Rustan mengatakan, informasi tersebut sudah disampaikan dalam Sidang Pembukaan Paripurna APBD 2026 di DPRK Kota Jayapura beberapa hari lalu. Hingga kini, Cenderawasih Pos belum memperoleh informasi spesifik mengenai sekt
Gubernur Papua Matius D Fakhiri menyebut ada tantangan serius terkait beban belanja pegawai yang masih menjadi tekanan utama dalam fiskal daerah. Dimana Pemprov Papua hanya mampu menyiapkan sekitar Rp 700 miliar untuk be
Komisi D menekankan komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan yang layak dan berkualitas bagi masyarakat. Karena itu, perlu peningkatan perhatian pemerintah terhadap rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas
Ketua Komisi D DPRK, Deli Watak menyampaikan berbagai rekomendasi strategis yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota dan Dinas Pendidikan. Dalam pandangan Komisi D, Deli menegaskan bahwa perubahan sistem tr
Pasalnya hingga saat ini, DPR Papua belum menerima dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang menjadi dasar pembahasan APBD 2026. Denny menegaskan pentingnya percepa
David Tom Tuwok menjelaskan, APBD induk 2026 tersebut sudah harus dibahas dan ditetapkan sebelum tanggal 30 November2026. Jika tidak, maka akan mempengaruhi syarat salur dana Otsus Papua 2025 termin ketiga.
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, menyampaikan bahwa pihaknya segera menggelar rapat bersama seluruh pimpinan OPD untuk mengevaluasi capaian tersebut dan menetapkan langkah percepatan.
Bahkan, di awal masa jabatannya, Gubernur Fakhiri memerintahkan audit menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan dan keuangan. Tujuannya untuk mengetahui area yang perlu diperkuat dan menempatkan pejabat yang mampu ber
Kepala BPKAD Kabupaten Jayawijaya Estepanus Lolo Kassa, SE menyatakan perencanaan anggaran kas ini terkait dengan jadwal waktu penarikan anggarannya yang harus disesuaikan dengan realita yang ada di lapangan terutama yan
Menyadari keterbatasan tersebut, Bupati John memusatkan perhatian pada reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Keterbatasan ini lantas mendorong Johannes Rettob dan Emanuel Kemong untuk fokus pada
