Ketua KPU Kota Jayapura, Martapina Anggai mengatakan dari hasil verifikasi seluruh berkas pendaftaran bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura memenhui syarat pendaftaran. Dengan begitu semuanya resmi menjadi calon walikota dan wakil walikota Jayapura.
Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan Daniel Jingga menyatakan jika pihaknya telah memutuskan jika dua bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, telah ditetapkan menjadi calon yakni pasangan Pasangan Befa Yigibalom - Natan Pahabol dan Jhon Tabo - Ones Pahabol.
Ini berdasarkan pemantauan yang dilakukan ALDP pada Pemilu lalu dan berpotensi akan terjadi di Pilkada mendatang, diantaranya penghitungan surat suara dilakukan secara tertutup maupun penghitungan dilakukan di tempat yang berbeda dengan tempat pemungutan suara.
Berdasarkan laporan KPU Papua terkait pendaftaran pasangan bakal calon gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati serta wali kota dan wakil walikota se-Provinsi Papua tahun 2024, terdapat 34 pasangan calon yang bertarung di Pilkada November mendatang.
Jika disandingkan dengan DPT pada Pemilu Presiden dan Legislatif pada Februari 2024 kemarin yang jumlahnya hanya 258.082, maka DPT Pilkada ini mengalami penambahan sebanyak 31.369 orang.
Dikatakan bahwa belajar dari pengalaman pemilihan presiden dan legislatif pada Februari lalu Kota Jayapura menjadi salah satu daerah yang saat ini menjadi perhatian pemerintah pusat, terutama pihak penyelenggara terkait dengan pelaksanaan Pemilu yang dianggap bermasalah.
Menurut Pardede, anggota Satlantas Polda Papua yang terlibat dalam Satgas Operasi Mantap Praja Cartenz 2024 sebanyak 51 personel dengan demikian saat ini pihaknya hanya melakukan pelayan langsung kepada masyarakat seperti mengurus surat-surat kendaraan bermotor seperti pembuatan SIM, STNK dan BPKB dan patroli rutin.
Ketua KPU Kabupaten Puncak, Nataluis Tabuni mengakui bahwa keempat pasangan yang dinyatakan memenuhi syarat dan berhak maju sebagai calon Bupati dan wakil Bupati Puncak pada Pilkada Puncak 2024, telah melakukan penarikan nomor urut.
“Jangan seperti macan ompong yang terlihat sibuk pada moment tertentu. MRP harus menjadi leading sektor dalam menjembatani aspirasi suksesnya kepemimpinan di tanah Papua. Mendorong lahirnya produk-produk regulasi yang berpihak kepada OAP,” kata Yakobus
Rosina mengungkapkan, sebagai daerah otonomi baru penyelenggara dihadapkan dengan sebuiah tantangan besar. Karena pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini merupakan yang pertama kalinya dilaksanakan setelah menjadi provinsi.
