- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayapura resmi membuka Masa Persidangan II Tahun 2026. Dalam masa sidang tersebut, DPRK akan membahas sejumlah agenda penting terkait pengelolaan keuangan daerah dan perencanaan anggaran.
Ia menargetkan seluruh kegiatan dan program dapat terealisasi hampir seluruhnya sebelum memasuki akhir tahun. Bahkan, pada November mendatang, realisasi kegiatan di masing-masing OPD diharapkan telah mencapai 95 persen, termasuk penyelesaia
Akar dari permasalahan ini dibongkar oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Tito membeberkan ada sekitar 39 daerah di Indonesia yang saat ini berada dalam kondisi kritis dan tidak mampu mem
Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan mendorong agar pembahasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2026 secepatnya dilakukan. Ketua DPRP Papua Selatan Heribertus Silvianus Silubun kepada media ini di Ka
Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan distributor guna memastikan ketersediaan pasokan serta mencegah penimbunan, hingga penguatan
- Harapan masyarakat Waropen, khususnya para korban kebakaran pasar menjelang Idulfitri tahun 2025 lalu, akhirnya akan segera terwujud. Pemerintah Kabupaten Waropen memastikan bahwa proses pembangunan kembali pasar yang terbakar akan dimula
Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengungkapkan lambannya realisasi fisik ini dipicu oleh lonjakan harga material bangunan di tingkat nasional hingga 22 persen, serta melambungnya biaya logistik akibat kenaikan harga bahan bakar. Kondisi glob
Wakil Ketua II DPRK Kabupaten Jayapura, Petrus Hamokwarong, meminta tenaga honorer dan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk bersabar terkait proses pengangkatan yang hingga kini belum terealisasi.
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, meminta masyarakat pemilik hak ulayat tidak lagi melakukan aksi pemalangan, terutama di fasilitas umum dan pelayanan publik, serta mengedepankan penyelesaian sengketa tanah sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
enurunan produksi PT Freeport Indonesia (PTFI) berimbas langsung pada pundi-pundi Kabupaten Mimika. Bupati Mimika, Johannes Rettob, blak-blakan menyebut daerahnya bakal menghadapi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua, Andry mengatakan nilai tabungan masyarakat Papua hingga Februari 2026 mencapai Rp23,4 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yan
“Menteri PKP punya program baik rumah subsidi maupun bedah rumah dan lain-lain. Bahkan untuk yang bedah rumah, dia mengalokasikan 21.000 (rumah di wilayah Papua),” ucap Mendagri usai menghadiri Rapat Persiapan Pembanguna
Apolo Safanpo menjelaskan, penambahan dana otsus itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan dengan seluruh kepala daerah dari Papua di istana negara pada Selasa, 16 Desember
APBD Kabupaten Tolikara Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp1.640.054.890.293,- (satu triliun enam ratus empat puluh miliar lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), termas
Pemekaran tersebut berdampak signifikan terhadap penurunan kapasitas fiskal daerah. Jika sebelumnya APBD Papua mampu mencapai sekitar Rp14 triliun, maka pada tahun 2026 ini nilainya turun drastis menjadi sekitar Rp2,3 tr
Direktur RSUD Yowari, drg. Maryen Braweri, M.Kes, menegaskan bahwa rumah sakit tetap memberikan pelayanan, khususnya bagi pasien dalam kondisi darurat, tanpa melihat status kepesertaan BPJS.
Ia menjelaskan, sebelum pemekaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua induk mencapai sekitar Rp14 triliun. Namun setelah itu mengalami penurunan dan ditambah dengan pemekaran tiga DOB baru (Papua Tenga
Gubernur Papua Pegunungan, Dr. (HC John Tabo, S.E., M.BA. Penyerahan DPA ini menandai dimulainya pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pemerintahan yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APB
Anggaran tersebut bersumber dari berbagai pos, mulai dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp 3 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 1,2 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 3,6 miliar yang juga mencakup gaji pegawa
Menurut Tan Wie Long, saat ini Papua tidak lagi menghadapi persoalan keamanan serius seperti yang masih dialami sejumlah daerah lain yang rentan terhadap gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Kondisi ini, kata dia
Kepala BPKAD Kota Jayapura Desi Wanggai mengatakan, salah satu penyebab menurunnya APBD Kota Jayapura adalah berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat termasuk dana otonomi khusus (Otsus).
