“Ini tentu sangat disayangkan. Pemerintah sudah memberikan kesempatan kepada mereka, tapi ternyata masih ada yang tidak mematuhi aturan jam kerja dan absensi. Padahal kedisiplinan adalah hal mendasar bagi seorang aparatu
Rustan Saru menekankan pentingnya keseriusan seluruh peserta dalam mengikuti Diklat tersebut, karena kegiatan ini merupakan tahap awal pembentukan karakter dan profesionalisme aparatur negara.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, per 22 Agustus 2025, ada sekitar 1.370.523 orang yang berpotensi masuk usulan PPPK Paruh Waktu. Dari jumlah tersebut, sudah 1.068.495 atau sekitar
‘’Kita sudah berada di bulan Juni. Atau setengah tahun kita telah melaksanakan tugas dna tangung jawab masing-masing baik sebagaio pejaba, staf ASN maupun PPPK. Saya ingatkan kembali terkait dengan kinerja sebagai ASN. D
Yonathan mengungkapkan, sejauh ini pihaknya belum menerima informasi terkait penundaan tersebut. Untuk saat ini, Pemerintah Kabupaten Mimika masih fokus terkait seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kuota 280 untuk Orang Asli Papua (OAP).
 Adapun aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2025. Hal ini bisa menjadi dasar untuk menyikapi harapan dari Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Tanah Papua yang yang masih membutuhkan tenaga pengajar untuk ditempatkan di sekolah-sekolahnya.
 Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Jayapura Budi Projonegoro Yokhu menjelaskan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah memberikan perpanjangan pendaftaran PPPK jalur khusus honorer sampai tanggal 15 Januari 2025.
"Jumlah formasi ini sesuai dengan hasil pemetaan aplikasi ruang talenta guru Dinas Pendidikan untuk tingkat TK hingga SMA/SMK," ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Biak Numfor Kamaruddin dihubungi di Biak, Sabtu.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor, Gunadi, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa meskipun tambahan pegawai sebesar 1.121 untuk CPNS dan 1.200 untuk PPPK ini akan mendukung peningkatan layanan pemerintah, hal tersebut belum diimbangi oleh peningkatan alokasi anggaran dalam Dana Alokasi Umum (DAU).
BKN memastikan, pendaftaran PPPK yang dibagi menjadi dua ini telah disesuaikan dengan kriteria berbeda. Pada pendaftaran PPPK periode pertama akan diprioritaskan bagi pelamar prioritas. Meliputi Pelamar prioritas guru dan D-IV Bidan Pendidik tahun 2023; Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II); dan Tenaga Non ASN yang terdata dalam pangkalan data (database) BKN.
