Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Jack Komboy menyampaikan ikut memonitor persoalan ini dan segera mengundang direktur rumah sakit beserta perangkat tim medisnya untuk mengecek persoalan yang sedang terjadi.
Sementara pihak RSUD Jayapura angkat bicara perihal dokter kontrak yang pilih mogok kerja. Direktur RSUD Jayapura, dr. Anton Mote menyampaikan, pengurangan gaji dokter kontrak di rumah sakit yang dipimpinnya merupakan dampak dari kebijakan anggaran pemerintah pusat.
Para dokter sendiri banyak yang tidak mengetahui mengapa terjadi pemotongan namun ada yang menyebut bahwa ini ada kaitannya dengan recofusing dimana banyak dana yang sudah dianggarkan akhirnya ikut dipotong.
"Saya dengar Puskesmas Sarmi pelayanan lebih bagus dari RSUD Sarmi, bukan soal Puskesmas Sarmi ada di kota, tapi ini kan RSUD Sarmi, seharusnya lebih baik dari pada Puskesmas. Bahkan masyarakat merasa enggan ke RSUD Sarmi karena faktor jarak yang jauh, lebih baik ke Sentani atau Jayapura, "katanya.
Direktur RSUD Jayapura, dr Anton Mote menyebut, pengembangan layanan ini juga sebagai salah satu upaya menjadikan RSUD Jayapura benar-benar sebagai rumah sakit rujukan nasional.
Diakuinya, selain obat injeksi, obat malaria khusus tablet juga sudah tersedia. Pihaknya hanya kewalahan pada saat obat injeksi habis, karena kesulitan untuk penanganan pasien-pasien kronis.
Direktur RSUD Wamena, dr. Felly G Sahureka, Mkes, Sp,PK menyatakan, RSUD Wamena sebagai rumah sakit rujukan regional di wilayah Lapago sebenarnya hanya meminta kebijakan dari Pemkab di wilayah Lapago terkait tunggakan pelayanan kesehatan di tahun 2021 lalu, di mana RSUD Wamena sudah melayani warganya.
Asisten 1 Sekda Kabupaten Jayawijaya Drs. Tinggal Wusono, MAP menyatakan, selama ini meskipun belum ada kerja sama yang dilakukan, pelayanan kesehatan tetap berjalan dan diberikan kepada masyarakat di Lapago, sehingga penandatanganan kerja sama ini disambut baik.
“Saat ini di RSUD Jayapura baru melakukan kemoterapi dengan infus maupun obat, kalau untuk sinar harus ke Pulau Jawa dan itu butuh waktu berbulan-bulan. Jadi kita bangun radio terapi ini sehingga dapat memutuskan rantai rujukan ke luar Papua,” jelas dr Anton kepada wartawan.
“Dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat saat ini, banyak anggaran Pemprov Papua yang dipangkas, APBD Provinsi Papua juga turun drastis, jadi saya pesimis pemprov akan bangun karena terbatasnya anggaran. Jadi harapan besar adalah pemerintah pusat,”Ungkapnya, Selasa (6/7).
