“Selama ini memang tidak saya jelaskan karena masing – masing paslon memiliki strategi. Saya coba jabarkan bahwa postur APBD Kota Jayapura adalah Rp 1,6 triliun dan UU Otsus perubahan kedua menyatakan harus 35 persen untuk pendidikan. Kami menggunakan data dapodik di kementerian dan sudah kami rincikan,” kata Jhony Banua Rouw
Ia mengatakan, beberapa sekolah yang melaksanakan program remedial itu antara lain di wilayah Heram, Abepura di Diaspora, Jayapura Selatan di SMAN4 satu rombel dan dua rombelnya di SMA Kalam Kudus, SMAN 2 ada satu rombel dan SMA Yapis dua rombel, terjauhnya di SMA 6 Muara Tami. Ujian remedial itu hanya diberlakukan untuk anak anak SMA/K kelas XII.
"Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya kita boleh berkumpul bersama guna menyaksikan penampilan anak-anak kita siswa-siswi Sekolah Menengah Agama Katolik se-Papua yang akan menunjukan bakat, potensi serta kreatifitas mereka,"kata Fidelis. Potensi dan bakat itu bakal ditampilkan dalam Festival Keagamaan dan Lomba Akademik antar Sekolah Menengah Agama Katolik se-Papua tahun 2024.
Kamrudin, S.Pd melalui pernyataan resmi yang disampaikan kemarin, menjelaskan bahwa angka putus sekolah yang beredar tersebut berasal dari data residu yang ada pada Data Pokok Kependidikan (Dapodik). Data tersebut, kata dia, diambil tanpa pembaruan atau verifikasi terbaru oleh operator sekolah, atau migrasi data, dari yang tamat atau naik kelas, dan juga naik satuan jenjang pendidikan. Hal ini menyebabkan data tersebut menjadi stagnan dan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
Pj Gubernur Papua Selatan Komjen Pol (Purn) Rudy Sufahriadi meninjau langsung program nasional makan bergizi di 4 titik tersebut. Diawali dari SD Negeri Wasur 1, SMP Negeri Satu Atap Merauke dan SMA Plus Satu Atap Merauke di Kampung Wasur, kemudian MI/SD YAMRA dan MTS/MA Merauke.
“(Terkait jumlah guru-red) ini kan ada dua nih, ada SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan ada SK tenaga kontrak,” kata Valentinus, Rabu 30 Oktober 2024 malam, kepada wartawan di ruang Paripurna lantai 2 DPRD Kabupaten Mimika.
"Kalau jam sekolah itu ada dua polisi yang jaga, tetapi di luar lingkungan sekolah, itu yang menjadi kekhawatiran kami. Karena itu, kami minta supaya barangkali bisa anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Jayapura juga bisa melakukan patroli rutin," kata Ibu Ida Farida Riantini
"Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada pemilih pemula dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Keerom,"ucap Ketua KPU Keerom, Merlianus Gobai.
Direktur Eksekutif YPPK Kota/Kabupaten Jayapura, Ferdinando Lase mengatakan kegiatan tersebut digagas karena melihat fenomena di lingkungan YPPK selama ini. Dimana tindakan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah masih terus terjadi.
Kepala BPMP Provinsi Papua, Junus Simangunsong mengatakan bahwa, pihaknya menyalurkan bantuan perlengkapan seragam sekolah kepada peserta didik khususnya anak -anak pengungsi Nduga yang ada di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan.
