“Pemotongan anggaran di Biak mencapai 111 miliar lebih, itu sangat terasa. Apalagi kita memang menghadapi defisit APBD sekitar 42 miliar rupiah, yang merupakan defisit terbesar selama ini. Ini menjadi tantangan besar yang harus kita terima dan kita tindak lanjuti dengan serius,” ungkap Gunadi.
‘’Jadi buku APBD ini merupakan dokumen publik, semua rakyat wajib mengawal pemerintahan. Kecuali kita punya perusahaan pribadi silakan, tidak boleh orang tahu. Tapi kalau buku APBD ini menjadi milik seluruh rakyat, milik negara. Kita hanya ditugaskan saja. Nanti suatu saat kalau Tuhan sudah ambil jabatan itu dari kita, maka orang lain yang akan meneruskannya,’’ tandas gubernur Apolo Safanpo, menanggapi keluhan seorang anggota DPRK Mappi yang selama ini tidak mendapatkan buku APBD tersebut.
Ketiga tersangka tersebut adalah mantan Kepala Dinas Perhubungan Tolikara berinisial REP, Bendahara Dinas Perhubungan Tolikara (R), dan seorang oknum polisi yang bertugas di Polres Tolikara, Bripka LAS. Menurut Direktur Reskrimsus Polda Papua, Kombes I Gusti Gde Era Adhinata, melalui Kasubdit Tipikor Kompol Jeffri Tambunan, ketiga tersangka diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1,5 miliar.
“Langkah ini dilakukan untuk menghindari pemborosan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pegawai yang aktif di Papua,” ucap Ramses kegiatan sinkronisasi data ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Diakuinya, Jika APBD Kabupaten Jayapura seperti DKI Jakarta, tidak masalah untuk menampung semua usulan. "Karena APBD kita saja seperti ini yang mana 95 persen bersumber dari transferan pusat sudah jelas tidak dapat mengcover semua usulan yang ada," terangnya.
Adapun daerah yang mendapat subsidi penerbangan perintis dari pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tua Kokonao di Distrik Mimika Barat, Distrik Jita, Kampung Tsinga dan Aroanop di Distrik Tembagapura.
Bupati Mansnembra menyampaikan bahwa meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, pemerintah daerah tetap berupaya menjalankan program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ia memastikan bahwa anggaran yang tersedia akan dikelola secara efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Dari postur APBD sebesar Rp 2,7 triliun, terpangkas Rp 291 miliar akibat efisiensi. Untuk itu, Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong meminta pelaksanaan PSU Pilkada Papua harus dilakukan secara efisien. Pihaknya pun mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Musrembang tersebut dilakukan di Kampung Bukisi, Distrik Yokari, Kabupaten Jayapura dengan mengangkat tema, "Pemantapan pelayanan masyarakat berbasis distrik, dengan didukung oleh pemberdayaan masyarakat adat, dan pengembangan kampung adat, serta pelestarian lingkungan dan sumber daya alam dalam tatanan sosial yang ramah".
Hanya saja menurut dosen hukum itu ia menyarankan pemerintah juga perlu memikirkan ulang keterlibatan milter dalam program tersebut terlebih untuk wilayah Papua. Pasalnya dinamika politik di Papua berbeda dengan daerah lain di tanah air. Keterlibatan militer malah membuat program itu tidak efektif.
