Ketua KPU Papua, Steve Dumbon mengatakan sampai nanti penetapan DPT pihaknya masih menerima masukan. Masukan tersebut bisa dari berbagai pihak tak hanya lembaga negara tetapi juga masyarakat.
Menurut penjelasan Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Frans Rumsarwir, untuk kandidat yang terpilih sebagai DPR periode 2024-2029, bila ikut di Pilkada 2024, maka konsekuensinya mereka harus mengundurkan diri dari jabatan tersebut.
Adapun kandidat calon Walikota Jayapura yang berlatar belakang ASN adalah Frans Pekei dan pasangannya, Mansur. Lalu paslon yang berlatar belakang anggota legislatif, antara lain Abisai Rollo anggota DPRD Kota Jayapura, Boy Markus Dawir, Darwis Massi dan Joni Banua Rouw masing masing anggota DPR Papua periode 2019-2024. Dua sosok wakil lainnya yakni Rustan Saru dan Dipo Wibowo di luar dari birokrasi pemerintah.
Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey menyebut pelanggaran HAM juga terjadi di Pemilu Februari lalu. Dimana banyak warga terutama kelompok marginal dan rentan yang tidak dapat menyalurkan hak suaranya. Itu disebut menjadi bagian dari unsur melanggar HAM.
"Kami turun sesuai data dari Kota Jatapura, Biak Numfor, Kepualuan Yapen dan Mappi," kata Nerlince. MRP telah melakukan ferivikasi vaktual dari kedua bacalon dengan berbagai pertimbangan. Untuk itu berharap, apa yang nantinya dilakukan diperuntukan untuk bersama-sama menjaga dan melindungi hak kesulungan orang asli Papua.
Menurut Nurjanah, menjelang penetapan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan pihaknya telah memperketat pengamanan di Kantor komisi pemilihan umum (kpu) dan badan pengawas pemilu (bawaslu) setempat. "Sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 202 penetapan akan berlangsung pada 22 September 2024," ujarnya.
Ketua Bawaslu Papua, Hardin menjelaskan data usia dibawah 17 tahun dan di atas 79 tahun sebanyak 4.893 jiwa. dimana data usia dibawah 17 tahun tersebut terdapat pemilih dengan usia 0 tahun, bahkan ada sejumlah pemilih yang terdata dengan usia -2 tahun.
Dalam forum yang dihadiri langsung oleh Ketua DPD Papua PDI-Perjuangan yang menjadi satu-satunya partai yang mendukung pasangan calon BTM-Yes ini, turut hadir sejumlah Pimpinanan Organisasi Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, dari wilayah adat Tabi dan Saireri.
Ketua MRP Papua Pegunungan Agus Nikilik Hubi menyatakan uji kelayakan itu sebenarnya sudah dilakukan oleh MRP Papua Pegunungan, hanya saja dalam kegiatan ini pihaknya memberikan pandangan karena banyak keraguan dari masyarakat maka MRP Papua Pegunungan melakukan cara seperti memberikan ruang bagi pada para bakal calon untuk melakukan pemaparan visi dan misi dengan bahasa ibu.
“Intinya akan tetap diselesaikan khusunya untuk NPHD masalah keamanan,” tegas Ramses. Namun dari 8 kabupaten dan 1 kota sebelumnya diberitakan jika Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom yang masih "nunggak".
