Seminar Nasional dengan tema “Prospek Penyelenggaraan Pemerintahan Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021” berlangsung sukses, di Ballroom Hotel Horizon Kotaraja, Selasa (8/2).
Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey menyampaikan, pemekaran menjadi penting untuk memperpendek rentang kendali, tapi juga bagaimana melakukan penerobosan keterisolasian.
Pergantian pimpinan, baru saja terjadi di lingkungan Kodam XVII/Cenderawasih. Pangdam XVII/Cenderawasih yang sebelumnya dijabat Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, M.A kini digantikan pejabat baru, Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa SE, MM. Proses serah terima jabatan tersebut dilakukan di Makodam pada Senin (7/2).
Kepada awak media, Benjamin Latumahina mengungkapkan bahwa rapat yang digelar ini terkait rencana paripurna Komisi II DPR RI tentang rancangan undang-undang persetujuan, apakah Rancangan UU diteruskan atau tidak sehubungan dengan pemekaran Provinsi Papua Selatan.
Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono menjelaskan bahwa proses serah terima jabatan sudah dilakukan 31 Januari lalu dan kini Kodam XVII/Cenderawasih akan ditangani oleh Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa. Mayjen TNI Yogo sendiri akan memimpin sebagai Komandan Kodiklat TNI AD di Bandung.
Seminar Nasional dengan tema Prospek Penyelenggaraaan Pemerintahan Perspektif Undang-undang Nomor 2 tahun 2021 hari ini, Selasa 8 Februari 2022 digelar di Ballroom Hotel Horizon Kotaraja. Seminar ini akan menghadirkan 7 pembicara utama mewakili 7 wilayah adat di Tanah Papua
Juru Bicara Satgas Covid-19 Provinsi Papua, dr. Silwanus Sumule Provinsi Papua menjelaskan, berdasarkan laporan yang diterimanya dari Litbangkes Papua, menjelaskan bahwa Papua telah terdapat varian Omicron.
JAYAPURA-Pada perayaan Pekabaran Injil Masuk di Papua yang ke 167 kali ini ada yang sangat berbeda, dimana Gubernur Papua Lukas Enembe SIP. MH bersama Ketua Panitia Perayaan Hari Pekabaran Injil di Papua yang ke 167, Jhonny Banua Rouw, SE beserta rombongan menaiki perahu dari Pantai Dok II depan Halaman Kantor Gubernur tempat Perayaan Hari Injil masuk Papua yang dipusatkan di halaman Kantor DPR Papua pada Sabtu (5 /2).
"Ada dua momentum yang kita hadapi, dimana akan dilakukannya kunjungan Dewan HAM PBB. Karena kita telah mengalami pelanggaran HAM 60 tahun sejak 1960. Dimana telah terjadi kejahatan negara dan kejahatan kemanusiaan yang perlu mendapat perhatian dan kunjungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pembukaan Sidang Daerah III, ditandai dengan menabuh tifa bersama oleh Bupati Kepulauan Yapen Toni Tesar, Bupati Mamberamo Tengah yang juga Wakil Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah, Ricky Ham Pagawak (RHP) dan Ketua Sinode GPDP Pendeta Robert Roland Marini.