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menjelaskan bahwa tidak adanya pembayaran TPP pada tahun 2025 disebabkan karena komponen tersebut tidak tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat dirinya mulai menja
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRK Waropen, Yonathan Reri, serta dihadiri oleh unsur Pimpinan Daerah, Plh. Sekda Waropen, serta sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Ka
Hal ini ia sampaikan ketika melihat kilas balik capaian eknomi Provinsi Papua pada Tahun 2025 dapat dilihat terdapat capaian stabilitas dan peningkatan dengan pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Triwulan III-2025 tumbuh 3
Menurut Denny, penambahan Dana Otsus tersebut merupakan langkah strategis dan sangat penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Ia menegaskan bahwa dana tersebut harus difokuskan pada sektor-sekt
Ketua DPR Kota Jayapura Theos RB Ajomi menjelaskan, tujuan dan maksud pembentukan peraturan daerah adalah sebagai dasar hukum dan pedoman bagi pemerintah daerah dan para pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pembangun
Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP, M.KP menyatakan dalam menetapkan APBD TA 2026 ini ada beberapa mata anggaran yang mengalami pasang surut atau naik dan turun, dimana untuk mata anggaran yang ditargetkan menga
‘’Untuk alokasi dana kampung yang bersumber dari APBD Kabupaten Merauke 100 persen sudah cair dan masuk ke rekening kampung. Tapi, dari 179 kampung itu, belum seluruhnya ditarik karena ada kampung yang kepala kampungnya
PAD Tahun 2026 tercatat mencapai Rp 563,4 miliar lebih, yang bersumber dari pajak daerah sebesar Rp 321,5 miliar lebih, retribusi daerah sebesar Rp 25,5 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sbe
Fraksi mengingatkan kembali bahwa lahirnya UU Otsus Papua Tahun 2001—yang kemudian direvisi menjadi UU No. 2 Tahun 2021 merupakan solusi meredam dinamika politik di Papua dua dekade lalu. Fraksi juga menyoroti kondisi du
“Anggaran pemangkasan dari pusat cukup signifikan, maka daerah berpikir untuk mencari cara menutupi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026,” kata Plt Kepala Bapenda Papua, Subhan
Dalam sambutannya, Ketua DPR Papua menegaskan bahwa proses pembahasan APBD 2026 telah memasuki tahapan final setelah sebelumnya DPR Papua dan Gubernur melakukan penandatanganan persetujuan bersama atas Kebijakan Umum Ang
Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp563 miliar lebih. Pendapatan transfer sebesar Rp1,44 triliun lebih. Estimasi belanja daerah tahun 2026 direncanakan sebesar Rp2,2 triliun lebih, den
Bupati Dominggus menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025, Kabupaten Sarmi menunjukkan capaian pembangunan yang signifikan. Salah satu indikator keberhasilan yang dianggap membanggakan adalah prestasi Sarmi meraih peringk
Penetapan yang dilakukan pada akhir November ini juga diprioritaskan dalam menyelesaikan seluruh utang daerah yang telah diwariskan sejak tahun 2018 silam. Orang nomor satu di Kabupaten Keerom itu menyatakan komitmen Pem
DPRP Papua Selatan juga akan membahas 4 Raperdasi dan Raperdasus non APBD yakni Raperda rencana umum energi daerah tahun 2025-2034, penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan, penyelenggaraan ketentraman, ket
Menurutnya, seluruh sumber dana, termasuk dana Otonomi Khusus (Otsus), telah masuk. Saat ini pemerintah daerah masih menunggu laporan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Dana Alokasi Khusus (DAK), seh
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, Desi Wanggai, mengatakan bahwa kenaikan ini terjadi setelah sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan pencairan anggaran yang sempat t
Rustan mengatakan, informasi tersebut sudah disampaikan dalam Sidang Pembukaan Paripurna APBD 2026 di DPRK Kota Jayapura beberapa hari lalu. Hingga kini, Cenderawasih Pos belum memperoleh informasi spesifik mengenai sekt
Gubernur Papua Matius D Fakhiri menyebut ada tantangan serius terkait beban belanja pegawai yang masih menjadi tekanan utama dalam fiskal daerah. Dimana Pemprov Papua hanya mampu menyiapkan sekitar Rp 700 miliar untuk be
Komisi D menekankan komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan yang layak dan berkualitas bagi masyarakat. Karena itu, perlu peningkatan perhatian pemerintah terhadap rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas
Ketua Komisi D DPRK, Deli Watak menyampaikan berbagai rekomendasi strategis yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota dan Dinas Pendidikan. Dalam pandangan Komisi D, Deli menegaskan bahwa perubahan sistem tr
Pasalnya hingga saat ini, DPR Papua belum menerima dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang menjadi dasar pembahasan APBD 2026. Denny menegaskan pentingnya percepa
David Tom Tuwok menjelaskan, APBD induk 2026 tersebut sudah harus dibahas dan ditetapkan sebelum tanggal 30 November2026. Jika tidak, maka akan mempengaruhi syarat salur dana Otsus Papua 2025 termin ketiga.
