua. Kita tidak bicara soal dana APBN karena sudah dijelaskan oleh Mendagri bahwa PSU menjadi tanggung jawab APBD Papua. Untuk dari mana yang digeser itu nanti makanya ini akan kami bahas
Dalam penyampaian LKPJ tersebut, dipaparkan berbagai capaian kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Untuk realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua tahun 2024 tercatat seb
Menurut Gunadi, pihaknya telah memastikan bahwa penyajian laporan keuangan sudah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Standar Pengendalian Intern (SPI), serta pelaksanaan program kegiatan mengikuti prose
Menurutnya, dari pendapatan BLUD, 40 persen untuk pembiayaan jasa medis, sedangkan 60 persen untuk biaya gaji bulanan, cicilan tunggakan utang, kebutuhan mendesak, operasional rumah sakit dan penunjang lainnya.
“Pemotongan anggaran di Biak mencapai 111 miliar lebih, itu sangat terasa. Apalagi kita memang menghadapi defisit APBD sekitar 42 miliar rupiah, yang merupakan defisit terbesar selama ini. Ini menjadi tantangan besar yang harus kita terima dan kita tindak lanjuti dengan serius,” ungkap Gunadi.
‘’Jadi buku APBD ini merupakan dokumen publik, semua rakyat wajib mengawal pemerintahan. Kecuali kita punya perusahaan pribadi silakan, tidak boleh orang tahu. Tapi kalau buku APBD ini menjadi milik seluruh rakyat, milik negara. Kita hanya ditugaskan saja. Nanti suatu saat kalau Tuhan sudah ambil jabatan itu dari kita, maka orang lain yang akan meneruskannya,’’ tandas gubernur Apolo Safanpo, menanggapi keluhan seorang anggota DPRK Mappi yang selama ini tidak mendapatkan buku APBD tersebut.
Ketiga tersangka tersebut adalah mantan Kepala Dinas Perhubungan Tolikara berinisial REP, Bendahara Dinas Perhubungan Tolikara (R), dan seorang oknum polisi yang bertugas di Polres Tolikara, Bripka LAS. Menurut Direktur Reskrimsus Polda Papua, Kombes I Gusti Gde Era Adhinata, melalui Kasubdit Tipikor Kompol Jeffri Tambunan, ketiga tersangka diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1,5 miliar.
“Langkah ini dilakukan untuk menghindari pemborosan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pegawai yang aktif di Papua,” ucap Ramses kegiatan sinkronisasi data ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Diakuinya, Jika APBD Kabupaten Jayapura seperti DKI Jakarta, tidak masalah untuk menampung semua usulan. "Karena APBD kita saja seperti ini yang mana 95 persen bersumber dari transferan pusat sudah jelas tidak dapat mengcover semua usulan yang ada," terangnya.
Adapun daerah yang mendapat subsidi penerbangan perintis dari pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tua Kokonao di Distrik Mimika Barat, Distrik Jita, Kampung Tsinga dan Aroanop di Distrik Tembagapura.
Bupati Mansnembra menyampaikan bahwa meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, pemerintah daerah tetap berupaya menjalankan program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ia memastikan bahwa anggaran yang tersedia akan dikelola secara efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Dari postur APBD sebesar Rp 2,7 triliun, terpangkas Rp 291 miliar akibat efisiensi. Untuk itu, Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong meminta pelaksanaan PSU Pilkada Papua harus dilakukan secara efisien. Pihaknya pun mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Musrembang tersebut dilakukan di Kampung Bukisi, Distrik Yokari, Kabupaten Jayapura dengan mengangkat tema, "Pemantapan pelayanan masyarakat berbasis distrik, dengan didukung oleh pemberdayaan masyarakat adat, dan pengembangan kampung adat, serta pelestarian lingkungan dan sumber daya alam dalam tatanan sosial yang ramah".
Hanya saja menurut dosen hukum itu ia menyarankan pemerintah juga perlu memikirkan ulang keterlibatan milter dalam program tersebut terlebih untuk wilayah Papua. Pasalnya dinamika politik di Papua berbeda dengan daerah lain di tanah air. Keterlibatan militer malah membuat program itu tidak efektif.
