Kepala Bappeda Kota Jayapura melalui sekretarisnya, Etty Asmuruf melaporkan mengatakan perkembangan dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Jayapura saat ini. Dimana, total anggaran belanja langsung kegiatan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp.884 miliar lebih.
  Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey mengatakan ke depan pemerintah daerah tidak lagi mengangkat tenaga kontrak atau tenaga honorer untuk ditempatkan di sejumlah organisasi perangkat daerah atau instansi manapun di lingkup Pemkot Jayapura. Untuk mengisi kekosongan atau menjawab kebutuhan, hanya melalui mekanisme pengangkatan tes CPNS.
Namun demikian, perhatian pembangunan untuk Kampung dan masyarakat di kampung itu juga tidak boleh diabaikan. Karena itu, fpemerintah telah merencanakan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum baik bagi pemerintah Kampung dan juga masyarakat di kampung itu.
 Menurut Pekey, pihaknya mengakui situs megalitik yang ada di Gunung Srobu tidak ternilai sehingga ini harus dijaga dan dilestarikan, sebab ini adalah suatu kebanggaan masyarakat Papua khususnya Kota Jayapura.
  Hal lain yang menjadi penekanannya mengenai penataan barang dan jasa. Menurutnya baik anggaran maupun penataan barang dan jasa jangan sampai realisasinya mengalami keterlambatan apalagi tidak terealisasi sampai akhir tahun.
  Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kota Jayapura Evert Merauje, mengatakan sumber daya alam di Kota Jayapura relatif terbatas jika dibandingkan dengan daerah lain di Papua. Karena itu, sudah pasti potensi sumber daya alam tersebut tidak bisa diandalkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat setempat, termasuk dalam memberikan pendapatan asli daerah di Kota Jayapura.
  "Pemerintah Kota Jayapura, mengharapkan dukungan seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan kota yang beriman, modern dan berbasis kearifan lokal. Karena pemerintah memiliki harapan besar untuk terwujudnya cita-cita Kota Jayapura beriman dan berbasis kearifan lokal karena itu kami memerlukan dukungan semua komponen masyarakat," kata Frans Pekey belum lama ini di JKota Jayapura.
  Erens Hassor, selaku pemilik hak Ulayat Ekowisata tersebut menyampaikan bahwa kerjasama dengan Dinas Pariwisata dengan sistem bagi hasil yakni 80 persen untuk hak Ulayat sementara 20 persen untuk Dinas Pariwisata. Dijelaskan Hassor, tempat tersebut masih di bawah pengawasan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura melalui Dinas Pariwisata.
  Mulanya Frans Pekey menanyakan kepada seluruh ASN yang mengikuti apel pagi terkait dengan pembagian TPP yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura. Hanya saja pembagian itu melalui OPD masing-masing, karena tetap harus mengikuti mekanisme dan tahapan yang ada.
 Tidak hanya itu, setiap pembangunan sekolah atau penambahan ruang kelas perlu memperhatikan fasilitas penunjang dalam proses belajar mengajar di kelas agar dalam perencanaan dapat dirancang dan dianggarkan menjadi satu kesatuan dengan sarana prasarana kelengkapan sekolah.
