Banyaknya deforestasi hutan di Tanah Papua secara keseluruhan telah menimbulkan berbagai polemik ditengah masyarakat. Kondisi ini pun menuai kecaman dari berbagai pihak tak terkecuali Wahana lingkungan hidup (Walhi) Papu
Ketua Dewan Pengurus Kerukunan Keluarga Kawanua Provinsi Papua Pegunungan Bernart Simon Maalangen S.Pd, MM mengimbau kepada seluruh masyarakat kawanua Sulawesi Utara yang berada dan merantau di wilayah Provinsi Papua Peg
Hal itu ia sampaikan karena produk hukum terkait dengan pemetaan pembatasan wilayah di tingkat provinsi sudah cukup banyak. Hasbullah mengatakan pihaknya bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bertemu dengan
Tak hanya itu kata Nerlince, beberapa tugas lain yang harus di jalankan MRP yakni Memberikan saran, pertimbangan, dan persetujuan rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh pemerintah maupun pemerintah provinsi dengan
Dukungan ini merupakan kelanjutan dari konsistensi mereka yang sebelumnya telah memenangkan pasangan BTM–Yermias Bisai dalam Pilgub 2024. Kini, dukungan mereka semakin solid untuk pasangan BTM-CK yang dinilai sebagai f
Lantunan musik khas Maluku mulai mengalun di jeda waktu yang menunjukkan pukul 16.00 WIT. Disini dari kejauhan terlihat banyak sosok pemuda yang berdiri menggunakan kostum dominan merah. Baik kaos, tutup kepala, maupun c
Selain itu, banyak rekomendasi dari masyarakat adat yang diakomodasi dalam seleksi tanpa memenuhi aturan yang berlaku. Pasal 5 ayat 5 Perpansel 2 Tahun 2024 mensyaratkan bahwa pengusulan calon harus disertai dengan keputusan masyarakat adat yang diketahui oleh pemerintah setempat. Namun, aturan ini diabaikan di delapan kabupaten.
"Moment ini sekaligus menjadi gambaran atas kerja Kantor Wilayah Badan Registrasi Wilayah Adat Tanah Papua bersama Foker dan mitra CSo maupun pemerintah daerah dalam mendorong pengakuan wilayah adat di Tanah Papua," kata Hasbullah dalam keterangan tertulisnya kepada Cenderawasih Pos
Hanya saja, hingga saat ini hampir semua objek wisata di Kota Jayapura masih dikelola oleh masyarakat adat selaku pemilik hak ulayat. "Saat Turkam nanti, salah satu agenda yang kita bicarakan adalah soal pengelolaan objek wisata khususnya pantai yang di Kota Jayapura," ujar Abisai Rollo saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di kantor walikota
“Tadi saya lihat masyarakat kita memilih mengelola MBG sendiri, begitu juga dengan LMA yang ada di sembilan kabupaten/kota. Mereka menyatakan sikap menyerahkan pengelolaannya ke gereja dan sekolah, lalu LMA akan mengawalnya,” ungkap Lenis kepada wartawan.