Ia menerangkan, dari Rp 291 miliar itu, komponen terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat mandatori untuk infrastruktur yang mencapai Rp 181,68 miliar “Angka ini habis tanpa sisa, nihil," tegasnya.
Diketahui, APBD Provinsi Papua Tahun 2025 sebesar Rp 2,7 triliun. Dengan pemangkasan yang dilakukan, maka postur anggaran pendapatan belanja daerah mau tidak mau harus dilakukan refocusing kembali. Banyak juga pegawai yang mulai cemas jangan sampai imbasnya adalah dirumahkan. Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong membenarkan terjadi pemangkasan sekitar Rp 250 miliar.
Menurutnya, sejumlah kendala administrasi dan teknis menjadi faktor utama belum tercapainya target MCP tahun ini. Contohnya, belum tuntasnya progres administratif di sejumlah OPD dan kurangnya dokumentasi pendukung dalam pelaporan.
“Ada sebagian besar pekerjaan infrastruktur yang tidak bisa dinikmati oleh masyarakat,” kata Debora kepada wartawan. Ia pun berharap organisasi perangkat daerah (OPD) yang sudah ada dana infrastrukturnya wajib menyiapkan dokumen perencanaan diantaranya menyediakan kerangka acuan kerja, rancangan kontrak dan lainnya.
Yusran mengatakan bahwa untuk mengatasi masalah tersebut, ia berharap Pemkot Jayapura harus lebih kreatif dalam menata dan mengelola aset dan potensi yang bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Karena itu perjalanan dinas ke luar negeri dikurangi. Nggak usah ke luar negeri kalau perlu, 5 tahun ke depan. Yang perlu keluar negeri yang tugas, untuk atas nama negara boleh. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri," imbuhnya.
Kata Petrus, meski Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sudah dibagi, namun akan ada perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerag (APBD) dengan menyesuaikan pagu anggaran, terutama untuk infrastruktur, dana Otsus, dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Dalam wawancara eksklusif, Bupati terpilih Markus Oktovianus Mansnembra juga didampingi Wakil BUpati Terpilih Jimmy Carter Rumabarar Kapisa, menegaskan bahwa konsep "APBD Sehat" bukan sekadar jargon politik, melainkan langkah nyata yang telah dipertimbangkan matang.
Dikatakan, Dinas pendidikan mengelola anggaran yang nilainya lebih dari Rp 1 triliun. Meski tidak merincikan angka pasti dari total anggaran yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, namun kata Marthen hal ini merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang disebut Mandatoy Spending.
Ketua Komisi IV DPRP, Jhony Y Betaubun, menyampaikan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua saat ini cukup memprihatinkan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah inovatif untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui pemanfaatan pos retribusi yang sudah ada.
"Kita akan buat skala prioritas dari laporan yang dilaporkan, karena anggaran yang ditetapkan terlalu besar, kita harus menyesuaikan dengan anggaran APBD yang ada, jika dilihat dari jumlah yang diajukan, pastinya tidak sesuai dengan anggaran APBD kita, " katanya kepada Cenderawasih Pos
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Biak Numfor, Gunadi, S.Sos., MM, menyampaikan bahwa setelah APBD dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Papua, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRK melakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan sesuai catatan yang diberikan oleh tim evaluasi provinsi.
Dengan anggaran tersebut, dr Aaron mengaku akan memaksimalkannya sebaik mungkin. Terutama membenahi fasilitas dan alat lainnya untuk tindakan-tindakan khusus. Dan meski bukan angka yang signifikan namun pihak rumah sakit menyatakan harus bisa memaksimalkan anggaran yang ada dan tak boleh menyerah.
"Realisasi APBD ini menciptakan komitmen Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam memastikan anggaran untuk pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat, " katanya.
Terkait dengan kondisi 2024, Pj. Bupati Jayapura terus menekankan kepada OPD maupun Inspektorat, Tim Keuangan agar dapat menginventarisir dengan baik utang-utang 2024 jangan sampai ada yang tercecer.
Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan, salah satu fokus utamanya adalah memangkas biaya perjalanan dinas hingga hampir 50 persen untuk efisiensi. Anggaran hasil pemangkasan itu akan dialokasikan untuk kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Papua.
Pj. Bupati Puncak Jaya Yopi Murib,SE.,MM mengungkapkan bahwa pendapatan asli pendapatan daerah sebesar Rp 1.690.679.829.587,00-, belanja daerah sebesar Rp. 1.689.679.829.587,00-, pembiayaan daerah sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 0 rupiah dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 1.000.000.000,- pembiayaan daerah ini merupakan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Papua.
Wakil Ketua I DPR Papua, Beatrix Monim mengatakan setelah 2 hari pembahasan dua agenda itu telah rampung. Menurutnya, itu hanya penyempurnaan terhadap hasil evaluasi APBD 2025 dan sesuai dengan apa yang telah dipelajari Kemendagri.
"Dari semua ruas jalan di Kota Jayapura, memang masih banyak yang belum maksimal penerangannya, namun pada prinsipnya semua akan kita akomodir secara bertahap termasuk di ruas jalan pantai dok 2," ujar Nofdi J Rampi saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di ruangan kerjanya, Selasa (07/01/2015).
"Kami minta eksekutif juga terbuka. Artinya, keterbukaan itu begini, ada hal-hal yang dievaluasi, ada hal-hal yang dikoreksi oleh Kemendagri, kita berharap eksekutif harus konsekuen dan gentle untuk supaya bisa menerima apa yang sudah dikoreksi oleh Kemendagri," tambahnya.
Menurut Dia, di tahun 2024 ini, Papua Pegunungan mengalami pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan, dari awalnya di tahun 2023 sekitar Rp 198 Milyar, namun menurun tajam hanya menerima sekitar Rp 18 Miliar dalam APBD 2024 ini. Situasi keuangan daerah yang tidak besar ini, dihadapkan pula dengan beberapa ketentuan baru dari Undang-Undang Perimbangan Keuangan,
Sidang dipimpin Ketua Sementara DPRK Piter Togodly dan Salomina Mabel dihadiri 20 anggota DPRD. Pembukaan sidang Ranperda tentang APBD Tahun 2025 ditandai penyerahan materi sidang dari Penjabat Bupati Manogar Sirait kepada Ketua DPRK sementara, Piter Togodly.
DPRD dan Pemkab Nduga sendiri akhirnya menuntaskan pembahasan dalam sidang paripurna yang dilakukan di Hotel Horex, Sentani pada 20 Desember kemarin. "Sudah dibahas dan ditetapkan oleh teman-teman DPR dengan harapan tahun 2025 pelaksanaan anggaran dimulai bulan Januari sehingga program yang ditetapkan bisa dijalankan dan tepat waktu dan mendapatkan output dari masyarakat," jelas Elai Giban usai sidang pekan kemarin.
Pada sidang penutupan pembahasan dan penetapan APND 2025, Ketua DPRK Merauke Samuel Markus Mugujai meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai pengguna anggaran agar bekerja secara maksimal dalam rangka merealisasikan program kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBD 2025 sehingga penyelesaian program kegiatan tepat waktu dan tidak menjadi luncuran di tahun berikutnya.
Sebagai daerah otonomi baru yang dimekarkan, Provinsi Papua Selatan masih sangat tergantung pada dana transfer daerah. Sementara penggalian potensi daerah belum dilakukan secara optimal karena DPRP Papua Selatan baru terbentu, sehingga berbagai peraturan daerah sebagai payung hukum untuk menarik berbagai potensi tersebut sesuai dengan perundang-undangan belum dapat dilakukan. Kecuali yang sudah berjalan selama ini sejak DOB Papua Selatan terbentuk adalah pajak kendaraan bermotor.
Rudy Sufahriadi menjelaskan, rancangan APBD Papua Selatan tahun 2025 disusun secara elektronik dan terintegrasi dengan tahapan perencanaan dengan menggunakan sistem aplikasi perencanaan dan keuangan nasional terbaru.
