Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Yermias Paulus Ruben Ndiken seusai membuka kegiatan itu mengatakan bahwa pelatihan ini sangat penting dalam rangka menertibkan asset-aset daerah yang ada di sekolah.
Kata Paskalis, pertama terkait dengan mekanisme implementasi, bagimana dengan daerah otonom baru. Provinsi baru ini baru lahir dan semangat tiba-tiba dicabut, ibarat masih membutuhkan inkubator. Perlu ada kejelasan detai
Sebagai lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk keuangan daerah, ia berharap BPK harus menjunjung tinggi prinsip independensi, integritas, dan profesionalisme dal
Pemerintah berharap DPRK Sarmi dapat mencermati seluruh informasi yang disampaikan dan memberikan rekomendasi yang bersifat konstruktif. Menurutnya, rekomendasi DPRK merupakan bagian penting dalam memperbaiki kinerja pem
"Kita tetap akan memakai APBD Papua. Kita tidak bicara soal dana APBN karena sudah dijelaskan oleh Mendagri bahwa PSU menjadi tanggung jawab APBD Papua. Untuk dari mana yang digeser itu nanti makanya ini akan kami bahas
Dalam penyampaian LKPJ tersebut, dipaparkan berbagai capaian kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Untuk realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua tahun 2024 tercatat seb
Menurut Gunadi, pihaknya telah memastikan bahwa penyajian laporan keuangan sudah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Standar Pengendalian Intern (SPI), serta pelaksanaan program kegiatan mengikuti prose
Menurutnya, dari pendapatan BLUD, 40 persen untuk pembiayaan jasa medis, sedangkan 60 persen untuk biaya gaji bulanan, cicilan tunggakan utang, kebutuhan mendesak, operasional rumah sakit dan penunjang lainnya.
“Pemotongan anggaran di Biak mencapai 111 miliar lebih, itu sangat terasa. Apalagi kita memang menghadapi defisit APBD sekitar 42 miliar rupiah, yang merupakan defisit terbesar selama ini. Ini menjadi tantangan besar yang harus kita terima dan kita tindak lanjuti dengan serius,” ungkap Gunadi.
‘’Jadi buku APBD ini merupakan dokumen publik, semua rakyat wajib mengawal pemerintahan. Kecuali kita punya perusahaan pribadi silakan, tidak boleh orang tahu. Tapi kalau buku APBD ini menjadi milik seluruh rakyat, milik negara. Kita hanya ditugaskan saja. Nanti suatu saat kalau Tuhan sudah ambil jabatan itu dari kita, maka orang lain yang akan meneruskannya,’’ tandas gubernur Apolo Safanpo, menanggapi keluhan seorang anggota DPRK Mappi yang selama ini tidak mendapatkan buku APBD tersebut.
