Bupati Yalimo Dr. Nahor Nekwek,Spd.MM seusai upacara mengatakan bahwa dalam rangka HUT ke-80 RI ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia penyelenggara HUT RI Tingkat Kabupaten Yalimo dengan sukses melaksanakan
"Alhamdulillah, hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998," kata Prabowo dalam pidato di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Senayan, Jakarta,
“Setelah ini kita akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya mendapat laporan dari aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal, dengan potensi kerugian negara minimal Rp 300 triliun,” kata Prabowo.
Puan memastikan, DPR akan berada di barisan pendukung pemerintah. Mengingat, Presiden Prabowo mengungkap laporan bahwa masih terdapat 1.063 tambang ilegal yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 300 triliun.
Menteri Dalam Negeri Jendral (Purn) Drs. H. Muhamad Tito Karnavian, M.A, P.h.D menyatakan dari bantuan 2200 rumah untuk Papua Pegunungan ini, sudah ada tim dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang sudah hamp
Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP, M.KP menyatakan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sudah mengkonfirmasi soal pembagian dari kuota bantuan presiden 2200 rumah untuk 8 kabupaten, dan khusus untuk Kabupaten J
PSSI dan pemerintah Indonesia saat ini tengah memproses perpindahan warga negara empat pesepak bola keturunan asal Belanda. Mereka adalah Mauro Zijlstra, Isabel Kopp, Isabelle Nottet, dan Pauline van de Pol.
“Saya baru saja melakukan pembicaraan yang sangat baik dengan Presiden Donald Trump. Kami sepakat untuk membawa hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat ke era baru yang saling menguntungkan bagi kedua n
“Saya dengan senang hati mengumumkan bahwa Komisi Eropa telah mengadopsi keputusan mengenai visa cascade. Mulai sekarang, warga negara Indonesia yang mengunjungi Uni Eropa untuk kedua kalinya akan memenuhi syarat untuk m
Menurut pengamat ekonomi sekaligus kader Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Papua, Fajar Asmara, kebijakan tersebut tidak akan memiliki dampak signifikan bagi pelaku usaha di Papua, karena sifatnya yang makro.
