“Saya paham ada sebagian ASN yang keberatan atau kecewa karena pejabat atau figur yang dilantik tidak sesuai dengan harapan mereka. Kekecewaan tersebut dimungkinkan lantaran pejabat sebelumnya sudah bekerjasama dengan baik atau pelayanannya selama ini baik namun tiba tiba diganti tanpa ada penyampaian dan lainnya,” jelasnya.
Pj Gubernur Papua Selatan Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo,ST, MT, menjelaskan, Musrenbang ini merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan musyawarah perencanaan secara berjenjang yang dimulai dari musyawarah kampung, distrik, kabupaten dan sekarang tingkat provinsi.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan Nelson Sasarari, SH, MT, ditemui media ini menegaskan, Pemprov Papua Selatan serius untuk membangun kereta api dari Merauke-Boven Digoel. Keseriusan ini akan dimulai dengan melakukan kajian disibilitas studi.
Dalam tahun ini Pemerintah Kabupaten Mimika telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp1 miliar untuk pembangunan tracking Ekowisata Mangrove yang rencananya dibangun berbentuk Karaka (Kepiting) tersebut.
“Dalam serah terima jabatan yang dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan, dilakukan penandatanganan berita acara. Kemudian semua yang berkaitan dengan pengurusan dana UP, bantuan bantuan dari pusat dan bantuan lainnya yang diperuntukkan untuk Perpustakaan langsung kita eksekusi dan beralih ke beliau,” jelasnya.
Dikatakan Debora, pihaknya mendistribusikan nama pengelola pengadaan ke seluruh perangkat daerah yang akan mengelola pengadaan pengadaan langsung. Dimana suratnya sementara di Sekda.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melibatkan 16 pengusaha pada kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) guna menjaga stabilitas pasokan sehingga mencukupi kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadhan 2024.
Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Sarana Perdagangan Dinas Perindag Provinsi Papua, Baji Idrus menjelaskan, untuk harga komoditi pertanian masih stabil, bahkan harga cabai rawit yang sering naik dan turun, kini terpantau normal.
Selain itu dengan kembali disajikan pangan lokal, katanya, hal itu dapat membantu para petani yang berkebun dan menanam tanaman jenis umbi-umbian. Jenis pangan itu, katanya, sebelumnya memang dijadikan masyarakat setempat sebagai pengganti beras.
Menurut Marthen, TNI-Polri akan masuk ke lingkungan ASN dengan batasan batasan tertentu atau implementasinya tidak terlalu signifikan. Disesuaikan dengan kebutuhan di daerah, dimana jabatan yang bisa ditempati TNI-Polri ini, contohnya Kepala Badan Kesbangpol, Satpol PP dan Linmas
