Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur, mengatakan kehadiran Kemendagri untuk melakukan pemantauan dan fasilitasi tentang penyediaan anggaran Pilkada serentak tahun 2024. Sesuai ketentuan, Pilkada Serentak dijadwalkan berlangsung pada 27 November mendatang.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan Ini yang menjadi tantangan bersama OPD–OPD terkait untuk mengalokasikan anggaran, begitu juga didorong untuk intervensi penanganan inflasih dengan melakukan pasar murah yang disubsidikan oleh pemerintah daerah.
Musrenbang yang digelar jajarn Pemkot Jayapura ini telah merumuskan sekitar 1916 kegiatan. Dimana untuk membiayai ribuan kegiatan ini, Pemkot Jayapura mmbutuhkan anggaran sebesar 1,9 triliun lebih.
‘’Karena itu banyak sekali personel yang diberangkatkan dalam 1 cabang. Yang terpenting yang berangkat itu atletnya, kemudian pelatihnya, official yang berkaitan dengan administrasinya. Jadi sebenarnya, untuk 1 cabang tidak terlalu banyak personel yang harus berangkat. Tapi yang berangkat yang berkaitan dengan pertandingan saja,’’ jelasnya.Â
 Adapun dasar tuntutannya karena d idalam DPA Disbudpar tahun anggaran 2024, hanya mengakomodir Bidang Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif. Sementara Bidang Cagar Budaya dan Sejarah, Bidang Budaya, UPT Museum Negeri, UPT Taman Budaya dan UPT Noken sama sekali tidak diakomodir.
Dikatakan, tak hanya itu begitu juga untuk kemiskinan ekstrem, harus persis data pastinya, dalam penanganan satu keluarga atau kepala keluarga bisa lepas dari kemiskinan eksrem, itu apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan layanan, dan berapa kebutuhan anggarannya per setiap kepala keluarga.
Kepala Badan Peremcanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, Ir. Yohana Paliling mengatakan, alokasi anggaran tahun 2024 untuk program padat karya meningkat dibanding alokasi tahun 2023 yang hanya senilai Rp2 milliar untuk masing-masing distrik.Â
  Dikatakan, stunting di Kota Jayapura masih cukup tinggi. Jumlah pada tahun 2023 lalu mencapai 2000-an kasus. Di satu sisi upaya penanganannya masih saja terus dilakukan oleh pemerintah.
Kondisi ini membuat pemerintah daerah meminta dukungan dari DPRD Jayawijaya agar bagaimana pelayanan dengan mengalihkan anggaran yang ada untuk penanganan drainase yang tersumbat dalam kota wamena, tentunya hal ini tak bisa dibiarkan saja namun membutuhkan penanganan dari pemerintah daerah.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan dalam masalah ini adalah soal data, sebab data masyarakat miskin yang bersumber dari badan pangan nasional ada 38.825 kepala keluarga yang telah dialokasikan untuk diberikan bantuan pangan berupa beras 10 Kg setiap bulan kepada setiap kepala keluarga.
