Adapun empat terdakwa yang turut serta bersama enam anggota TNI AD melakukan mutilasi yaitu Roy Marthen Howay alias Roy, Andre Pudjianto Lee alias Jainal alias Jack, Dul Umam Alias Ustad alias Umam dan Rafles Lakasa alias Rafles.
uluhan guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengajar di SMA dan SMKÂ kembali mendatangi Dinas Pendidikan Mimika. Kedatangan mereka, Senin (22/5/2023) terkait status dan gaji yang belum dibayarkan selama lima bulan.
Sebenarnya Mimika mendapat 201 kuota haji tahun ini. Namun hingga pelepasan, masih ada 19 orang yang belum melunasi biaya haji. Tetapi Kemenag masih memberi kesempatan untuk pelunasan hingga 19 Mei sebelum keberangkatan.
JPU menuntut ketiga Andre Pudjianto Lee alias Jack, Dul Umam dan Rafles Lakasa yang merupakan warga sipil itu dengan pidana penjara seumur hidup karena turut terlibat melakukan pembunuhan berencana dan memutilasi tubuh korban serta membuangnya ke sungai.
Sidang yang sudah berjalan mulai 26 Januari 2023 itu dipimpin oleh Putu Mahendra selaku Hakim Ketua dan Muh Khusnul Zaenal serta Riyan Ardy Pratama sebagai hakim anggota. Adapun Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Mimika, Febiana Wilma Sorbu sebagai Jaksa Penuntut Umum.
Sidang digelar Kamis (4/5/2023) itu dipimpin Putu Mahendra selaku Hakim Ketua dan Muh Khusnul Zaenal serta Riyan Ardy Pratama sebagai hakim anggota. Adapun Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Mimika, Febiana Wilma Sorbu sebagai Jaksa Penuntut Umum.
Sama seperti dua sidang sebelumnya, JPU juga berasalan bahwa materi tuntutan belum rampung dikarenakan ada persamaan barang bukti yang saat ini masih ada di Pengadilan Militer.
Meski hari libur, namun perwakilan Pemkab Mimika dalam hal ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mimika, Paulus Yanengga hadir menemui dan menerima aspirasi dari para buruh. Perwakilan manajemen PT Freeport Indonesia yakni Vice President Industrial Relations PTFI, Demi Magai juga hadir menerima aspirasi buruh.
Pesawat menjadi satu-satunya moda transportasi yang bisa digunakan untuk menjangkau beberapa daerah di pedalaman Papua terutama di pegunungan. Ini menjadi alasan sehingga layanan penerbangan tetap dijalankan meski Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kerap menebar teror salah satunya dengan menembaki pesawat.
Adapun alasan pemberhentian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi tersebut lantaran pada putusan sela majelis hakim menolak sebagian dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan mengabulkan sebagian eksepsi (Pembelalan) kuasa hukum terdakwa. Sehingga dengan demikian, kasus tersebut tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya.
