Plt Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Mathius Wally menjelaskan, registrasi dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Kotaraja, yang berlokasi di eks kantor MRP.
 Dalam pertemuan tersebut, Putih Sari menyampaikan Provinsi Papua memiliki karakteristik kewilayahan yang unik, dengan cakupan yang luas, topografi kompleks, dan akses antar daerah yang terbatas. Kondisi ini secara sign
 Menurutnya, ketersediaan pecahan kecil yang memadai turut mencegah terjadinya pembulatan harga yang dapat menambah beban masyarakat. Karena itu, langkah strategis Bank Indonesia dalam memastikan kecukupan uang Rupiah s
“Saya minta tidak boleh ada pilih kasih, ini diperuntukan untuk masyarakat umum. Jangan kita membuat program namun keluarga kita sendiri yang dapat, itu berarti KKN. Jadi saya minta ini dibagi dengan adil, siapa pun dia
 Adapun gubernur akan menerima kunjungan masyarakat umum setiap Selasa dan Kamis di ruang kerja Gubernur, lantai 4 Kantor Gubernur Papua, dengan jam layanan tertera pukul 09.00 WIT hingga 15.00 WIT. Selain itu, setiap S
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Pegunungan sekaligus Ketua Tim Pengelola Anggaran Daerah (TPAD), Drs.Wasuok Demianus Siep, menyampaikan syukur atas terselesaikannya tahapan penyerahan dokumen tersebut kepada pemerintah
Kunjungan itu dilakukan Aryoko, mewakili gubernur Papua Matius D Fakhri, sebagai bentuk dukungan dan silahturahmi antara PKY dan pemerintah provinsi Papua, dalam mengawasi lembaga peradilan yang ada di provinsi Papua.
“Kami secara rutin akan melakukan sidak pasar. Langkah ini penting untuk memastikan harga tetap terkendali serta mencegah praktik nakal pedagang yang menaikkan harga secara tidak wajar," tegas Gubernur Fakhiri.
Mantan Rektor Uncen ini menjelaskan alasan dirinya memantau secara rutin pembangunan Kantor Pemerintahan yakni Kantor Gubernur, DPRP Papua Selatan dan MRP Papua Selatan di pusat pemerintahan Salor tersebut. Menurutnya,
“Bagi Pemerintah Provinsi Papua, pusat data ini memiliki nilai strategis. NewcentrlX akan memperkuat integrasi layanan publik, meningkatkan efisiensi pengelolaan data pemerintahan serta memastikan keberlanjutan sistem in