‘’Kita akan segera membtuk tim kerja untuk pendirian Prodi Kedokteran, Prodi Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Pendidikan di Unmus,’’ kata Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (NBP3OKP) Se
Kepala SMAN 4 Jayapura Anton Djoko Martono melalui Sekretaris Panitia MPLS SMAN 4 Jayapura Anna Temongmere mengungkapkan, selama MPLS Calon peserta didik diberikan tujuh materi. Pertama, calon peserta didik diberikan ber
"Yang ikut seleksi sebanyak 123 orang lain, namun yang lulus hanya 90 orang. Mereka yang lolos hari ini akan kita lepas untuk mengikuti pelatihan selama 1 bulan di Rindam sebelum memasuki tahun ajaran baru nanti," ujar N
Abdul Kahar mengatakan bahwa pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan bangsa yang berkelanjutan pendidikan bukan sekedar sarana transfer ilmu, melainkan juga merupakan instrumen strategis dalam membentuk karakt
Selain 3 kelas komplit, juga akan dibangun lapangan futsal untuk melengkapi fasilitas olahraga di dalam lingkungan sekolah tersebut. Karena pihak yayasan sendiri, telah menyiapkan kurang lebih 11 hektar lahan untuk pemba
‘’Kalau berdasarkan kajian pemerintah provinsi dan Unmus sendiri yang menyatakan sudah dibutuhkan fakultas kedokteran untuk mempersiapkan anak-anak kita yang secara intelektual memiliki kemampuan untuk menjadi dokter ata
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kamaruddin, S.Pd, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional yang dilaksanakan hingga ke tingkat kabupaten/kota. Pada tahun ini, terdapat dua
Selama proses pembelajaran nantinya, para fasilitator ini wajib menggunakan bahasa daerah selama kegiatan belajar mengajar. "Tahun ini kita mulai dari Kampung Kayo Batu dan Kayo Pulau. Masing-masing tiga penutur dari ked
Jumlah siswa baru di beberapa sekolah swasta cenderung menurun dibanding tahun ajaran sebelumnya. Seperti di SMP YPPK St Paulus Abepura, misalnya, siswa baru di kelas satu pada tahun ajaran baru 2025/2026 ini menurun cuk
Ketua Komisi D DPR Kota Jayapura Deli Lusyana Watak menegaskan bahwa aturan SPMB ini ditentukan oleh kementerian bukan dari dinas setempat. Sehingga terkait dengan sistem zonasi sudah ditetapkan untuk bisa mengakomodir s