Heribertus menjelaskan, penandatanganan yang dilakukan sudah melalui proses pembahasan yang cukup panjang dalam satu pekan ini. "Penandatanganan hari ini sudah sudah melalui proses pembahasan yang cukup panjang yang kita lakukan dalam satu minggu belakangan ini secara maraton,"ujar Heribertus.
“Jangan nanti kita tutup kas baru dia menagihkan, wah itu nanti jadi utang. Ini juga kedisiplinan pihak ketiga terkadang dalam urusan pencarian ini, terkadang mereka semangat bekerja tidak melakukan pengadministrasian itu juga yang sudah ingatkan,” katanya.
Ketua DPRD Kabupaten Jayawijaya, Dorlince Medlama menyatakan menyatakan untuk materi APBD Perubahan Pemkab Jayawijaya memang untuk TA 2024 ini tidak dilakukan, namun DPRD Jayawijaya sydah meminta itu sebelumnya kepada pemkab Jayawijaya namun sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan materi tersebut tak diberikan.
Rapat paripurna ini dihadiri langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito beserta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika, unsur Pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan jajaran Anggota DPRD
Sekda Papua, Yohanes Walilo mengataan sosialisasi tersebut momentum penting khususnya dalam menjaga konsistensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ia pun mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh seluruh pihak dalam menyusun dan menjalankan rencana keuangan dengan sebaik-baiknya, hingga menjelang akhir tahun anggaran ini.
"Untuk APBD 2025 yang jumlahnya lebih Rp 1.5 Triliun, kita gunakan untuk pembiayaan skala prioritas khususnya di bidang pendidikan dimana fasilitas dan Sarpras di setiap sekolah yang belum dilengkapi kita akan lengkapi, supaya pelayanan pendidikan bisa berkualitas, dimana peserta didik maupun guru dalam mengajar juga lebih semangat lagi,"ungkapnya
Kepala Kanwil DJPb Papua Moudy Hermawan di Jayapura, Selasa, mengatakan selain itu realisasi belanja APBD Provinsi Papua sampai dengan 31 Agustus 2024 sebesar Rp 21.512,24 miliar yang mana didominasi oleh komponen belanja operasi.
“Anggaran TPP sudah dialokasikan pada APBD tahun 2025 mendatang, sekaligus kita sudah plotting untuk estimasi belanja pegawai, baik itu TPP maupun gaji selama setahun,” ucap Ramses. Terkait kenaikan TPP, Ramses menjelaskan kenaikannya tergantung kinerja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dari pertemuan tersebut, ada beberapa hal yang menjadi penegasan DPRD kepada KPU dan Bawaslu. Diantaranya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah Pemilukada kepada Pemerintah Kota Jayapura dan juga kepada DPRD Kota Jayapura. Dan pembagian alat peraga kampanye (APK) kepada masing-masing pasangan calon.
Angka ini terdiri dari jumlah pendapatan sebesar Rp. 1.659.266.664.254, Ditambahkan dengan jumlah penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.36.502.658.400 atau sama dengan jumlah belanja daerah sebesar Rp.1.689.434.322.654 ditambahkan pengeluaran pembiayan daerah Rp.6.335.000.000.
Hal ini seiring dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua tahun anggaran 2025 direncanakan mencapai Rp 2,701 triliun, dengan rincian anggaran pendapatan sebesar Rp 2,505 triliun sedangkan anggaran belanja sebesar Rp 2,701 triliun.
Dia merincikan empat paket pekerjaan itu yakni, paket penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Kota Jayapura, dengan pagu dana senilai Rp 1,6 miliar. Jenis kontraknya multiyears yang dibebankan pada dua mata anggaran APBD Perubahan 2024 dan APBD induk 2025.
Ketua DPRD Mimika, Anthon Bukaleng dalam sambutannya menyampaikan, setelah proses panjang pembahasan rancangan perubahan APBD berlangsung sampai dengan penandatanganan berita acara nota kesepakatan bersama yang baru saja dilakukan, bersama hak tersebut dapat diartikan sebagai salahsatu upaya untuk menyesuaikan rencana keuangan dengan perkembangan yang terjadi.
