Adapun dasar tuntutannya karena d idalam DPA Disbudpar tahun anggaran 2024, hanya mengakomodir Bidang Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif. Sementara Bidang Cagar Budaya dan Sejarah, Bidang Budaya, UPT Museum Negeri, UPT Taman Budaya dan UPT Noken sama sekali tidak diakomodir.
Dikatakan, tak hanya itu begitu juga untuk kemiskinan ekstrem, harus persis data pastinya, dalam penanganan satu keluarga atau kepala keluarga bisa lepas dari kemiskinan eksrem, itu apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan layanan, dan berapa kebutuhan anggarannya per setiap kepala keluarga.
Kepala Badan Peremcanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, Ir. Yohana Paliling mengatakan, alokasi anggaran tahun 2024 untuk program padat karya meningkat dibanding alokasi tahun 2023 yang hanya senilai Rp2 milliar untuk masing-masing distrik.Â
  Dikatakan, stunting di Kota Jayapura masih cukup tinggi. Jumlah pada tahun 2023 lalu mencapai 2000-an kasus. Di satu sisi upaya penanganannya masih saja terus dilakukan oleh pemerintah.
Kondisi ini membuat pemerintah daerah meminta dukungan dari DPRD Jayawijaya agar bagaimana pelayanan dengan mengalihkan anggaran yang ada untuk penanganan drainase yang tersumbat dalam kota wamena, tentunya hal ini tak bisa dibiarkan saja namun membutuhkan penanganan dari pemerintah daerah.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan dalam masalah ini adalah soal data, sebab data masyarakat miskin yang bersumber dari badan pangan nasional ada 38.825 kepala keluarga yang telah dialokasikan untuk diberikan bantuan pangan berupa beras 10 Kg setiap bulan kepada setiap kepala keluarga.
  Khusus di Papua dari sekian banyak Perusahaan Daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota belum ada satupun perusahaan daerah yang dinyatakan sehat.
  Dia mengatakan, ada banyak kegiatan yang dilakukan bertepatan dengan hari ulang tahun kota Jayapura dan pekabaran Injil tersebut. Di mana sejumlah kegiatan itu adalah kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang pelaksanaannya dalam rentang waktu pelaksanaan HUT Kota Jayapura dan pekabaran Injil di kota Jayapura.Â
 Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Moudy Hermawan menjelaskan selain program Papua sehat, pihaknya telah menyalurkan Papua Cerdas sebesar Rp1,02 triliun dan Papua Produktif sebesar Rp 5,37 triliun.
Hal ini disampaikan Plt. Asisten I Setda Papua, Yohanis Walilo kepada wartawan belum lama ini. Menurutnya, kondisi fiskal pemerintah yang minim menuntut pengaturan yang efisien terhadap pengunaan dana yang tersedia di setiap perangkat daerah.
