Salah satu isu terbaru yang sempat mencuat adalah tudingan bahwa jika terpilih, BTM-CK akan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) yang menjadikan Papua sebagai Kota Injil. Isu tersebut mencuat saat pasangan BTM-CK bers
 Ketua Relawan Perempuan Noken Tabi-Saireri, Pdt. Tineke Sibri, mengungkapkan bahwa terdapat dua alasan utama di balik dukungan mereka kepada BTM-CK. Pertama, BTM-CK dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari rahim seor
 Tak hanya itu, Divisi Hukum KPU Papua itu menyampaikan bahwa selain pengenalan pasangan calon, pihaknya juga akan memperkenalkan visi-misi dari pasangan calon. Untuk secara detail terkait dengan agenda sosialisasi KPU
 Ia menegaskan bahwa dukungan ini adalah bentuk penghormatan kepada BTM sebagai anak asli Papua dan bagian dari pemilik tanah Papua. "Kami telah bertanya langsung kepada masyarakat Batak di Papua, dan sejak awal hingga
  Menurut Benny, meskipun DPT tidak mengalami perubahan, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) akan disesuaikan dengan data terbaru. Perubahan pada DPTb meliputi pemilih yang pindah masuk ke Kota Jayapura serta pemilih yang pi
   Benhur Tomi Mano menegaskan bahwa acara ini bukan sekadar formalitas, tetapi sebagai ajang untuk bertegur sapa, berbagi kisah, dan mendengarkan aspirasi para insan pers. "Momentum buka puasa ini kita untuk menyapa dan menguatkan ikatan hati dengan teman teman insan pers yang selalu membersamai saya," ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut Simbiak menyebutkan ada dua agenda utama yang ditetapkan pihaknya; pertama, pencanangan jadwal kampanye Pilgub Papua 2024 pasca putusan MK. Kedua, penetapan desain surat suara dan daftar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
  Gubernur Ramses juga menginginkan tak ada lagi pemungutan suara ulang (PSU) lanjutan. Untuk itu, dirinya meminta bupati dan wakil bupati selalu mengingatkan bawahannya, karena kesalahan sekecil apa pun akan berdampak terhadap kualitas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Gubernur Ramses juga mengiginkan tak ada lagi pemungutan suara ulang (PSU) lanjutan. Untuk itu, dirinya meminta bupati dan wakil bupati selalu mengingatkan bawahannya, karena kesalahan sekecil apa pun akan berdampak terhadap kualitas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Dikatakan mencermati perkembangan menuju Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua pasca keputusan MK, maka ada beberapa hal yang disampaikan secara tegas yaitu pertama KPU Papua bekerja tidak sesuai dengan tahapan dalam putusan MK. Misalnya dalam penetapan nomor urut pasangan tidak serta merta nomor urut lama lalu dilanjutkan kembali dalam PSU.