Di mana pada kesempatan itu sejumlah siswa dan juga guru, termasuk sejumlah orang tua siswa berupaya menghadang presiden untuk menyampaikan aspirasi mereka, terkait dengan kondisi sekolah SMP Negeri 1 Sentani yang saat itu disegel oleh pemilik ulayat.
Dikatakan, masyarakat adat sudah berkomitmen untuk membuka palang dan juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Jayapura. Karena itu pemerintah berharap tidak ada lagi palang-memalang terkait dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 1 Sentani.
Akibatnya lebih dari 900 siswa-siswi SMP Negeri 1 Sentani sejak Desember tahun lalu sudah meninggalkan sekolah yang berlokasi di kawasan Bandar Udara Sentani Kabupaten Jayapura itu dan mengungsi ke beberapa sekolah dasar yang ada di kota Sentani Kabupaten Jayapura.
Hal ini dikatakan Kepala Guru Penggerak Papua Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekonologi Fatkurohmah, SPd, MPd saat melakukan Kunker di SD Negeri Inpres Kota Baru, Distrik Abepura, dilanjutkan ke TK ABA Abepura, Senin (1/8).
“Pembukaan MPLS hari pertama ini bagi siswa kelas 10 di SMA YPK Diaspora dan ada sekitar 85 siswa dari berbagai lulusan SMP. Bukan hanya di kota Jayapura saja, tapi ada dari daerah lain seperti Biak, Wamena, dan beberapa daerah lainnya," jelas Kepala Sekolah SMA YPK Dispora Kotaraja Alfrets S.Pd.,M.Pd
Debora mengatakan selama tiga hari dilaksanakannya MPLS, anak-anak diberikan pengenalan lingkungan sekolah, termasuk para guru di sekolah yang mengajar. Dalam kegiatan ini, peserta didik juga memperkenalkan diri kepada teman-teman, supaya mereka saling mengenal dan lebih akrab
Sedangkan untuk jumlah peserta didik baru yang diterima SMP se-Kota Jayapura kuotanya sebanyak 5.257 orang dan lulusan kali ini jumlah siswanya di SD/MI se-Kota Jayapura sebanyak 5.043 orang. Jadi ada penambahan kuota peserta didik baru jenjang SMP di Kota Jayapura.
"Kami sangat menyayangkan kondisi ini. Kalau tidak salah tiga bulan lalu Bapak Bupati sudah sampaikan dalam waktu dekat akan menyelesaikan masalah bangunan SMPN 1, " kata Sihar Tobing, Jumat (24/6).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Debora B. Rumbino menyampaikan bahwa juknis untuk PPDB sebenarnya sudah dibuat. Namun setelah pihal Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Provinsi Papua melakukan audiens dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, maka masih ada yang harus diubah dan ditambahkan.
"Tahun ini penyelenggaraan kegiatan KBM sudah dipastikan berjalan normal kembali, tatap muka full di sekolah,"kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, Ted Mokay, saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di Kantor Bupati Jayapura, Senin (20/6) kemarin.
