Oleh sebab itu, Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Frans Rumsarwir meminta kepada para peserta pemilu baik itu calon anggota legislatif, partai politik maupun tim sukses calon presiden dan wakil presiden agar tidak menjadikan momen Natal ini sebagai mimbar politik.
Kampanye partai politik di seluruh Dapil itu dilakukan guna menyampaikan visi, misi, program dan kegiatan partai politik serta memperkenalkan para calon anggota DPRD Kabupaten Supiori kepada masyarakat agar mendapat simpati dan dukungan masyarakat Kabupaten Supiori.
Selanjutny ia berpendapat secara pribadi bahwa debat perdana Capres tidak ditemukan Capres baik karena apa yang ditampilkan seolah-olah ada perseteruan suka tidak suka dan adanya permusuhan terselubung diantara para kandidat.
Terkait Hukum dan HAM di Papua, masing masing Capres memang membicarakan terkait persoalan HAM dan Politik di Papua. Hanya saja menurut praktisi hukum itu, hal yang tidak disampaikan oleh para Capres terkait upaya pemberantasan Kelompok Kekerasan Bersenjata (KKB) di Papua.
ASN Pemkot Jayapura batal mengundurkan diri dari profesinya sebagai ASN dan secara otomatis yang bersangkutan mundur dari pencalegan 2024. Di mana yang bersangkutan sebelumnya mengajukan pengunduran diri demi maju sebagai Calon Legislatif yang akan bertarung pada 2024.
Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menyampaikan lembaga terkait harus segera memeriksa temuan aliran dana mencurigakan itu. Sehingga segera bisa diketahui ada kejahatan apa tidak dalam aliran mencurigakan itu.
Kalaupun ada partai politik Caleg yang memasang di tempat yang dilarang, sudah dicopot, seperi di depan Lanud Silas Papare, Sentani, karena di sana adalah masih wilayah milter sehingga tidak diperbolehkan.
Meski begitu, dari sisi potensi pelanggaran, Lolly mengakui bahwa hal itu ada. Bagi Bawaslu, setiap kasus selalu memiliki potensi pelanggaran. ”Dalam kepala Bawaslu, konsep berpikirnya pengawas pemilu seluruh hal itu berpotensi terjadi pelanggaran,” jelasnya.
Dia mengatakan, satu suara dapat menentukan arah pembangunan bangsa ini selama lima tahun kedepan. "Satu suara menentukan pembangunan bangsa," singkatnya.
"PPATK akan mengirimkan hasil analisis transaksi mencurigakan ke KPK jika diduga berasal dari korupsi, atas LHA (laporan hasil analisis) tersebut KPK melakukan proses hukum," kata Ghufron dikonfirmasi, Senin (18/12).
