“Oleh karena itu, para SKPD kami imbau untuk merencanakan kegiatan tahun 2024. Harus sesuai dengan kebutuhan ril, kebutuhan yang benar benar mendukung SKPD itu dengan tupoksinya. Mendukung program pemerintah daerah bahkan pemerintah pusat,” ucap Walilo kepada Cenderawasih Pos, Senin (18/12).
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Yohanes Walilo, kepada Cenderawasih Pos, saat menghadiri pembukaan Rapat Paripurna dengan agenda Pembahasan Raperdasi dan Raperdasus Non APBD tahun 2023.
Dengan ploting Rp 900 M itu nantinya dana difokuskan pada menyelesaikan 60 persen hibah pemerintah kepada KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024.
Penjabat Sekertaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Dr. Sumule Tumbo, S.E., M.M., mengatakan, Rapergub tersebut telah diserahkan ke pihaknya ke Kemendagri di Jakarta, Senin (11/12) kemarin, terkait penyususnan APBD Provinsi Papua Pegunungan tahun anggaran 2024 dilakukan secara sistematis, dan terinput dalam Sisten Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RI.
Sehubungan dengan evaluasi monitoring meja yang ketiga itu, dia berharap agar realisasi capaian penyerapan anggaran maupun fisik di Pemkot Jayapura sudah harus mencapai 97%. Karena memang batas waktu untuk kegiatan-kegiatan fisik yang menggunakan belanja modal itu berakhir di bulan Desember, sebelum 31 Desember 2023.
Menurunnya pendapatan Pemprov Papua ini juga menjadi perhatian serius dari Penjabat Sekda Provinsi Papua, Derek Hegemur. Dimana menurutnya, mau tidak mau Pemerintah Provinsi Papua harus berusaha keras menggenjot semua sumber penerimaan daerah yang ada di Papua./
"Untuk wilayah kerja Bank Indonesia, cakupannya untuk empat Provinsi yang ada, jadi perputaran uang kami yakini tra berpengaruh, karena kami masih mengcover empat provinsi, " katanya kepada Cenderawasih Pos, Selasa (12/12) kemarin.
Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT mengakui hal tersebut. Orang nomor satu di Merauke itu mengungkapkan bahwa dari Rp 2 triliun APBD Kabupaten Merauke, konstribusi pendapatan asli daerah Kabupaten Merauke sampai saat ini bersihnya masih dikisaran Rp 110 miliar. Belum diatas Rp 110 miiar pertahun.
Diungkapkan, di dinas teknis yang gedungnya ikut terbakar juga harus melakukan asesment terkait kekuatan gedung yang terbakar, bagaimana tingkat kerusakannya apakah ringan, sedang atau berat. Sesudah itu OPD bersangkutan baru bisa membikin rencana anggaran belanja maupun perencanaannya untuk bisa dianggarkan.
