Menurut Amos, proyek perbaikan talud tersebut rencananya akan dimasukkan ke dalam program kerja induk. Namun, hingga saat ini DPA untuk proyek tersebut belum diterima oleh Dinas PUPR. Meskipun demikian, Amos berharap pekerjaan perbaikan dapat segera dilakukan mengingat lokasi longsor tersebut berada pada daerah vital.
Dalam hearing tersebut, Dinas PUPR Papua memaparkan bahwa meskipun terjadi refocusing anggaran pada tahun 2025, hal tersebut tidak akan memengaruhi sistem kerja mereka. Hanya saja, beberapa hal teknis mungkin tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana awal.
Menurutnya, seandainya jika pemilik hak ulayat mengizinkan, maka pemasangan 1.000 kubus tersebut suda dilakukan dari tahun 2024 lalu, dimana jika pemasangan drainase telah dilakukan secara otomatis jalan pasar lama sudah menjadi lebih.
Disertai bentangan spanduk bertuliskan "Saya Rode Youwe selaku ahli waris dari AMH Makdalena Sibi/Youwe pemilik tanah adat ini melakukan pemalangan Kantor PUPR. Dikarenakan belum bayar ganti rugi, hanya janji dari tahun ke tahun"
Ditemui disela-sela mengikuti pleno penetapan bupati dan wakil bupati terpilih oleh KPU Kabupaten Merauke. Leo Patria Mogot mengatakan bahwa jalan Gak di Kelurahan Bambu Pemali Merauke itu bisa bagus apabila ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. ‘’Harus ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat,’’ tegasnya.
Salah satu persoalan yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kota adalah kondisi infrastruktur pasar yang sangat minim khususnya jalan. Pasar ini juga kerap menjadi bulan-bulanan banjir, sehingga membuat kondisi jalan di dalam pasar tersebut becek dan berlumpur.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua, Amos Wenda mengatakan, alat berat yang diturunkan sembari melihat volume pekerjaan ke depan. Sebab dikhwatirkan, terjadi kerusakan yang lebih parah.
“Sembari menunggu proses pekerjaan dilakukan, PU menurunkan armada untuk membersihkan material yang berada di lokasi tersebut. Sehingga tidak menganggu pengendara yang melintas,” kata Amos kepada Cenderawasih Pos.
Atas pemalangan itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua, Amos Wenda mengaku pihaknya bersama inspektorat sudah meninjau lokasi tersebut, termasuk sudah menggelar rapat. Hanya saja, tidak membuahkan hasil.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan Ramses Kambuaya ditemui media ini di ruang kerjanya mengaku bahwa anggaran untuk pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun ini habis dipangkas.
“Pemotongan TKD berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 baru saja diterima, dengan dana sektor infrastruktur mengalami pengurangan signifikan,” terang Kapisa. Selain itu, lanjut Kapisa, dana otonomi khusus (Otsus) Papua juga mengalami pemotongan sekitar Rp19 miliar.
