Saat ditanya Cepos, Senin (2/10), apakah ada kemungkinan pemerintah akan melakukan pembayaran uang permisi terhadap pemilik ulayat, sebagai syarat untuk membuka palang? Dengan tegas Frans Pekey menjawab, hal itu tidak akan dilakukan. Pemerintah Kota Jayapura akan mengambil kebijakan sesuai dengan aturan yang ada.
Bagian ini menjadi sorotan pejabat Walikota Jayapura itu karena sering mendapatkan pegawai maupun staf di sejumlah OPD itu kurang disiplin terutama sehubungan dengan jam masuk kantor pemerintah untuk bekerja termasuk kedisiplinan dalam mengikuti apel gabungan.
Terkait dengan kondisi ini, pemerintah berharap agar masyarakat tidak terlalu panik yang berlebihan karena wilayah Kota Jayapura dan Papua pada umumnya tidak kekurangan bahan makanan. Untuk itu, dia meminta masyarakat di Kota Jayapura supaya kembali untuk mengkonsumsi pangan pangan lokal yang memang ketersediaannya cukup melimpah.
"Kami mohon supaya palang ini dibuka, karena para pegawai harus melaksanakan kegiatan pelayanan di kantor atas. Untuk persoalan ini kita akan pertemuan secepatnya, karena ada beberapa pihak yang akan kita undang. Ada dari provinsi, pertanahan, juga dari pihak PT Bintang Mas," ujar Dr. Frans Pekey, di hadapan masyarakat dan pegawai yang hadir dalam proses dialog tersebut.
Pj Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey mengatakan penggunaan batik bagi pegawai di lingkup Pemkot Jayapura itu dalam rangka memperingati hari batik nasional. Ini selaras dengan keputusan Unesco yang menetapkan batik Indonesia sebagai salah satu warisan budaya non benda.
Moment hari lingkungan hidup pada 5 Juni mendatang nampaknya menjadi momentum untuk mengingatkan kembali warga kota, terkait regulasi yang sudah ada, terutama menyangkut lingkungan.
