Menurut Wagub Ones, untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas di Papua Pegunungan maka seluruh rakyat wajib menjaga nilai-nilai kebersamaan, toleransi dan kerukunan.
Kapolres Jayawijaya AKBP. Anak Agung Made Satriya Bimantara, S.IK menyatakan personel Polri, serta perwakilan tokoh agama dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayawijaya melakukan Doa bersama secara bergan
Gubernur Papua, Matius D Fakhiri mengatakan, penyerahan aset tersebut merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi Papua sebagai provinsi induk sejak terbentuknya Provinsi Papua Pegunungan.
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Sukarnito, membenarkan penangkapan tersebut. Ia menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat Distrik Holuwon atas kesadaran hukum dan kerja sama yang ditunjukkan dalam me
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) John Tabo, SE, M.B.A menyampaikan apresiasi atas kontribusi masyarakat Batak dalam pembangunan sumber daya manusia di Papua Pegunungan. Ia menyoroti peran penting para guru, tenaga kese
Direktur Eksekutif YKKMP Pembela HAM di tanah Papua, yang juga Ketua Tim Kemanusiaan Distrik Gearek, Theo Hesegem menyebut, keluarga korban aparat bertanggung jawab. Dalam laporan investigasi awal, Tim Kemanusiaan mengun
Manager PLN UP3 Wamena Mahly Jeremot Kbarek mengaku, PLN UP3 Wamena yang membawahi Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Yalimo, Tolikara dan Mamberamo Tengah untuk kesiapan PLN dalam menyambut Nataru secara keuluruhan dalam
Juga ada Ketua KNPI Provinsi Papua Pegunungan Dolpinus Weya bersama Sekretaris Yulans Wenda dan rombongan. Ketua Caretaker DPD KNPI Tolikara Mekinus W. Kogoya. Ketua TP PKK Ny. Elisabet Y. Flassy Wandik, SE., MM. Para pi
Pj Sekda Provinsi Papua Pegunungan Drs. Wasuok Demianus Siep mengatakan dengan situasi umum yang terjadi di wilayah ini, dalam rangka menekan inflasi dan situasi Natal sehingga ada kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Peg
Plt Kepala BKPSDM Provinsi Papua Pegunungan Dr. Elyas Wenda, SE. M.Si menyatakan dasar pelaksanaan dari ujian penyesuaian ijazah yang dilakukan ini adalah undang -kundang nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
