Tuesday, February 24, 2026
26.9 C
Jayapura
- Advertisement -spot_img

TAG

APBD

DPR Agak Kesulitan dengan Penurunan Anggaran

Pemekaran tersebut berdampak signifikan terhadap penurunan kapasitas fiskal daerah. Jika sebelumnya APBD Papua mampu mencapai sekitar Rp14 triliun, maka pada tahun 2026 ini nilainya turun drastis menjadi sekitar Rp2,3 tr

RSUD Yowari Pastikan Pasien Darurat Tetap Dilayani

Direktur RSUD Yowari, drg. Maryen Braweri, M.Kes, menegaskan bahwa rumah sakit tetap memberikan pelayanan, khususnya bagi pasien dalam kondisi darurat, tanpa melihat status kepesertaan BPJS.

Golkar Nilai Pembentukan Papua Utara Belum Waktunya

  Ia menjelaskan, sebelum pemekaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua induk mencapai sekitar Rp14 triliun. Namun setelah itu mengalami penurunan dan ditambah dengan pemekaran tiga DOB baru (Papua Tenga

OPD Langsung Bekerja dan Jalankan Program

Gubernur Papua Pegunungan, Dr. (HC John Tabo, S.E., M.BA. Penyerahan DPA ini menandai dimulainya pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pemerintahan yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APB

19.000 lebih Masyarakat Tidak Dapat Dicover Pembayaran BPJS Melalui APBD

Anggaran tersebut bersumber dari berbagai pos, mulai dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp 3 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 1,2 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 3,6 miliar yang juga mencakup gaji pegawa

Saatnya Papua Fokus Meningkatkan Ekonomi

Menurut Tan Wie Long, saat ini Papua tidak lagi menghadapi persoalan keamanan serius seperti yang masih dialami sejumlah daerah lain yang rentan terhadap gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Kondisi ini, kata dia

Meski APBD Menurun, Pelayanan Harus Tetap Baik

Kepala BPKAD Kota Jayapura Desi Wanggai mengatakan, salah satu penyebab menurunnya APBD Kota Jayapura adalah berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat termasuk dana otonomi khusus (Otsus).

Bupati: TPP ASN Jayapura Baru Dianggarkan Kembali pada 2026

Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menjelaskan bahwa tidak adanya pembayaran TPP pada tahun 2025 disebabkan karena komponen tersebut tidak tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat dirinya mulai menja

DPRK Waropen Gelar Rapat Paripurna Pembahasan Raperda APBD TA 2026

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRK Waropen, Yonathan Reri, serta dihadiri oleh unsur Pimpinan Daerah, Plh. Sekda Waropen, serta sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Ka

Ekonom: Perekonomian Papua Diprediksi Membaik

Hal ini ia sampaikan ketika melihat kilas balik capaian eknomi Provinsi Papua pada Tahun 2025 dapat dilihat terdapat capaian stabilitas dan peningkatan dengan pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Triwulan III-2025 tumbuh 3

Latest news

- Advertisement -spot_img