Ketua DPRD Biak Numfor Milka Rumaropen mengatakan, dalam Sidang pembahasan Raperda APBD Perubahan 2024 dan juga Raperda Non APBD 2024 ini menjadi karya terakhir bagi anggota DPRD aktif saat ini. Selanjutnya Persipan Pelantikan bagi Anggota DPRD yang baru akan diselenggarakan pada Oktober nanti.
Pjs Bupati Merauke Sunarjo mengatakan, sebelum Perubahan APBD 2024 ini ditetapkan terlebih dahulu akan dilakukan reviuw oleh APID atau Inspektorat dalam rangka menghindari pelanggaran dan tindakan koruptif diawal.
Penandatanganan Nota Kesepahaman ini dilakukan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Cintiya Rulliani Talantan dan Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa, disaksikan oleh sejumlah anggota DPRD dan Kepala Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan untuk perubahan APBD Pemkab sedang memproses karena memang DPRD Jayawijaya juga sudah meminta laporan tersebut agar agenda ini tak lewat dari bulan september ini, tentunya ini yang akan diusahakan untuk bisa diselesaikan agenda ini.
Menurut gabungan Komisi DPR Kabupaten Merauke itu, setiap tahunnya, anggaran yang digelontorkan untuk Diklat penjenjangan maupun diklat teknis tersebut setiap tahunnya cukup besar. Namun, pemerintah daerah menjadikan persoalan keterbatasan sumber daya aparatur sebagai permasalahan dalam pemerintahan daerah.
Sidang pembahasan Perubahan APBD 2024 ini dilakukan menjelang 1 bulan berakhirnya masa jabatan anggota DPR Kabupaten Merauke periode 2019-2024 pada 21 Oktober mendatang.
Ketua DPRD Puncak, Lukius Newegalen dalam sambutannya berharap dalam penyerapan anggaran APBD yang dilakukan oleh OPD (Organiasi Perangkat Daerah), harus dilaksanakan dengan baik, karena tinggal tiga bulan lagi tutup tahun anggaran 2024.
Pada rapat tersebut sebelumnya dilakukan penyampaian Pandangan Umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Papua terhadap Raperda APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2025, dan kemudian dilanjutkan mendengarkan Jawaban Pj Gubernur Papua terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Papua terkait Raperdasi APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2025.
"Hasil pengukuran bayi dan balita pada Juni – Agustus 2024 sebanyak 1.006 anak mengalami stunting di Kabupaten Jayapura. Angka stunting tersebut mengalami kenaikan hingga 13,3 persen dari angka tahun lalu 11,7 persen,"ungkapnya
Yang paling penting dan harus dilakukan oleh setiap pimpinan organisasi perangkat daerah terutama bagi masing-masing OPD pengumpul pendapatan asli daerah Kota Jayapura. Misalnya Bagaimana upaya mereka untuk lebih aktif mencari sumber-sumber PAD di Kota Jayapura. Karena menaikkan APBD itu sebenarnya bisa, dilihat dari potensi PAD yang dicapai oleh masing-masing OPD di Kota Jayapura.
Penjabat Walikota Jayapura, Christian Sohilait menegaskan bahwa ada tiga hal yang menjadi catatannya kepada seluruh staf. Yang pertama, setiap organisasi perangkat daerah harus memastikan semua kegiatan yang direncanakan di APBD induk 2024 harus selesai. Kemudian setiap OPD juga harus memastikan semua kegiatan APBD perubahan 2024 ini sudah harus berjalan.
“Intinya akan tetap diselesaikan khusunya untuk NPHD masalah keamanan,” tegas Ramses. Namun dari 8 kabupaten dan 1 kota sebelumnya diberitakan jika Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom yang masih "nunggak".
Pentingnya sidang APBD induk digelar september ini, karena sudah menjadi tugas pokok DPRD lama. Oleh sebab itu, Komisi-komisi yang ada di dewan saat ini masing-masing gencar melaksanakan rapat kerja bersama OPD OPD mitra, untuk membahas materi KUA-PPAS. Kemudian akan dibahas oleh Banggar bersama TAPD untuk penandatanganan KUA PPAS, dan terakhir penetapan jadwal sidang.
