Adapun dasar tuntutannya karena d idalam DPA Disbudpar tahun anggaran 2024, hanya mengakomodir Bidang Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif. Sementara Bidang Cagar Budaya dan Sejarah, Bidang Budaya, UPT Museum Negeri, UPT Taman Budaya dan UPT Noken sama sekali tidak diakomodir.
Untuk ranahnya malah lebih tepat ditangani oleh pemerintah provinsi karena menjadi asset Pemprov. Namun berhubung lokasinya masuk wilayah kota sehingga seharusnya pihak Pemprov lebih mengambil peran untuk penanganannya dan sifat Satlantas hanyalah membackup yang berkaitan dengan lalu lintas.
‘’Kemarin kami sudah lakukan koordinasi dengan jajaran Pemprov Papua Selatan dan jajaran Pemerintah Kabupaten se-Provinsi Papua Selatan. Hari ini dengan Bawaslu Provinsi Papua Selatan dan Bawaslu kabupaten di Papua Selatan. Kita mau melakukan evaluasi terkait dengan Pemilu kemarin dan juga bagaimana langkah-langkah antisipasi kita untuk menghadapi Pilkada 2024 khususnya dalam konteks menjaga netaralitas ASN,’’ katanya.
Dari surat edaran tersebut, ditetapkan hari libur resmi dan cuti bersama di wilayah Provinsi Papua diantaranya, Senin 1 April Paskah hari kedua. Senin 8 April hungga 15 April cuti bersama Idul Fitri.
Menurut dia, pihaknya memprioritaskan pendistribusian kendaraan dinas itu kepada OPD yang telah membantu pelaksanaan penertiban aset daerah itu. “Jadi masih ada 103 kendaraan hasil penerbitan aset di DPR Papua, di mana kendaraan tersebut belum didistribusikan karena menunggu penyerahan kepada Gubernur Papua,” ujarnya lagi.
Laduani menjelaskan, untuk bawang putih mengalami kerusakan di Surabaya. Sehingga dimungkinkan mengalami kenaikan harga jelang lebaran, namun untuk saat ini harganya relatif stabil.
Nattan menyinggung ketidakberesan semisal adanya dugaan praktek nepotisme. Ia menyebut ada konspirasi. “Anak Pj Sekda yang jauh di bawah kami bisa menempati posisi jabatan sekretaris BKD dan saat ini Plt BKD, ini apa lagi kalau bukan nepotisme. Kami minta ini semua dirombak lagi, dicek lagi,” bebernya.
Beragam tuntutan disampaikan para Aparatur Sipil Negara (ASN) saat melakukan aksi demo, yakni meminta KPK menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua tahun anggaran 2022, atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara dari aspek pendidikan, ungkap Bupati Romanus Mbaraka bahwa ketersediaan prasarana hampir memadai di semua kampung yang terdiri dari 179 kampung. Aspek sarana prasarannya hampir memadai. Guru hampir terisi semua baik sekolah yang memiliki 3 ruang kelas maupun sampai 6 kelas kelas.
Menurutnya, tugas utama sebagai Pj Bupati Jayawijaya adalah menyiapkan persiapan untuk pelaksanaan kesuksesan Pemilu Serentak Tahun 2024 itu tugas utama, kemudian ada program-program dari Presiden jokowi yang harus dilaksanakan pemerintah daerah
