Tersangka dalam kasus ini berinisial DY, yang menjabat sebagai Kepala Desa Puweri. Modus operandi yang dilakukan DY adalah tidak transparan dalam pengelolaan dana desa dan menyimpan semua dana tanpa melibatkan bendahara atau perangkat desa lainnya. DY juga membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran.
Chandry didampingi Pimpred Jubi, Jean Bisay, Sekretaris koalisi, Simon Baab, Ketua Asosiasi Wartawan Papua, Elisa Sekenyap dan Gustaf Kawer dari Paham Papua serta Simon Patirajawane dari LBH Pers Papua menyampaikan bahwa koalisi ini nantinya akan membantu para pekerja pers, pekerja HAM maupun pekerja kemanusiaan apabila berperkara hukum. Chandry menyebut terror terhadap pekerja pers adalah ancaman serius bagi demokrasi sebab jika intimidasi tetap dibiarkan maka masyarakat Papua akan kehilangan akses terhadap informasi yang benar dan berimbang.
Kata AKP Fajar, perkara ini murni pidana umum dan tidak ada sangkut pautnya dengan Pilkada2024. Disebutkan, status perkara tersebut saat ini masih dalam penyelidikan.
Dalam video berdurasi 3 menit 54 detik itu memperlihatkan, seorang oknum ASN mengenakan pakaian dinas hitam putih dengan logo Pemkab Mimika tengah melindungi seorang perempuan berbusana hitam bercorak putih yang diduga sebagai selingkuhannya dari kecaman seorang perempuan lainnya yang mengenakan setelan putih hitam.
Dalam kegiatan tersebut, petugas berhasil mengamankan 10 kendaraan roda dua yang tidak sesuai spesifikasi. Selain itu, tim juga memberikan penyuluhan dan imbauan Kamtibmas kepada masyarakat pengguna jalan.
“Jadi kami dari Sat Reskrim itu sudah melakukan tahap I pada tanggal 7 Oktober kemarin namun dari pihak pelapor sudah mengajukan permohonan pencabutan laporan dimana dari pihak pelapor dan juga pihak terlapor ada kesepakatan yang telah disetujui bersama. Kami juga disini sudah ada petunjuk dari pimpinan terkait hal tersebut namun memang belum kami gelarkan,” kata AKP Fajar.
Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti diterima oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Jusiandra Glevierth Lubis. Kapolsek Mimika Baru, AKP Jaihot Limbong mengatakan, dengan adanya tahap II ini maka kasus pengeroyokan ini akan segera memasuki proses persidangan.
Meskipun masalah hak pilih merupakan hak dari warga itu sendiri dan bebas untuk memilih sesuai hati nurani, tetapi tidak menjadi bagian dari Golongan putih (Golput) dan jangan mudah percaya dengan hoax.
Peresmian ditandai pengguntingan pita dan memberikan sembako yang lakukan oleh Kapolres Leonardo Yoga. Kapolres berharap, berdirinya Pospol Pizzi ini dapat berjalan dengan baik dan dapat mendukung pelayanan kepolisian, khususnya Kamtibmas.
“Jadi kalau untuk (Plat Nomor-red) Platform memang diperuntukkan untuk daerah tertentu saja seperti saat ini di Bandara, itu hanya di daerah situ yang bisa digunakan, jadi kalau sudah digunakan untuk di jalan raya ya silahkan diganti dengan ketentuan yang seharusnya seperti apa,” kata AKP Boby, saat ditemui di ruang kerjanya