"Setelah kami melakukan evaluasi ternyata serapan APBD baru capai 29 persen, sedangkan tersisa 3 bulan lagi sudah masuk akhir tahun," kata Valentinus kepada wartawan.
Petrus Yumte menyebutkan, dalam waktu dekat APBD-P akan segera diparipurnakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika. “APBD Perubahan secara normatif sudah selesai tinggal Pleno DPRD,” jawabnya singkat saat ditanya wartawan di Swiss-Bellin Hotel Timika
Perubahan APBD TA 2024 Pemkab Jayapura diharapkan bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada, dengan memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Apalagi pada bulan November dilaksanakan Pilkada Kabupaten Jayapura dan dibutuhkan pencairan dana hibah untuk penyelenggara Pilkada Kabupaten Jayapura.
Pj Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan untuk tahun ini pemerintah bekerja dengan keterbatasan, sebab APBD untuk tahun ini mengalami defisit yang besar, dan sampai dengan saat ini pihaknya belum mendorong APBD perubahan ke DPRD Jayawijaya.
Dia mengatakan penataan kota terhadap masalah-masalah sosial ini harus dilakukan segera. Karena Kota Jayapura saat ini menuju kota industri dan jasa yang terus berkembang pesat ke depannya. Karena itu perlu dimulai penataan pada bagian-bagian lain yang juga dapat memberikan pengaruh terhadap pengembangan dan kemajuan kota kedepannya.
Kepala BPKAD Kota Jayapura, Dessy Wanggai mengatakan, pasca sidang APBD Perubahan itu, pihaknya sudah mengirim buku rancangan APBD Perubahan itu ke Pemprov Papua. Karena itu, selanjutnya, pihaknya masih menunggu evaluasi dari Pemprov Papua. Setelah nanti dilakukan evaluasi itu, kemudian penyusunan rencana kas (Renkas), barulah DPA akan diserahkan ke masing-masing OPD.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura, Robby Kepas Awi mengatakan, dengan melihat kondisi tersebut, pihaknya sudah melakukan evaluasi bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup kota Jayapura.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamberamo Tengah resmi menetapkan APBD Perubahan tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 938.257.955.948 (Sembilan ratus tiga puluh delapan milyar dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
Gubernur mengklaim daya serap saat ini kurang lebih 50 persen dan tidak ada masalah. Bahkan sekarang sedang diusulkan evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
Jumlah ini terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.685.396.483.983 ditambah penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 125.321.259.725, atau jumlah tersebut sama dengan belanja daerah sebesar Rp. 1. 804.382.742. Ditambah pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 6.335.000.000.
’’Kalau kita lihat sisa waktu yang ada, masa pengabdian kami di DPR Kabupaten Merauke untuk periode 2019-2024 sisa 2 bulan. Karena tanggal 21 Oktober itu sudah pelantikan anggota dewan baru ,’’ kata Ketua DPR Kabupaten Merauke Sugiyanto, SH, M.Si,
Adanya skala prioritas dan urgenitas kebutuhan dari suatu progran dan kegiatsn yang direncanakan atau diusulkan olej setiap organisasi perangkat daerah dslam KUA/PPAS dan RAPBD Perubahan.
APBD Perubahan ini naik sebesar 5,83 persen atau sebesar Rp. 105.545.802. 925 (Setatus lima milyard lima ratus empat puluh lima delapan ratis dua juta sembilan ratus dua pulih lima ribu) dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1,705,171,940,333 (Satu triliun tujuh ratus lima milyard seratus tuju pulu satu juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus puluh tiga sen)
Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua, Yohanes Walilo menyebut TPP sebelumnya tak masuk dalam APBD induk, lantaran kondisi fiskal daerah yang tidak mencukupi.
Diakuinya ada beberapa langkah yang dilakukan agar realisasi penerimaan PKB bisa mencapai target di sisa waktu empat bulan ke depan. Kendati begitu, ia tetap optimis penerimaan PKB akan mencapai target yang dibebankan negara.
