“Indonesia secara langsung maupun secara tidak langsung, turut membesarkan gerakan OPM dengan cara masyarakat sipil yang menjadi korban dari operasi militer. Kemudian mereka bergabung dengan gerakan TPNPB,” tutur Cahyo.
“Penanganan HAM di Papua sengaja dipelihara pemerintah pusat dengan catatan penangananya tidak serius. Padahal, yang diharapkan masyarakat Papua adalah penanganan pelanggaran HAM harus serius, sebagai warga negara punya hak untuk memberikan keyakinan bahwa proses penyelesaian itu terjadi,” ucap Theo.
Kata Linus, semua korban pelanggaran HAM dari pelanggaran ringan hingga pelanggaran HAM Berat, kompensasinya adalah Papua Merdeka. Ini karena negara tidak pernah serius menyelesaikan persoalan HAM di Papua.
Cerita cerita pilu kerap terdengar, setiap kali terjadi kontak senjata. Anak anak dan perempuan ditembak. Anak anak yang meninggal di lokasi pengungsian akibat kelaparan, atau lansia yang meninggal dunia akibat tak mendapatkan pelayanan kesehatan di lokasi pengungsian.
"34 Provinsi datang memberikan penghargaan memuji Papua, bangga ada di Papua, bisa saksikan kedamaian persaudaran di Papua dan hal tersebut luar biasa dan saya ingin kita juga berprestasi di PON berikutnya sehingga harus dipersiapkan," Katanya dalam rilis kepada Cenderawasih Pos, Sabtu (29/1) kemarin.
Meski sempat ada riak – riak dalam proses pemilihan Ketua KNPI Provinsi Papua, namun dari proses aklamasi yang dilakukan, nama Alberto Gonzales Wanimbo (AGW) akhirnya kembali terpilih untuk memimpin organisasi kepemudaan di Papua untuk periode 2022-2025 kedepan.
Menurut Natalius Pigai, dengan dilakukannya pemekaran akan mempermudah orang Asli Papua (OAP) untuk membeli senjata dan mereka bisa membahayakan masyarakat sipil Nusantara lainnya serta aparat TNI-Polri.
Theo sendiri mengharapkan Komisi HAM PBB harus masuk ke Papua. Karena situasi HAM di Papua tidak hanya disuarakan oleh rakyat Papua sendiri melainkan sudah menjadi global dunia.
Dikatakan Frits, kedatangan institusi atau lembaga dunia harus dikonfirmasi ke Kementerian Luar Negeri. Frits juga menegaskan bahwa Presiden Jokowi punya komitmen untuk mengundang Komisi Tinggi HAM PBB ke Indonesia.
