Jusuf Kalla mendorong agar PMI Papua terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan pihak lainnya dalam menghadapi tantangan ke depan yang semakin berat, serta dalam rangka menjalankan mandat dan fungsi PMI di bidang kemanusiaan.
Menurut Jusuf Kalla, alasan mendasarnya mengapa Papua perlu dimekarkan menjadi beberapa wilayah lagi karena memang Provinsi Papua sejauh ini merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai luas wilayah yang sangat besar.
Kapolres Jayawijaya, AKBP. Muh Safei. AB, SE usai melakukan apel gelar pasukan TNI/Polri menyatakan, gelar pasukan ini sengaja dikumpulkan di Tugu Salib (Wio Silimo) untuk nelakukan apel kesiapan dalam rangka penetapan DOB.
“Penetapan DOB ini bukan dari daerah, ini dari pemerintah pusat sehingga apapun yang nanti diumumkan, termasuk menjadikan Jayawijaya sebagai ibukota Provinsi Papua Pegunungan yang pasti akan diikuti saja,” ungkapnya, Rabu (29/6) kemarin.
Plt Sekda Kabupaten Pegunungan Bintang, Aloysius Giayi menjelaskan, masa peserta aksi demo itu merupakan gabungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk perwakilan pemerintahan yang ada di Kabupaten Pegubin. Selain itu, sejumlah mahasiswa juga ikut terlibat dalam aksi penolakan tersebut.
Dalam sambutan Gubernur Papua Lukas Enembe yang dibacakan Plt Asiten Bidang Umum Setda Papua Derek Hegemur menyampaikan, dengan pelantikan tersebut dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam melaksanakan tugas kemanusiaan khususnya di wilayah Provinsi Papua.
Solidaritas Organisasi Sipil (SOS) Untuk Papua mengatakan, melihat fakta pelanggaran hukum dan HAM yang dialami oleh masyarakat Papua sangat dikhawatirkan akan memicu konflik social antara kelompok yang menolak kebijakan DOB dan kelompok menerima kebijakan DOB.
Karena untuk tarif angkutan umum saat ini sopir angkutan umum masih berpatokan tarif lama sesuai dalam pembelian BBM jenis bensin atau premium sedangkan BBM premium sudah tidak ada lagi. Sekarang hanya ada BBM pertalite dan harganya beda dengan bensin sehingga ini sangat merugikan sopir karena pemasukan berkurang akibat konsumsi BBM sudah naik harganya.
Agenda pagi kemarin adalah lomba dayung perahu yang diikuti oleh masyarakat umum dan juga kelompok tim dayung. Diakhir laga ada eksebisi yang dilakukan oleh para pejabat Polda Papua. Nah di sinilah insiden itu terjadi. Dua perahu yang dinaiki oleh para pejabat polda ini terbalik dan seluruh penumpangnya terlempar keluar.
Sejumlah tokoh adat dan intelektual serta perwakilan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pegunungan Bintang (Pegubin) menyatakan siap mendukung rencana pengesahan RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang rencananya akan dilaksanakan pada 30 Juni 2022.
