enurunan produksi PT Freeport Indonesia (PTFI) berimbas langsung pada pundi-pundi Kabupaten Mimika. Bupati Mimika, Johannes Rettob, blak-blakan menyebut daerahnya bakal menghadapi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua, Andry mengatakan nilai tabungan masyarakat Papua hingga Februari 2026 mencapai Rp23,4 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yan
“Menteri PKP punya program baik rumah subsidi maupun bedah rumah dan lain-lain. Bahkan untuk yang bedah rumah, dia mengalokasikan 21.000 (rumah di wilayah Papua),” ucap Mendagri usai menghadiri Rapat Persiapan Pembanguna
Apolo Safanpo menjelaskan, penambahan dana otsus itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan dengan seluruh kepala daerah dari Papua di istana negara pada Selasa, 16 Desember
APBD Kabupaten Tolikara Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp1.640.054.890.293,- (satu triliun enam ratus empat puluh miliar lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), termas
Pemekaran tersebut berdampak signifikan terhadap penurunan kapasitas fiskal daerah. Jika sebelumnya APBD Papua mampu mencapai sekitar Rp14 triliun, maka pada tahun 2026 ini nilainya turun drastis menjadi sekitar Rp2,3 tr
Direktur RSUD Yowari, drg. Maryen Braweri, M.Kes, menegaskan bahwa rumah sakit tetap memberikan pelayanan, khususnya bagi pasien dalam kondisi darurat, tanpa melihat status kepesertaan BPJS.
Ia menjelaskan, sebelum pemekaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua induk mencapai sekitar Rp14 triliun. Namun setelah itu mengalami penurunan dan ditambah dengan pemekaran tiga DOB baru (Papua Tenga
Gubernur Papua Pegunungan, Dr. (HC John Tabo, S.E., M.BA. Penyerahan DPA ini menandai dimulainya pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pemerintahan yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APB
Anggaran tersebut bersumber dari berbagai pos, mulai dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp 3 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 1,2 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 3,6 miliar yang juga mencakup gaji pegawa
