Untuk menuju Kampung Skouw Sae, yang berjarak sekitar 46 km dari pusat Kota Jayapura, butuh waktu satu setengah jam lebih. Namun, jarak tak mematahkan semangat perempuan 24 tahun ini untuk mencerdaskan anak-anak di kampung, yang rata-rata penduduknya bermata pencarian sebagai petani dan nelayan.
Kamrudin, S.Pd melalui pernyataan resmi yang disampaikan kemarin, menjelaskan bahwa angka putus sekolah yang beredar tersebut berasal dari data residu yang ada pada Data Pokok Kependidikan (Dapodik). Data tersebut, kata dia, diambil tanpa pembaruan atau verifikasi terbaru oleh operator sekolah, atau migrasi data, dari yang tamat atau naik kelas, dan juga naik satuan jenjang pendidikan. Hal ini menyebabkan data tersebut menjadi stagnan dan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
  Menurut Betty, 79 kasus kekerasan terhadap anak meliputi 38 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), delapan kasus psikis anak, tiga kasus pemerkosaan terhadap anak, kemudian ada dua kasus perdagangan anak.
  Kepala DP3AKB Kota Jayapura Betty Puy, mengatakan salah satu upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan ialah dengan melakukan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.
  Kehadiran puluhan anak-anak ini tidak didampingi langsung oleh orang tua kandung mereka tetapi ada satu atau dua orang pendamping yang merupakan pengurus dari komunitas Papua Hei Jayapura. Mereka terlihat ikut antre untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis yagn diselenggarakan Cenderawasih Pos, akhir pekan kemarin.
 Kondisi ini memang sangat miris, apalagi masalah itu ada di wilayah pusat pemerintahan Kota maupun Provinsi Papua. Seperti yang disampaikan oleh koordinator Komunitas Papua Hei di Jayapura, Lidya Yohana, di sekitar wilayah Kodam lama ada sekitar 40- 50 anak yang mereka bina. Dimana saat ini mereka tidak mengenyam pendidikan dengan baik. Bahkan ada yang sudah usia sekolah, tetapi tidak bersekolah.
Sofian Korwa, Kepala Kelurahan Samofa, menegaskan bahwa langkah-langkah strategis telah mulai diambil oleh pihak kelurahan untuk mengatasi masalah ini. Salah satu inisiatif yang sedang dilakukan adalah membuka sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan lokasi UMKM "Sa Mau Faa".
  Untuk mengurangi angka perkawinan dini, Ramses menyebut pihaknya akan melakukan pendekatan ke masyarakat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB).
AKP Fajar menyebutkan, hal ini dikarenakan dari sekian kasus pencabulan yang ditangani rata-rata korban merupakan anak di bawah umur dan hampir semua pelaku merupakan orang-orang terdekat korban.
  Adapun proses rehabilitasi pelaku pengguna barang terlarang tersebut biasanya di Makasar. Hal itu terjadi karena di Papua belum memiliki tempat khusus untuk rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika.
