Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengungkapkan lambannya realisasi fisik ini dipicu oleh lonjakan harga material bangunan di tingkat nasional hingga 22 persen, serta melambungnya biaya logistik akibat kenaikan harga bahan bakar. Kondisi glob
Wakil Ketua II DPRK Kabupaten Jayapura, Petrus Hamokwarong, meminta tenaga honorer dan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk bersabar terkait proses pengangkatan yang hingga kini belum terealisasi.
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, meminta masyarakat pemilik hak ulayat tidak lagi melakukan aksi pemalangan, terutama di fasilitas umum dan pelayanan publik, serta mengedepankan penyelesaian sengketa tanah sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
enurunan produksi PT Freeport Indonesia (PTFI) berimbas langsung pada pundi-pundi Kabupaten Mimika. Bupati Mimika, Johannes Rettob, blak-blakan menyebut daerahnya bakal menghadapi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua, Andry mengatakan nilai tabungan masyarakat Papua hingga Februari 2026 mencapai Rp23,4 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yan
“Menteri PKP punya program baik rumah subsidi maupun bedah rumah dan lain-lain. Bahkan untuk yang bedah rumah, dia mengalokasikan 21.000 (rumah di wilayah Papua),” ucap Mendagri usai menghadiri Rapat Persiapan Pembanguna
Apolo Safanpo menjelaskan, penambahan dana otsus itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan dengan seluruh kepala daerah dari Papua di istana negara pada Selasa, 16 Desember
APBD Kabupaten Tolikara Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp1.640.054.890.293,- (satu triliun enam ratus empat puluh miliar lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), termas
Pemekaran tersebut berdampak signifikan terhadap penurunan kapasitas fiskal daerah. Jika sebelumnya APBD Papua mampu mencapai sekitar Rp14 triliun, maka pada tahun 2026 ini nilainya turun drastis menjadi sekitar Rp2,3 tr
Direktur RSUD Yowari, drg. Maryen Braweri, M.Kes, menegaskan bahwa rumah sakit tetap memberikan pelayanan, khususnya bagi pasien dalam kondisi darurat, tanpa melihat status kepesertaan BPJS.