Diakuinya, saat ini masing- masing Pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Jayapura sudah mulai melakukan pembahasan, terkait program kegiatan yang dijalankan dengan sisa waktu yang semakin mepet di tahun 2024 ini. Jika memang tidak bisa dikerjakan atau dilanjutkan sampai selesai dalam pembahasan APBD P 2024, ia akan tentukan.
Sebelas yang dianggap penting ini, pertama terkait Kebijakan APBD Perubahan T.A 2024, disusun dengan pendekatan Money Follow Priority Program. Penggunaan anggaran sesuai program prioritas.
APBD Papua sendiri awalnya sebesar Rp 3,024 triliun berubah menjadi Rp 4.295 triliun dalam APBD Perubahan 2024. Ini dengan Anggaran Pendapatan semula sebesar Rp 2,739 triliun berubah menjadi Rp 3,044 triliun atau meningkat 11,13 persen.
Rapat ini merupakan hasil dari finalisasi rapat Badan Anggaran DPR Papua dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) provinsi Papua dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua terkait Perubahan APBD pemerintahan provinsi Papua Tahun Anggaran 2024.
Ia menyebut setelah bertemu dengan bupati dan tim anggaran di Jakarta kemudian ditambah dengan bersama sejumlah pihak, Pihaknya lantas menanggapi bahwa masih banyak pimpinan OPD yang kerap melakukan perjalanan dinas keluar kota.
Kegiatan yang dihadiri seluruh pimpinan SKPD, sekretaris eselon lll, PPTK, Kasubbag keuangan, dan kasubbag program. Dengan membahas APBD Provinsi Papua, tahun anggaran 2024 sebesar Rp 3 terilun lebih dan jumlah sub kegiatan sebanyak 1021, sementara jumlah paketnya sebanyak 6479.
"Untuk menggenjot capaian realisasi penyerapan anggaran tersebut, kami terus mendorong semua OPD agar tertib dalam pelaporan realisasinya dan setiap minggu atau pekan wajib memberikan laporan,”jelasnya.
"Pemasangan 300 lampu jalan dibeberapa titik jalan di Kabupaten Jayapura, baru bisa kita realisasikan pada APBD Perubahan TA 2024 dan nanti langsung ditangani DP2KP. Jadi soal berapa dananya dan dimana lokasi pemasangannya secara teknis bisa tanyakan langsung ke DP2KP,"ucapnya.
Sementara itu salam sambutan PJ Wali Kota Jayapura L. Chritstian Sohilait mengatakan dengan ditetapkan 8 Perda tersebut, maka sudah menjadi kewajiban eksekutif untuk menindaklanjuti pelaksanaan peraturan-peraturan daerah tersebut.
Juru Bicara Fraksi Gerakan Perubahan Kesejahteraan Solidaritas Rakyat Indonesia Raya, Meti Karangan menyebut anggaran yang bersumber dari dana otsus harus melihat keberpihakan dan lebih mengutamakan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat non-fisik.
Fraksi PDIP mempertanyakan indikator yang digunakan dari berbagai capaian yang dipaparkan. Kristina Luluporo selaku pelapor menyampaikan bahwa pada catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2023 lampiran VII raperda ini terdapat 207 tabel data yang disajikan, sebagaimana pada pidato Gubernur Papua terhadap raperdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapan dan belanja daerah (APBD) Tahun anggaran 2023.
Hegemur mengatakan setelah mendengar dan memperhatikan secara cermat dan sungguh-sungguh Pendapat Dewan yang terhormat melalui Laporan Gabungan Komisi dan Laporan Pendapat Badan Anggaran terhadap Raperdasi tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2023, maka ada beberapa hal yang menurut dia penting dan prioritas untuk semuanya.
Menurut Ridwan, kontribusi pendapatan terbesar berasal dari pendapatan transfer sebesar Rp 2,44 triliun atau 65,48%, selanjutnya kontribusi PAD sebesar 20,65% atau Rp 770,91 miliar dan dan Lain-lain Pendapatan yang sah dengan kontribusi 13,87% atau Rp 517,86 miliar.
