Tuesday, August 26, 2025
21.9 C
Jayapura
- Advertisement -spot_img

TAG

PILKADA

Hindari Kecurigaan Publik, Rekapitulasi Terbuka Untuk Umum

Rapat Pleno tersebut terbuka untuk umum, dan dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Papua Diana Dorthea Simbiak. Kepada Cenderawasih Pos di kantor KPU Kota Jayapura usai kegiatan Dorthea menyampaikan proses rekapitulasi pero

KPU Sarankan Rekapitulasi Siaran Langsung

Menurut Fajar, penyelenggara wajib membuka ruang bagi publik yang ingin menyaksikan langsung jalannya proses rekapitulasi. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan proses pemilu berjala

KPU Kab. Jayapura Tunggu Rekomendasi PSU

Dari temuan tersebut, berawal dari laporan Panwas Distrik (Pandis) Nimbokrang pada 5 Agustus 2025, saat logistik tiba di Kampung Berap. Penyelenggara di tingkat kampung (PPS) bersama KPPS, PTPS, PKD, Linmas, dan aparat k

KPU Provinsi Mulai Rekapitulasi Suara PSU

Hal ini dilakukan setelah Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengunggah C hasil ke aplikasi Sirekap yang kemudian dilakukan rekapitulasi di tingkat distrik.

Khawatir Dikalahkan Jakarta

Ia menegaskan bahwa PSU telah berlangsung secara terbuka, dan rakyat Papua telah menggunakan hak pilihnya. Menurutnya, hasil suara yang diperoleh oleh pasangan BTM-CK merupakan bentuk aspirasi murni rakyat tanpa ada peng

Pengamat: Uang Rakyat Dipakai PSU Namun Tak Bisa Ikut Coblos

Beberapa diantaranya, hak suara dari kelompok yang secara objektif tidak dapat hadir di TPS asal, seperti mahasiswa yang sedang KKN, pekerja atau aparatur yang bertugas di luar domisili, pasien dan tenaga kesehatan di ru

Publik Perlu Mengawal Proses Rekapitulasi

"Jadi rekapitulasi itu adalah proses yang terbuka untuk umum dan publik juga untuk mengawal," kata Fajar kepada Cenderawasih Pos via telepon. Sehingga proses yang tengah berjalan ini dapat terwujud dengan baik. Untuk itu

Kandidat Harus Siap dengan Kemenangan maupun Kekalahan

Ia menyoroti bahwa hampir dua tahun terakhir, pemerintahan di Provinsi Papua berjalan tanpa kepastian karena hanya dipimpin oleh Penjabat Gubernur. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam membuat program baru karena dibat

Antisipasi Keterlambatan, PPD Harus Kerja Cepat dan Tepat

Kepala Divisi Hukum KPU Papua, Yohannes Fajar Irianto Kambon menjelaskan, setelah dilakukan pemungutan dan penghitungan, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan mengungah C hasil yang kemudian dilakukan rekap

Pj Gubernur: Tunggu Hasil Penetapan KPU!

Ia juga mengajak masyarakat Papua tetap mempertahankan situasi yang kondusif di lingkungan masing-masing. “Siapa pun yang terpilih, itulah yang sudah Tuhan tentukan. Jika sudah ketentuan Tuhan, maka kita semua harus mene

Latest news

- Advertisement -spot_img