Pemasangan papan nama dihadiri Ketua Partai Gerindra Kabupaten Yalimo Dr. Nahor Nekwek, SPD.MM, para pengurus partai, para Calek Partai Gerindra tahun 2024 dari 5 Distrik se- Kabupaten Yalimo serta tamu undangan lainnya. Acara pemasangan papan nama dan baliho diawali dengan ibadah yang dipimpin oleh Pdt. Yanes Yare.
Gereja Kristen Injili ( GKI ) Klasis Supiori Utara mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Supiori berjalan baik, aman, lancar dan sukses bagi warga gereja atau jemaat yang juga adalah masyarakat Kabupaten Supiori.
Jumat (17/11)kemarin, Polres Jayapura telah melaksanakan kegiatan yang diberi nama Komitmen Pikiran Pemilu Damai (Kopi Pemda) di jalan Bandar Udara Sentani, yang dihadiri Kapolres Jayapura AKBP Fredrickus W.A. Maclarimboen didampingi Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo, Kejari Jayapura, Alexander Sinuraya, Dandim 1701/Jayapura, Letkol Inf Henry Widodo.
"Netralitas Polri adalah amanah UU Polri Nomor 2 Tahun 2002 pasal 28 ayat (1) dan (2), yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Polri pasal 5 huruf b, serta Aturan Kode Etik Polri pasal 4 huruf h Perpol Nomor 7 Tahun 2022," kata Poengky saat dihubungi wartawan.
Menanggapi hal itu Ketua Bawaslu Kota Jayapura Frans Rumsarwir menegaskan, akan segera melakukan penertiban, dengan membongkar semua baliho peserta pemilu, yang memiliki unsur Kampanye.
Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Pemkab Mimika, Septinus Timang saat membuka kegiatan menekankan pentingnya netralitas ASN dalam Pemilu. Sebab ASN adalah aparatur pemerintahan yang bisa saya menyalahgunakan kewenangan, kedudukan dan jabatan dalam mendukung salah satu figur.
“Bagi Komnas HAM, Pemilu harus dijadikan sebagai sebuah pesta HAM, karena disitulah individu bisa menyalurkan hak politiknya sebagai hak asasi yang mendasar,” kata Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey, kepada Cenderawasih Pos, Rabu (15/11) kemarin.
"Benar, setelah penetapan pasangan capres-cawapres peserta pemilu serentak 2024 oleh KPU pada hari Senin yang lalu, KPK telah mengunggah laporan harta kekayaan masing-masing calon di situs e-LHKPN," kata juru bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati dalam keterangannya, Jumat (17/11).
"Jika masih ada penyandang disabilitas yang belum terdaftar maka kami meminta agar secepatnya untuk melaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua supaya direkomendasikan masuk dalam daftar pemilih khusus," katanya dalam keterangan tertulis di Jayapura, Selasa (14/11).
"Arahan presiden untuk kita semua penjabat supaya menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024, Kita semua adalah PNS atau ASN, baik penjabat gubernur, bupati maupun walikota. Penekanan beliau adalah netralitas dalam pemilu dan juga Pilkada.”ungkapnya.
