Pelantikan Komisaris Utama Hana S.Hikoyabi, kemudian Robby Kepas Awi dan Adolf Z. Siahay berlangsung di aula lantai II Pemkab Jayapura Gunung Merah Sentani, Jumat (6/10)kemarin.
Ketua Panitia Rehab Pembangunan Masjid Jabal Fath Pemkab Jayapura Terry Ayomi mengungkapkan, untuk Masjid Jabal Fath Pemkab Jayapura dibangun sudah 21 tahun lalu hingga saat ini belum dilakukan rehabilitasi pembangunan lagi. Padahal jumlah ASN maupun tenaga non ASN di Pemkab Jayapura jumlahnya terus meningkat.
‘’Mereka tidak boleh membongkar sampah lalu dibiarkan begitu saja, karena sampah yang berantakan akan menimbulkan bau tak sedap. Kami harap warga yang mengambil sisa makanan dari TPS tetap memperhatikan sampah lainnya
Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi, menyebutkan bahwa kunjungan kerja Wapres Ma’ruf Amin merupakan upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua.
Keduanya ditangkap tidak berselang lama setelah melakukan pemalakan yang berujung penganiayaan hingga ke 2 korbannya mengalami luka - luka akibat tebasan parang yang dibawa pelaku ISY (28).
Keluhan itu juga disampaikan di media sosial dan diberbagai media dan pernah ditegaskan Pj Bupati Jayapura Tri Warno Purnomo bahwa Dinas PUPR Kabupaten Jayapura harus bisa melakukan koordinasi dengan Balai Jalan Nasional maupun Pemprov Papua dan Balai Wilayah Sungai.
“Catatan penumpang pada bulan September 2023 di Bandara Sentani mengalami penurunan sebanyak -6% yakni 121.479 penumpang dibanding tahun lalu yakni 129.291 penumpang . Untuk pesawat sebanyak -7% yakni 3.990 pergerakan pesawat dibanding tahun lalu 4.279 pergerakan pesawat.Â
Reno salah satu pengendara yang melintasi Jembatan Yobeh mengatakan, seharusnya Pemkab Jayapura bisa menganggarkan untuk perbaikan Jembatan Yobeh supaya diaspal, tidak seperti saat ini jika dilewati bunyinya berisik dan perlu kehati- hatian karena takut papan lepas
Diakui, untuk internal Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp 45 miliar dari APBD induk 2023, yang disetujui TAPD Kabupaten Jayapura dari usulan sebelumnya Rp 54 miliar.
 Terkait hal ini, Ketua Pemuda Peduli Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten Jayapura Manase Bernard Taime (MBT) meminta pemerintah dan pemilik hak ulayat setempat bisa turun ke lapangan menghentikan aktivitas tersebut.
