Proses penyusunan DIM, kata Dini, dilakukan oleh kementerian maupun lembaga terkait, seperti RUU TNI dan Polri oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Mobil-mobil yang dibakar masih terpajang di jalan. Aparat juga masih berjaga – jaga mengantisipasi jiwa sewaktu – waktu situasi kembali bergejolak. Kapendam XVII Cenderawasih, Letkol Inf Candra Kurniawan mengatakan situasi terkini di Kota Mulia Puncak Jaya berangsur pulih.
Mewakili Komandan Lantamal X Brigjen TNI (Mar) Ludi Prastyono, M.Tr.Opsla., Wakil Komandan Lantamal X Kolonel Laut (P) Rizaldi, S.E., M.Tr.Opsla, membuka Uji terampil Glagaspur Pangkalan satu (P1) dan Pangkalan dua (P2) yang diikuti seluruh Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lantamal X Senin (15/7) kemarin.
Menurut Hadi, yang utama dalam revisi UU tersebut adalah pasal 47 dan pasal 53. Dua pasal itu berisi tentang usia pensiun anggota TNI dan penempatan tugas prajurit aktif TNI di kementerian dan lembaga lain.
Mereka menyambangi Kodim 1704 untuk membangun koordinasi jelang Pilkada. Kapolres Mappi, AKBP Yustinus S. Kadang menjelaskan sinergitas TNI-Polri sangat penting dalam menciptakan keamanan selama pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Mappi yang aman dan damai.
Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-79 RI dan merupakan wujud kebersamaan dari TNI- Polri bersama seluruh komponen masyarakat.
“Harus mengerti bagaimana budaya atau kebiasaan hidup kita di Papua, yang datang bertugas di tanah ini harus memahami itu. Sehingga tidak ada lagi cerita terjadi salah prosedur atau salah praduga bahwa ini OPM lalu ditahan, sebab itu yang memmicu keribuatn di Papua,” sambungnya.
"Yonif 614/RJP nantinya akan bertugas di wilayah Kabupaten Lanny Jaya dan Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan serta Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua," ujarnya di sela sela pimpin upacara penerimaan Satgas Pamtas baru tersebut.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar menegaskan hal itu saat diwawancarai oleh awak media di Jakarta. Tidak peduli tamtama, bintara, atau perwira, semua akan ditindak bila terbukti bersentuhan dengan praktik judol.
