Rektor Uncen Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, SE.MSc.agr, menyampaikan penyerahan lahan tersebut sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat adat setempat, selaku pemilik wilayah.
Inspektur Provinsi Papua, Anggiat Situmorang menyampaikan, rapat tersebut merupakan pertemuan pendahuluan untuk merencanakan audit tertentu atas pelaksanaan pengelolaan BLUD RSUD Jayapura dan RS Abepura.
 Menurut Kapolsek Heram, AKP Frengky Rumbiak, kasus tersebut berawal ketika korban hendak mengantar penumpang dari Waena menuju Abepura, sekitar pukul 21.00 WIT. Namun masuk turunan ale ale Padang Bulan, Sopir Taxi tersebut tiba-tiba tidak sadarkan diri.
 "Sekarang sudah berjalan normal, dan aktifitas kembali seperti biasa," ujar Direkur Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Daerah Abepura dr. Guy Emma Come, M.PH kepada Cenderawasih Pos, Kamis (21/9).
 Ketua Komite Medik RSUD Jayapura dr. Yunike Howay, Sp.A menyampaikan, terima kasih kepada para Penjabat Gubernur Provinsi Papua Ridwan Rumasukun, Ketua DPR Papua Johny Banua Rouw, Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri dan Kemenkes, Direktur RSUD Jayapura Aloysius Giyai, dan semua pihak atas respon dan perhatian terhadap tuntutan mereka.
Peresmian dihadiri Forkopimda Mimika, Plt Sekda Mimika Robert Mayaut, Kepala Dinas Kesehatan Papua Tengah dr Silwanus Sumule, Kadinkes Mimika Reynold Ubra, Direktur RSUD dr Antonius Pasulu, manajemen PT Freeport Indonesia.
 "Nantinya ruangan IGD kita pindahkan ke belakang, di Gedung lama, tapi sedang direhab," ujar Direktur RSUD Abepura dr. . Daisy C. Urbinas di Jayapura, Kamis (14/9).
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, menolak gugatan mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura, dr Anton Mote. Adapun gugatannya telah terdaftar di PTUN pertanggal (22/5/2023) dengan nomor perkara 15/G/2023/PTUN Jayapura dengan pengugat atas nama dr Anton Toni Mote.
Terkait hal ini, Direktur RSUD Yowari, Petronela Risamasu mengakui, saat ini kendala di Rumah Sakit Yowari masih membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana yang ada di dalam rumah sakit, termasuk perbaikan toilet yang bermasalah dan tidak adanya air bersih.
Karena itu, Komnas HAM mendorong pemerintah segera mengambil langkah cepat, tepat dan terukur untuk menyelesaikan persoalan ini. Terutama soal Pergub yang perlu ditinjau kembali.