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, menyampaikan bahwa pihaknya segera menggelar rapat bersama seluruh pimpinan OPD untuk mengevaluasi capaian tersebut dan menetapkan langkah percepatan.
Bahkan, di awal masa jabatannya, Gubernur Fakhiri memerintahkan audit menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan dan keuangan. Tujuannya untuk mengetahui area yang perlu diperkuat dan menempatkan pejabat yang mampu ber
Kepala BPKAD Kabupaten Jayawijaya Estepanus Lolo Kassa, SE menyatakan perencanaan anggaran kas ini terkait dengan jadwal waktu penarikan anggarannya yang harus disesuaikan dengan realita yang ada di lapangan terutama yan
Menyadari keterbatasan tersebut, Bupati John memusatkan perhatian pada reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Keterbatasan ini lantas mendorong Johannes Rettob dan Emanuel Kemong untuk fokus pada
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua, Andry menyampaikan bahwa yang disampaikan saat itu adalah inflasi daerah seluruh Indonesia dalam tren terkendali, dan Inflasi Provinsi Papua ter
Bupati Jayawijaya Atenius Murib, SH, MH, menyatakan dengan launchingnya APBD perubahan ini pemerintah berharap seluruh pimpinan OPD untuk mengambil langkah -langkah cepat, tepat untuk melaksanakan apa yang menjadi tanggu
Dalam laporannya, Kepala BPKAD Kota Jayapura Dessy Wanggai menjelaskan bahwa total APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp1.697.618.575.863,61, atau naik 0,29 persen dibandingkan dengan nilai APBD sebelu
"APBD Biak harus sehat. APBD kita yang diketok Rp 1,5 triliun, tapi sebenarnya APBD kita itu Rp 1,2 triliun. Rp 200 miliar itu adalah akumulasi defisit dari utang-utang. Rp 300 miliar hilang di 2026," ungkap Bupati, memb
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Yusuf Yambe Yabdi, mengatakan bahwa capaian tersebut menunjukkan kinerja yang cukup baik dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menjelaskan bahwa dalam nota kesepahaman tersebut, platform anggaran tahun 2026 direncanakan sebesar Rp 1,2 triliun lebih mengalami penurunan dibandingkan APBD tahun 2025 yang mencapai Rp 1,
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru menyampaikan bahwa kebijakan tersebut telah diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Jayapura Tahun 2025, dan akan segera direalisasikan dalam w
Ketua DPR Kabupaten Jayapura, Ruddy Bukanaung menjelaskan, sampai dengan Agustus 2025, penyerapan APBD telah mencapai 57 persen. "Diharapkan sampai dengan akhir Oktober ini penyerapannya sudah diangkat 80 persen," katany
Penyerapan anggaran yang berjalan lambat karena terjadi sejumlah kendala pada pekerjaan fisik mengakibatkan pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika seolah hanya berjalan di tempat.
Ia mengaku untuk jumlah pendapatan setelah perubahan Rp.1.551.825.564.281,24, sementara untuk belanja daerah setelah perubahan Rp1.620.917.767.164,24, dimana didalamnya ada pembiayaan Penerimaan pembiayaan semula Rp.65.6
Dalam Sidang Penetapan Raperda APBD Perubahan Tahun 2025, 4 Fraksi yang menlak ini antara lain Fransi Perindo, Fraksi PDIP, Fraksi Garuda dan Fraksi Gabungan Baliem, sementara 3 Fraksi yang menerima antara lain Fraksi De
Rapat dibuka langsung oleh Ketua DPRK Tolikara, Meinus Y. Wenda, S.IP, didampingi unsur pimpinan dewan. Kehadiran Bupati Willem Wandik bersama jajaran eksekutif memperlihatkan kuatnya komitmen sinergi antara legislatif d
Bupati Yoseph Bladib Gebze menyebut APBD merupakan instrument utama kebijakan fiscal daerah yang tidak hanya berfungsi sebagai dokumen anggaran, tetapi juga menjadi wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam melak
Sekretaris Daerah Sarmi selaku Ketua Tim Anggaran bersama Ketua DPRK dan Badan Anggaran hadir dalam evaluasi tersebut. Kehadiran kedua lembaga ini dinilai sebagai bukti soliditas eksekutif dan legislatif dalam menuntaska
Rapat dipimpin Ketua DPRP Denny H. Bonai bersama para wakil ketua, dan dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni. Dalam sambutannya, Denny menjelaskan bahwa perubahan APBD merupakan agenda rutin dalam siklus pen
"Fraksi Keadilan Pembangunan menyetujui dan mendukung agar pelantikan serta pengambilan sumpah/janji terhadap 11 Anggota DPR Papua melalui jalur pengangkatan dapat segera dilaksanakan guna mengisi sisa masa jabatan Tahun
"Untuk rincian anggaran saya tidak hafal, tapi yang pasti sudah dianggarkan di dalam APBD Perubahan. Segala kegiatan tentu membutuhkan biaya, dan kita pastikan anggaran pelantikan sudah ada di APBD Perubahan,” ungkap Fat
Ia berharap keputusan dan komitmen yang tertuang dapat segera diimplementasikan secara baik, terukur, dan tepat sasaran. Menurutnya, waktu efektif yang tersisa hanya sekitar dua bulan, harus dimanfaatkan seoptimal mungki
Dalam sambutannya, Denny Bonai menjelaskan pembahasan perubahan APBD ini dilakukan sesuai amanat Pasal 161 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terda
Menurut Yenike, perubahan anggaran menjadi keniscayaan karena adanya perbedaan antara asumsi KUA awal dengan realisasi di lapangan, baik dari sisi pendapatan yang belum tercapai maupun belanja yang belum terlaksana. Kare
Dikatakan, pembahasan Raperdasi LPJ Pelaksanaan APBD 2024 ini sangat penting sebagai dokumen dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran publik sekaligus menginformasikan kinerja perangkat daerah selama 1 tahun ang
Hal ini disampaikan Wali Kota dalam acara penutupan Sidang Paripurna DPR Kota Jayapura yang berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan. “Segala saran, pendapat, dan koreksi yang telah disampaikan dewan akan menjadi perh
Dari pengantar nota keuangan APBD Perubahan dan Raperda tentang penetapan APBD tahun 2025 yang disampaikan Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo perubahan pada struktur APBD Perubahan Tahun 2025 ini terlihat tidak terlalu sig
Seluruh pejabat eselon II maupun bidang keuangan, dan operator di lingkungan Pemkab Waropen dilarang meninggalkan daerah sampai pembahasan APBD Perubahan rampung. Instruksi ini diberikan untuk memastikan kehadiran penuh
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Kota Jayapura, Theos Revelino B Ajomi. Tampak hadir dalam rapat Walikota dan wakil Jayapura Abisai Rollo-Rustan Saru, serta unsur pimpinan, anggota dewan, dan jajaran Kepala Organis
Jelasnya proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan telah menghasilkan kesepakatan bersama melalui diskusi yang cukup intens antara Badan Anggaran DPRD de
Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix M. Monim, mengatakan keputusan itu diambil setelah DPR Papua menerima dokumen Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dari
Menurutnya, alokasi belanja daerah dalam APBD Perubahan tahun ini mencapai Rp1,024 triliun, sementara pendapatan hanya sebesar Rp970 miliar. Kondisi ini menimbulkan defisit sekitar Rp54 miliar. Namun, defisit tersebut da
Ketua DPR Kota Jayapura, Theos Revelino B Ajomi mengatakan pentingnya penyusunan Perubahan APBD yang adaptif terhadap kondisi dan kebutuhan riil masyarakat. “Perubahan anggaran bukan semata penyesuaian administratif, mel
‘’Sebenarnya sudah ada pertemuan-pertemuan terjadwal sudah dilakukan dan sebentar lagi sudah ada penandatangan KUA PPAS dan tidak terlalu lama lagi kita akan bisa bersidang untuk perubahan APBD 2025,’’ kata Bupati Yoseph
Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Suzana D Wanggai menyampaikan, Pj Gubernur Papua akan mengunjungi RSUD Jayapura sepulang dari bertugas di luar daerah. “Pj Gubernur Papua akan berkunjung melihat situasi pelayanan di rum
Penyusunan SSH merupakan langkah penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Dengan adanya standar harga yang jelas, pemerintah daerah dapat mencegah terjadinya pem
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menyampaikan bahwa seluruh perangkat daerah sudah diarahkan untuk menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, mulai dari materi APBD-P hingga dokumen pendukung perencanaan pembangunan daerah.
“Ini dampak dari kebijakan Bupati dan Wakil Bupati yang terlalu berani menjalankan janji-janji politiknya setelah dilantik. Seperti menaikkan ULP ASN 100 persen dan memberikan gaji kepada kepala suku. Akibatnya, tidak ad
“Pembahasan APBD Perubahan 2025 akan dilakukan setelah pembahasan materi terakhir sidang paripurna RPJMD selesai. Jadi saat ini fokus kami masih ke RPJMD dulu,” jelas Ferianto, yang juga Ketua Partai Perindo Kabupaten Ja
Pendapatan daerah tercatat sebesar Rp 1,44 triliun atau 96,13% dari target yang ditetapkan. Sementara itu, belanja daerah terealisasi sebesar Rp 1,42 triliun atau 91,60% dari total anggaran.
Ia menilai, PSU bukan hanya merugikan pasangan calon, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat. Apalagi, pelaksanaan PSU menggunakan dana APBD yang saat ini mengalami penyusutan akibat pemekaran daerah otonomi baru
Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa langkah tersebut dinilai penting guna meningkatkan peredaran uang, sehingga mampu mendongkrak daya beli masyarakat di tiga provinsi pemekaran baru itu.
Rapat berlangsung di Gedung DPRP dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRP Denny H. Bonai, didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua III. Hadir dalam rapat tersebut Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni, jajaran Forkopimda
Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum, kritik, serta rekomendasi terhadap pelaksanaan APBD 2024 yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan. Terutama terkait efisiensi anggaran, kete
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Papua, Denny H. Bonai, didampingi Wakil Ketua I Herlin Beatrix Monim dan Wakil Ketua III Supriyadi Laling. Dalam sambutannya, Ketua DPRP Denny H. Bonai menyampaikan, dalam laporan y
Sesuai dengan Perda Kabupaten Jayapura Nomor 9 tahun 2016 pasal 4 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, telah ditegaskan bahwa pelaksanaan belanja daerah harus, didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efek
Inspektur Daerah Kabupaten Merauke Rudy Edward Risamasu, SH, M.Kn, ditemui media ini mengungkapkan, telah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pimpinan OPD terkait dengan hasil LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Repub
"Untuk mendorong belanja daerah kegiatan -kegiatan yang sifatnya kontrak tual terus akan didorong melalui sistem dan mekanisme yang ada untuk dipercepat prosesnya sehingga ini akan membantu kita dalam proses realisasi AP
‘’Untuk pengelolaan APBD Provinsi Papua Selatan 2024 memperoleh predikat WDP,’’ kata Direktur Jenderal PKN VI BPK RI Laode Nusriadi saat menyerahkan hasil audit BPK RI terhadap pengelolaan APBD 2024 kepada Gubernur Papua
“Berdasarkan pasal 184 KUHAP ayat 1 terhadap sistem peradailan pidana, ada lima alat bukti. Baik itu keterangan saksi, keterangan terdakwa, ahli petunjuk dan surat. Jadi, tim penyidik telah menemukan dua alat bukti bahka
Menurut Abidondifu, seluruh pembiayaan dan pendanaan untuk kegiatan dan event keagamaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah masing-masing. Sementara itu, dana yang bersumber dari Anggaran
Kamilus mengaku sangat percaya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah melakukan penyegaran yang dilakukan dengan cara penunjukan atau pemberian nota dinas kepada beberapa pejabat kepala OPD, dengan harapan perangk
Bupati Jayapura Yunus Wonda menjelaskan terkait dengan penetapan APBD tahun 2025, pihaknya tidak dapat melakukan atau menggeser program yang telah ditetapkan dalam APBD tersebut.
"Kami harus hitung-hitungan karena Sarmi punya pembelanjaan pegawai sudah ada di posisi pas, bahkan lebih. Sementara batasnya 30 persen, tidak boleh lebih. Kalau melebihi, nanti akan jadi teguran dari pusat karena kita
"Kami hanya fokus merapikan sistem yang ada di Kabupaten Jayapura, membenahi sistem yang ada di Kabupaten Jayapura ini butuh waktu, bahkan 100 hari kerja juga tidak mungkin dapat merubah sistem secepat itu," katanya kepa
Menurut Tan Wie Long, dengan telah disiapkannya dana dari APBD, para penyelenggara diharapkan bekerja secara profesional agar seluruh tahapan PSU dapat berjalan lancar dan akuntabel.
